ungkaprealita.com

OPD Jateng Diminta Kolaboratif Susun Arsitektur SPBE untuk Efisiensi Layanan Publik

Admin

-

4 Juni 2025

OPD Jateng Diminta Kolaboratif Susun Arsitektur SPBE untuk Efisiensi Layanan Publik

SURAKARTA | UNGKAPREALITA.COM | Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta untuk berkolaborasi dalam menyusun dan membangun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif dan efisien, demi meningkatkan pelayanan publik.

Pesan tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Kominfo Jateng, Dadang Somantri, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE, yang digelar di SMKN 4 Surakarta, 25–26 Februari 2025.

> “Dengan Perpres Nomor 132 Tahun 2022, pemerintah mendorong efisiensi dan efektivitas layanan digital. Maka, sistem dan arsitektur SPBE harus disiapkan secara matang,” tegas Dadang.

Ia menambahkan, Pemprov Jateng telah memiliki Peta Rencana SPBE 2024–2026, dan menekankan bahwa anggaran pengadaan TIK harus berbasis arsitektur SPBE. Tanpa arsitektur tersebut, pengadaan TIK tidak dapat direalisasikan.

Tujuan Pelatihan dan Peran OPD

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman admin OPD terhadap standarisasi teknologi informasi dan pentingnya interoperabilitas data demi layanan publik yang terintegrasi.

Sementara itu, Narasumber dari Kementerian PAN-RB, Iksan Ramadhan, menegaskan bahwa arsitektur SPBE menjadi faktor penting dalam penilaian Indeks SPBE dan Reformasi Birokrasi.

> “Perencanaan anggaran TIK harus melalui mekanisme clearance yang didasarkan pada arsitektur SPBE,” jelasnya.

Peran Aplikasi SIA SPBE

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PAN-RB menyediakan aplikasi SIA SPBE yang digunakan internal oleh OPD. Fungsinya antara lain:

•Menyusun dan mereviu arsitektur SPBE tiap OPD.
•Mengelola Peta Rencana SPBE.
•Mengevaluasi dan memantau implementasi SPBE.
•Menginput informasi layanan digital, aplikasi, dan integrasi sistem.

Admin dari tiap OPD wajib mengunggah struktur arsitektur, roadmap SPBE, evaluasi, serta dokumen clearance digital sebagai dasar belanja TIK.

Masukan Peserta dan Harapan

Beberapa peserta Bimtek menyampaikan harapan agar aplikasi-aplikasi serupa antar instansi, seperti I-Care dan Satu Sehat, dapat disatukan dalam satu sistem informasi agar lebih efisien.

> “Adanya big data akan mendukung efisiensi anggaran dan memudahkan akses bersama,” ujar Firkan Hartanto dari RSJD dr. Amino Gondohutomo.

Mahfud Ardianto dari BPKAD Jateng juga mendorong OPD untuk menyusun prosedur standar dan proses bisnis layanan digital agar terintegrasi secara menyeluruh.

(Diskominfo.jatengprov.go.id)

HPN 2025 Jateng: Pers Diminta Tetap Jaga Etika di Tengah Maraknya Teknologi AI

Admin

-

4 Juni 2025

0

HPN 2025 Jateng: Pers Diminta Tetap Jaga Etika di Tengah Maraknya Teknologi AI

SEMARANG | UNGKAPREALITA.COM | Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tingkat Jawa Tengah diperingati secara sederhana pada Senin (10/2/2025). Di tengah masifnya perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), insan pers diimbau untuk tetap berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik guna menjaga kualitas dan kredibilitas pemberitaan.

Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng, Dadang Somantri, saat menghadiri tasyakuran HPN dan HUT ke-79 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Pers, Kota Semarang.

Menurutnya, peran pers tak sebatas menyampaikan informasi. Jurnalis dituntut untuk profesional, berintegritas, serta mampu memverifikasi dan menyaring informasi secara bertanggung jawab di tengah derasnya arus media sosial.

“Pers memiliki peran menjernihkan informasi di tengah maraknya hoaks. Jurnalis harus memberitakan secara objektif, mengedepankan prinsip cover both sides, dan menyajikan informasi yang dapat dipercaya,” ujarnya di hadapan para tamu undangan, termasuk Bupati Blora, Arief Rohman.

Dadang juga berharap pers turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat.

Senada, Ketua PWI Jawa Tengah Amir Mahmud menegaskan bahwa di era banjir informasi dan kehadiran teknologi AI, insan pers menghadapi tantangan baru. Meski demikian, ia mengajak agar AI tidak dijadikan musuh.

“Etika dan konsistensi adalah kunci. AI seharusnya menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas produk jurnalistik, bukan menggantikan prinsip-prinsip dasar jurnalisme,” tegasnya.

Tokoh pers senior Jawa Tengah, Soetjipto, juga berpesan agar para jurnalis tidak melupakan pijakan utama profesi mereka.

“Teknologi boleh berkembang, tetapi kesetiaan pada Kode Etik Jurnalistik tidak boleh berubah,” tuturnya lugas. Soetjipto sendiri telah malang melintang di dunia pers sejak tahun 1960-an.

( Diskominfo.Provjateng.go.id )

Percepat Transformasi Digital, Diskominfo Jateng Terbitkan Tanda Tangan Elektronik Kepala Daerah

Admin

-

4 Juni 2025

0

Percepat Transformasi Digital, Diskominfo Jateng Terbitkan Tanda Tangan Elektronik Kepala Daerah

SEMARANG | UNGKAPREALITA.COM | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah resmi menerbitkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. TTE ini dinyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan yang setara dengan tanda tangan manual.

Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Jateng, Dadang Somantri, menjelaskan bahwa penggunaan TTE oleh kepala daerah merupakan bagian dari upaya transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

> “Ini salah satu bentuk komitmen Pemprov Jateng terhadap transformasi digital, tidak hanya dari sisi sistem dan infrastruktur, tetapi juga dari sisi SDM. Usulan TTE Pak Gubernur juga sudah disetujui untuk digunakan,” kata Dadang saat ditemui di kantornya, Rabu (5/3/2025).

TTE Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mulai berlaku per 3 Maret 2025 dan akan diterapkan untuk seluruh naskah dinas, kecuali dokumen tertentu yang masih membutuhkan tanda tangan manual karena alasan teknis dan koordinasi lintas sektor.

> “Ada beberapa jenis dokumen yang memerlukan koreksi kata per kata atau koordinasi panjang lintas sektor, sehingga lebih efisien jika tetap menggunakan tanda tangan manual,” tambahnya.

Meskipun begitu, Dadang menegaskan bahwa dokumen bertanda tangan elektronik maupun manual memiliki tingkat keabsahan hukum yang sama. Keuntungan dari TTE antara lain efisiensi kertas (less paper), keamanan melalui sistem QR code atau barcode, serta kemudahan dalam deteksi keaslian.

> “TTE ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun bukan berarti tanda tangan manual tidak aman, karena tetap diatur dalam sistem tata naskah,” tegas Dadang.

Ia juga memastikan sistem TTE aman karena dikelola oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), sebuah unit dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jateng, Eny Soelastri, menambahkan bahwa pembuatan TTE dilakukan melalui aplikasi yang dikembangkan pemerintah pusat.

> “Kami bekerja sama dengan BSrE yang menyelenggarakan sistem dan sertifikat elektronik. Diskominfo Jateng berperan sebagai verifikator, sementara OPD bertindak sebagai pengusul,” jelas Eny.

Menurut Eny, penerapan TTE merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pemprov Jateng juga telah menindaklanjutinya dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

Penggunaan TTE, lanjut Eny, tidak hanya berlaku bagi kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemprov Jateng.

> “Semua pejabat eselon, BP, dan BPP sudah memiliki TTE. Layanan publik seperti PTSP dan rekam medis di rumah sakit kini menggunakan TTE. Bahkan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) juga sudah menggunakan TTE dengan QR Code,” katanya.

Masa berlaku TTE ditetapkan selama dua tahun dan dapat diperpanjang. TTE Gubernur Ahmad Luthfi berlaku dari 3 Maret 2025 hingga 3 Maret 2027, sementara TTE Wakil Gubernur Taj Yasin berlaku sejak 20 Februari 2025 sampai 20 Februari 2027.

Untuk verifikasi keaslian dokumen digital, masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi pembaca dokumen digital seperti VeryDS yang dikembangkan BSrE dan tersedia di Play Store.

> “Jika ada pihak yang memodifikasi atau mengubah dokumen, itu akan terdeteksi. TTE ini memenuhi unsur keaslian, keutuhan, autentikasi, dan non-repudiation (nirsangkal),” jelas Eny.

Ia pun mengimbau seluruh pegawai Pemprov Jateng, baik ASN maupun non-ASN, agar segera mengajukan pembuatan TTE secara daring melalui ChatBot SORE MASE di nomor 0811-2607-753, tanpa perlu datang langsung ke kantor.

(Diskominfo.jatengprov.go.id)

Pelatihan Manajemen UMKM di Magelang, Peserta Antusias Serap Ilmu Bisnis

Admin

-

4 Juni 2025

0

Pelatihan Manajemen UMKM di Magelang, Peserta Antusias Serap Ilmu Bisnis

MAGELANG | UNGKAPREALITA.COM | Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Desa Dampingan mengikuti Pelatihan Manajemen Operasional Bisnis yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Selasa (3/6/2025), di Balai Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta tampak antusias berinteraksi langsung dengan pemateri, Zahrotul Umami, seorang akademisi Ilmu Komunikasi dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Umami dengan sabar dan telaten membagikan tips dan trik praktis seputar pengelolaan usaha bagi pelaku UMKM.

> “Rekomendasi strategis yang saya berikan mencakup pencatatan keuangan yang rapi, memantau permintaan pasar, melibatkan anggota keluarga atau karyawan kecil, serta mengukur efisiensi usaha secara mingguan,” ujar Umami di hadapan sekitar 20 pelaku UMKM yang hadir.

Salah satu peserta, Isrowiyah, pelaku UMKM warung kelontong, mengaku memperoleh banyak manfaat dari pelatihan ini.

> “Setelah mengikuti acara ini, saya jadi tahu bagaimana cara membuat pembukuan yang benar, menghitung pemasukan dan pengeluaran dengan tertib,” ungkapnya.

Ia pun bertekad menata warungnya agar lebih menarik dan nyaman bagi pelanggan.

> “Terima kasih kepada Pemprov Jateng atas kegiatan ini. Sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM di desa kami,” tambah Isrowiyah.

Peserta lain, Rambat Tri Pujo, yang berwirausaha bakso keliling, juga merasakan manfaat dari materi yang disampaikan.

> “Pelatihan ini membuat saya lebih paham soal pemasaran. Saya jadi punya gambaran bagaimana menjual produk lebih efektif,” ujarnya.

Kepala Desa Ngargosoko, Khoirul Wahidah, menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Ia berharap pelaku UMKM di desanya bisa lebih berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.

> “Harapannya mereka bisa optimis mengembangkan diri. Saya lihat antusiasme peserta sangat tinggi, karena mereka mengikuti acara sampai selesai,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan desa dan peningkatan potensi ekonomi lokal.

> “Program ini ditujukan bagi pelaku UMKM agar potensi di Desa Ngargosoko bisa berkembang. Kami juga terus memberikan pendampingan secara berkelanjutan,” terang Agung.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan pembuatan pupuk organik yang sebelumnya telah dilakukan. Tujuannya, agar petani dan pelaku UMKM bisa mendapatkan manfaat langsung demi memajukan desa.

> “Desa harus berdaya, sejalan dengan program Bapak Gubernur Ahmad Luthfi yaitu Desa Maju dan Berdaya. Kami ingin masyarakat lebih mandiri dan memiliki kekuatan ekonomi,” pungkasnya.

(Diskominfo.jatengprov.go.id)

Waspada Penipuan Keuangan, OJK Terima 105 Ribu Laporan Sejak November 2023

Admin

-

4 Juni 2025

0

Waspada Penipuan Keuangan, OJK Terima 105 Ribu Laporan Sejak November 2023

SEMARANG | UNGKAPREALITA.COM | Penipuan keuangan terus mengintai masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sejak meluncurkan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada November 2023, telah masuk sebanyak 105 ribu laporan dari masyarakat terkait aktivitas penipuan keuangan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan. Ia meminta warga tidak mudah tergiur oleh tawaran investasi atau pinjaman online (pinjol) yang tampak menggiurkan.

“Penipuan mengintai kita semua. Salah satunya berupa iming-iming hadiah mobil atau investasi dengan keuntungan fantastis. Ini yang harus diwaspadai,” tegasnya saat memberikan arahan dalam Rapat High Level Meeting bertema Pencegahan dan Penanganan Aktivitas Keuangan Tanpa Izin di Kantor OJK Jateng, Kamis (15/5/2025).

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar mereka memiliki kesadaran kritis dalam mengenali dan menghindari modus penipuan keuangan.

Pria yang akrab disapa Gus Yasin itu juga menyambut baik langkah OJK Regional Jawa Tengah-DIY yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam tim kerja Satgas PASTI. Satgas ini bertugas untuk mencegah dan menanggulangi aktivitas keuangan ilegal. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilibatkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang berperan dalam memperluas edukasi kepada publik.

“Diskominfo kami masuk dalam Satgas ini, sehingga bisa memperluas jangkauan edukasi melalui kanal-kanal resmi milik Pemprov Jateng,” ujarnya.

Wagub juga mengajak masyarakat untuk segera melapor jika menerima pesan atau tawaran mencurigakan. Laporan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk WhatsApp di nomor (+62) 81-157-157-157.

“Satgas PASTI memiliki kanal pengaduan. Saya mohon kepada masyarakat, bila ada penipuan, segera berani melaporkan,” pesannya.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa dari 105 ribu laporan yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC), terdapat 172.624 rekening yang dilaporkan, dan sebanyak 42.504 di antaranya telah diblokir.

Ia menambahkan, aktivitas keuangan ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian mencapai sekitar Rp2,1 triliun. Dari jumlah itu, dana sebesar Rp138,9 miliar berhasil diblokir dan diamankan.

( Diskominfo.Jatengprov.go.id )

5 Iconic TV Show Sets You Can Actually Visit

TV Shows

infokus2023@gmail.com

-

3 Juni 2025

0

5 Iconic TV Show Sets You Can Actually Visit

The Allure of Extreme Wealth

When the term ‘billionaire’ graces our ears, it’s easy to conjure images of unimaginable opulence—mansions sprawling across acres of land, fleets of luxury cars, and holidays on private islands. Yet, beneath this veil of material wealth lies a more enigmatic layer, particularly concerning the lives of the heirs and heiresses destined to inherit these colossal fortunes. Born into a life of privilege that far exceeds the norm, they inhabit a reality that is almost unfathomable to the average person. But, as we peel back the layers of glitz and glamor, we find that these heirs often harbor secrets, struggles, and life stories that are far from a fairytale narrative.

The Burden of Expectations

While the advantages of being born into a billionaire family are obvious—access to the best education money can buy, extensive travel experiences, and an almost guaranteed position of power in society—the downsides are less visible but no less real. The weight of expectation is monumental.

From a young age, many are meticulously groomed to take over family enterprises that are often multinational conglomerates. They’re exposed to boardroom discussions before most kids learn algebra, and their life paths are usually pre-decided by the generation before them. The emotional and psychological toll of this can be immense. High-profile parents often have unspoken, yet palpable, expectations that their children will not just inherit the family business but also expand it. This pressure to succeed, coupled with the world’s watchful eyes, often leads to various forms of anxiety and mental health issues, carefully hidden behind closed doors.

Hidden Lives: A Double-Edged Sword of Privacy and Isolation

Given their enormous financial worth, billionaire heirs are naturally targets for all kinds of threats, including kidnapping and extortion. This leads to a life that’s very private but also exceedingly isolated. It’s not uncommon for them to live in gated communities, attend private schools with other children of a similar socioeconomic status, and have their social activities carefully curated and supervised. While these measures ensure physical safety, they also result in a form of social isolation that makes it exceedingly difficult for these young people to form genuine, trusting relationships. Constantly shadowed by bodyguards, their interactions with the outside world are carefully monitored, which can lead to a distorted sense of reality and a deep-seated paranoia about people’s motives.

Philanthropy and Social Responsibility: Changing the Narrative

On the brighter side, a new wave of billionaire heirs and heiresses is emerging, armed with a heightened sense of social responsibility. Uncontent to simply coast along on family wealth, they’re actively working to reshape the societal impact of their fortunes. These individuals are not just pledging portions of their wealth to charitable foundations, but they are also deeply involved in issues that affect the global community, such as climate change, educational inequality, and systemic poverty.

They’re attending global summits, partnering with NGOs, and creating their own charitable initiatives to address issues they’re passionate about. Whether motivated by genuine altruism or a savvy public relations strategy, this shift towards philanthropy is a promising sign, indicating a more conscientious generation of billionaires to come.

The Complexity of Privilege

Navigating the nuanced realities of extreme wealth, especially as a young heir or heiress, is a monumental task that extends far beyond managing a financial portfolio. The challenges are multifaceted, affecting not just their material lives but also their emotional and psychological well-being. They bear the weight of generational expectations and immense responsibility, live secluded lives devoid of true personal freedom, and yet many are rising to the occasion, striving to convert their inherited wealth into meaningful change. While society often paints them with a broad brush of privilege, taking the time to understand their complexities allows us to see them as more than just their bank accounts. They’re human beings, molded by a set of incredibly unique and challenging circumstances, navigating a world that most of us will never fully understand.