JAKARTA –www.ungkap realita com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia kini kembali menjadi sorotan tajam. Bukan karena persoalan menu makanan, melainkan dugaan praktik percaloan dan permainan yayasan yang disebut-sebut menguasai ratusan titik dapur MBG.
Fakta mengejutkan tersebut diungkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Ia membongkar dugaan praktik sejumlah oknum internal BGN pada periode kepemimpinan sebelumnya yang diduga membentuk banyak yayasan tanpa modal, tetapi memiliki akses untuk menguasai titik-titik dapur MBG.
Lebih mencengangkan lagi, Sudaryono mengungkap adanya sekitar 500 hingga 600 dapur yang terindikasi terafiliasi dengan praktik yayasan calo atau dapur fiktif berdasarkan catatan Kejaksaan Agung.
Modusnya terbilang sederhana, tetapi keuntungan yang diperoleh sangat fantastis.
Yayasan yang tidak memiliki modal maupun kontribusi nyata dalam pembangunan dan operasional dapur diduga hanya menumpang nama serta meminta potongan uang dari setiap porsi makanan yang disalurkan.
Besaran potongan tersebut berkisar Rp500 hingga Rp1.500 untuk setiap ompreng makanan.
Sudaryono memberikan gambaran perhitungan yang membuat publik terkejut.
Jika satu dapur melayani 2.000 porsi makanan per hari dengan potongan Rp1.000 per porsi, maka keuntungan yang diperoleh mencapai Rp2 juta sehari.
Apabila praktik serupa terjadi di 500 dapur, total pendapatan yang bisa dikumpulkan mencapai Rp1 miliar setiap hari.
Angka fantastis tersebut disebut bisa diperoleh tanpa harus membangun dapur, mengeluarkan modal investasi, ataupun terlibat langsung dalam pekerjaan operasional.
“Rp2 juta kali 500, Rp1 miliar pendapatan dia. Enggak keringat, enggak modal, enggak ngawal-ngawal, cuma malak-malak saja,” ungkap Sudaryono dalam pemaparannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
PERTANYAANNYA: SUDAH ADA YANG DITANGKAP?
Terbongkarnya dugaan praktik yayasan calo dan dapur fiktif ini tentu memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Jika benar ada oknum yang memanfaatkan program pemerintah untuk meraup keuntungan hingga miliaran rupiah setiap hari, siapa saja yang harus bertanggung jawab?
Apakah hanya yayasan yang menikmati potongan tersebut, atau ada pihak lain yang diduga ikut membuka jalan sehingga praktik ini bisa berlangsung?
Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi pernyataan pembongkaran dan janji bersih-bersih internal. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai proses penyelidikan, siapa yang terlibat, berapa nilai keuntungan yang telah dinikmati, serta apakah uang negara benar-benar disalahgunakan.
Sudaryono menyatakan BGN mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum. BGN juga menyatakan siap membuka data untuk membantu proses penanganan dugaan penyimpangan tersebut.
BGN kini melakukan pembenahan tata kelola, termasuk mewajibkan pembaruan perjanjian kerja sama bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menutup celah praktik percaloan.
JANGAN SAMPAI UANG RAKYAT JADI LADANG BISNIS OKNUM!
Persoalan ini bukan perkara kecil. Program MBG menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat.
Jika benar ada pemotongan tidak semestinya dalam rantai pengelolaan makanan, dampaknya bukan hanya soal keuntungan oknum, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas makanan yang diterima anak-anak.
Jangan sampai anggaran untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi bangsa justru menjadi ladang bisnis bagi pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan.
Kini masyarakat menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik tersebut.
Sebab, membongkar dugaan penyimpangan saja tidak cukup. Jika ditemukan tindak pidana, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum.
Pertanyaan publik pun semakin keras: DAPUR FIKTIF SUDAH TERUNGKAP, KEUNTUNGAN MILIARAN SUDAH DISEBUTKAN, LALU KAPAN PARA PENIKMATNYA DIPERIKSA DAN DITANGKAP?
Redaksi
