GUNUNGKIDUL, DIY —www.ungkap realita. Com

Kabar duka menyelimuti keluarga besar Partai Golkar, masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kabupaten Gunungkidul. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M., politikus senior Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DIY, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Almarhum mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Panti Rapih, Kota Yogyakarta, sekitar pukul 10.00 WIB, dalam usia 73 tahun.

Kepergian Gandung Pardiman menjadi kehilangan bagi keluarga, sahabat, rekan seperjuangan, serta kader Partai Golkar yang selama ini mengenal kiprah dan pengabdiannya di dunia pendidikan, organisasi, dan politik.

Nama Gandung Pardiman bukan sosok asing dalam perjalanan politik DIY. Selama bertahun-tahun, ia terlibat dalam dinamika politik daerah hingga tingkat nasional. Pengabdiannya di lembaga legislatif menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya.

DARI DUNIA PENDIDIKAN MENUJU PANGGUNG POLITIK

Sebelum dikenal sebagai politikus, Gandung Pardiman mengawali perjalanan kariernya di dunia pendidikan. Ia pernah menjadi guru di sejumlah sekolah menengah pertama di Gunungkidul, termasuk SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Ponjong.

Ia juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Kartika V Ponjong sebelum melanjutkan kiprahnya sebagai dosen di IKIP Veteran Yogyakarta.

Perjalanan tersebut mengantarkannya menapaki dunia organisasi dan politik hingga dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis.

Di tingkat daerah, Gandung Pardiman pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DIY periode 2004–2009. Setelah itu, ia terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DIY sejak 2009 dan menjalani beberapa periode pengabdian di parlemen.

Pada 2018, ia juga tercatat menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Titiek Soeharto.
Dalam periode 2024–2029, Gandung Pardiman tercatat sebagai Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

DUA PERIODE PIMPIN GOLKAR DIY

Di lingkungan Partai Golkar, Gandung Pardiman dikenal sebagai salah satu tokoh senior yang pernah memimpin DPD Partai Golkar DIY selama dua periode, yakni 2010–2015 dan 2020–2025.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua MKGR DIY serta dipercaya memimpin KONI Kabupaten Bantul untuk periode 2023–2027.
Berbagai jabatan tersebut menggambarkan luasnya keterlibatan Gandung Pardiman dalam kehidupan organisasi, politik, dan olahraga di DIY.

Kepergiannya meninggalkan kenangan tersendiri bagi mereka yang pernah bekerja bersama maupun mengikuti perjalanan pengabdiannya selama puluhan tahun.

Bagi keluarga besar Partai Golkar di Gunungkidul dan DIY, kabar ini menjadi momentum untuk mengenang jasa serta perjalanan panjang almarhum dalam dunia politik dan organisasi.

DIMAKAMKAN DI TANAH KELAHIRAN, PONJONG
Berdasarkan informasi pemakaman yang disampaikan, jenazah Gandung Pardiman dijadwalkan dimakamkan pada Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 17.00 WIB.
Rumah duka berada di Padukuhan Kerjo 2, Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Almarhum akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Padukuhan Kerjo 2, Ponjong, Gunungkidul.

Kabar duka ini menjadi pengingat atas perjalanan panjang seorang tokoh yang pernah mengabdikan diri sebagai pendidik, pemimpin organisasi, dan wakil rakyat.

Selamat jalan, Bapak Gandung Pardiman. Semoga segala pengabdian dan jasa yang telah diberikan kepada masyarakat menjadi kenangan yang baik.

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.

Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi kehilangan ini.

Selamat jalan, Bapak Gandung Pardiman. Pengabdianmu akan menjadi bagian dari perjalanan sejarah politik Gunungkidul dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Redaksi ungkap realita
Mbh mar

GUNUNGKIDUL —www.ungkap realita com

Proyek pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana wisata Watugendong di Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, menjadi perhatian. Proyek yang bersumber dari APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp763.252.700 tersebut

memunculkan sejumlah pertanyaan terkait metode pelaksanaan dan kesesuaian material yang digunakan.

Sorotan muncul setelah papan informasi kegiatan mencantumkan metode pelaksanaan swakelola.

Sementara itu, informasi yang berkembang di masyarakat menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak ketiga atau rekanan dari wilayah Wonosari dalam pengerjaan fisik proyek.

Selain itu, pantauan di lapangan menemukan penggunaan batu keprus untuk pekerjaan pasangan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Meski demikian, kedua persoalan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran.

Diperlukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi dari pelaksana, serta penilaian teknis untuk memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan.

Anggaran Rp763 Juta, Mekanisme Pelaksanaan Jadi Perhatian
Berdasarkan dokumentasi papan informasi kegiatan, proyek pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana pariwisata Watugendong menggunakan anggaran sebesar Rp763.252.700 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.

Lingkup pekerjaan yang tercantum terbilang cukup luas, mulai dari pembangunan area camping ground, reservoir air dan sumur, penataan lanskap playground, talud pengaman, jalur pedestrian di kawasan gazebo, kandang satwa dan kolam retensi, toilet dan kamar mandi komunal, hingga pembangunan amphitheater, plaza, serta anak tangga naik.

Dengan nilai anggaran dan cakupan pekerjaan tersebut, transparansi pelaksanaan menjadi hal penting

. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana pekerjaan direncanakan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan, serta bagaimana kualitas dan volume pekerjaan diawasi.

Pencantuman metode swakelola pada papan proyek juga menjadi dasar untuk menelusuri mekanisme pelaksanaan yang sebenarnya.

Dugaan Rekanan dari Wonosari Perlu Diklarifikasi
Informasi mengenai dugaan keterlibatan rekanan dari wilayah Wonosari menjadi salah satu hal yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kalurahan Beji.

Dalam mekanisme swakelola, keterlibatan pihak luar tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Pengadaan material dari pemasok, penyewaan peralatan, maupun penggunaan tenaga ahli perlu dibedakan dari penyerahan pekerjaan utama kepada pihak ketiga.

Karena itu, pemeriksaan perlu memastikan siapa pelaksana resmi kegiatan, siapa yang mengendalikan pekerjaan sehari-hari, bagaimana tenaga kerja direkrut dan dibayar, serta bagaimana pengadaan material dan peralatan dilakukan.

Apabila terdapat penyerahan pekerjaan utama kepada rekanan, mekanismenya perlu diuji berdasarkan kategori swakelola dan ketentuan pengadaan yang berlaku.

Kejelasan mengenai pelaksana dan mekanisme pekerjaan menjadi kunci untuk memastikan kesesuaian antara informasi pada papan proyek dan praktik di lapangan.

Batu Keprus Ditemukan, Apakah Sesuai Spesifikasi?
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah penggunaan batu keprus untuk pekerjaan pasangan.

Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memeriksa spesifikasi teknis, gambar kerja, RAB, serta ketentuan material untuk masing-masing jenis pekerjaan.

Sejumlah hal perlu dipastikan, antara lain apakah batu keprus diperbolehkan dalam dokumen perencanaan, apakah mutu dan ukurannya memenuhi persyaratan, serta apakah metode pemasangannya sesuai dengan peruntukan pekerjaan.

Penilaian terhadap material tidak cukup hanya berdasarkan tampilan visual. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk menentukan apakah material yang digunakan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang berwenang perlu melakukan evaluasi dan menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sebaliknya, apabila material tersebut memang diperbolehkan dalam spesifikasi dan memenuhi persyaratan, penjelasan teknis diperlukan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpulan keliru.

Dokumen Proyek Perlu Dibuka untuk Pemeriksaan
Untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan, sejumlah dokumen dapat menjadi bahan penelusuran, di antaranya:
Dokumen perencanaan dan RAB.
Spesifikasi teknis serta gambar kerja.

Penetapan tim pelaksana dan pengawas.

Dokumen pengadaan material dan penggunaan peralatan.
Catatan tenaga kerja serta pembayaran.

Laporan perkembangan pekerjaan.
Dokumen pemeriksaan mutu dan volume pekerjaan.

Berita acara penyelesaian serta serah terima hasil pekerjaan.

Dokumen tersebut dapat membantu membandingkan rencana dengan realisasi di lapangan, termasuk memastikan kesesuaian metode pelaksanaan dan penggunaan anggaran.

Pemeriksaan juga perlu mempertimbangkan sumber anggaran, karakter kegiatan, serta ketentuan pengadaan yang secara khusus berlaku bagi pemerintah kalurahan.

Pemerintah Kalurahan Beji Diharapkan Memberikan Penjelasan
Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, Pemerintah Kalurahan Beji perlu memberikan klarifikasi mengenai sejumlah pertanyaan mendasar.

Pertama, siapa pelaksana resmi proyek pembangunan wisata Watugendong dan bagaimana mekanisme swakelola yang diterapkan?
Kedua, apakah benar terdapat pihak ketiga dari wilayah Wonosari yang terlibat dalam pekerjaan fisik? Jika ada, dalam kapasitas apa pihak tersebut dilibatkan?

Ketiga, bagaimana mekanisme pengadaan material dan pembayaran tenaga kerja?
Keempat, apakah batu keprus yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB?
Kelima, siapa yang bertanggung jawab mengawasi mutu, volume, dan progres pekerjaan hingga selesai?

Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dapat menilai pelaksanaan pembangunan berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan.

Transparansi Anggaran Menjadi Kepentingan Publik
Pembangunan sarana-prasarana wisata diharapkan mampu meningkatkan daya tarik kawasan Watugendong sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Namun, manfaat tersebut perlu didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang transparan, kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengelolaan anggaran sesuai ketentuan.

Pengawasan masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penggunaan uang publik. Akan tetapi, setiap dugaan harus tetap diuji melalui dokumen, pemeriksaan teknis, dan klarifikasi pihak terkait.

Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan rekanan dan kesesuaian penggunaan batu keprus masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Pemerintah Kalurahan Beji, pelaksana kegiatan, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan penjelasan berdasarkan fakta dan dokumen pendukung.

Redaksi ungkap reakita

KLATEN, JAWA TENGAH — www.ungkap realita. Com.

Dugaan aliran uang dari pengusaha tambang galian C ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu sorotan dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp245 juta sepanjang 2026 yang disebut berasal dari paguyuban pengusaha tambang. Temuan tersebut menambah perhatian publik terhadap dugaan praktik pemberian uang yang berkaitan dengan aktivitas usaha pertambangan di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan keterangan Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, uang tersebut diduga diserahkan melalui Hanaku Agni Sadewo, adik Hamenang, untuk sejumlah kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Namun, penyelidikan terkait aliran uang tersebut tidak berhenti pada dugaan penerimaan Rp245 juta.

KPK DALAMI DUGAAN SETORAN RUTIN KEPADA LSM

KPK juga mengungkap adanya dugaan pemberian uang secara rutin dari pengusaha tambang kepada sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berinisial LA.

Nilai pemberian yang disebut dalam keterangan tersebut mencapai Rp2 miliar per bulan.

Informasi ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan aliran dana dalam jumlah besar yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.

Meski demikian, keterkaitan antara dugaan setoran kepada LSM tersebut dengan perkara yang menjerat Hamenang masih perlu diperjelas melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum.

KPK menyatakan akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti temuan terkait LSM dan indikasi kegiatan pertambangan tersebut.

Koordinasi lintas lembaga diharapkan dapat membantu memperjelas asal-usul dana, pola penyerahan uang, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

PERKARA KORUPSI TAK HANYA MENYANGKUT TAMBANG

Perkara yang menjerat Hamenang juga mencakup sejumlah dugaan lain, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, hingga dugaan setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha daerah.

Selain itu, terdapat dugaan pemberian uang kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan pengondisian audit.

Berbagai dugaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perkara yang perlu diungkap secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.

Setiap dugaan harus diuji berdasarkan alat bukti dan fakta hukum. Status hukum masing-masing pihak serta keterlibatan mereka dalam setiap perkara juga harus dibedakan secara jelas.

PUBLIK MENANTI KEJELASAN ALIRAN DANA

Terungkapnya dugaan aliran uang dari sektor pertambangan memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses hukum.

Dari mana sumber pasti uang tersebut? Bagaimana mekanisme penyerahannya? Apakah terdapat kaitan antara dugaan pemberian kepada LSM dan perkara yang sedang ditangani KPK? Siapa saja pihak yang mengetahui atau diduga terlibat dalam aliran dana tersebut?
Jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam aktivitas pertambangan maupun hubungan antara pengusaha dan pihak-pihak yang berada di lingkungan pemerintahan.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk hasil penelusuran aliran uang dan tindak lanjut koordinasi antara KPK dengan Bareskrim Polri.

Pada akhirnya, penegakan hukum diharapkan tidak hanya mengungkap dugaan penerimaan uang, tetapi juga menelusuri asal-usul dana, mekanisme penyerahan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti yang sah.

Catatan redaksi: Seluruh informasi mengenai penerimaan uang dan dugaan setoran dalam berita ini merupakan dugaan yang perlu dibuktikan melalui proses hukum.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan materi dan rujukan yang disampaikan, bukan hasil verifikasi independen redaksi terhadap dokumen perkara.

Redaksi).

GUNUNGKIDUL –www.ungkap realita com.

Agenda Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul yang semula disepakati digelar pada 26 Oktober 2026, dipastikan kembali mengalami penundaan.

Kepastian ini memunculkan perhatian terhadap kelanjutan agenda konsolidasi partai berlambang pohon beringin tersebut di tingkat daerah.

Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho, SS, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rapat lanjutan dari panitia di tingkat DPD Golkar DIY untuk membahas pelaksanaan Musda tersebut.

Penundaan ini disebut berkaitan dengan padatnya agenda peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar di Jakarta. Agenda tersebut mengharuskan anggota Fraksi Golkar DPR RI dan para ketua DPD Golkar dari seluruh Indonesia untuk hadir.

Kondisi itu membuat pelaksanaan Musda XI Golkar Gunungkidul yang sebelumnya dijadwalkan pada 26 Oktober 2026 harus kembali menunggu kepastian jadwal baru.

Bursa Calon Ketua Masih Jadi Perhatian
Meski pelaksanaan Musda kembali tertunda, dinamika bursa calon Ketua DPD Golkar Gunungkidul diperkirakan masih menjadi perhatian kader dan pengurus partai di tingkat akar rumput.

Nama Heri Nugroho masih menjadi pembicaraan. Bahkan, menurut informasi yang beredar di kalangan akar rumput, terdapat harapan agar Heri kembali maju dalam kontestasi pemilihan ketua.

Namun, Heri secara tegas menyatakan tidak akan maju kembali sebagai calon Ketua DPD Golkar Gunungkidul.

Ia memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar DIY.

Sikap tersebut menjadi salah satu hal yang menarik dalam dinamika menjelang Musda XI. Dengan belum adanya jadwal baru, perkembangan bursa calon ketua masih menunggu proses dan keputusan internal partai.

Menunggu Kepastian Jadwal Baru
Penundaan Musda XI menjadi perhatian kader Golkar Gunungkidul yang menantikan kepastian agenda konsolidasi organisasi sekaligus proses pemilihan kepemimpinan di tingkat kabupaten.

Hingga kini, berdasarkan informasi yang disampaikan Heri Nugroho, belum ada kepastian mengenai jadwal pengganti pelaksanaan Musda.

Kader dan pengurus partai pun masih menunggu keputusan lebih lanjut dari DPD Golkar DIY terkait waktu pelaksanaan agenda tersebut.

Redaksi ungkap realita
Sumber: Singgih Murdianto

GUNUNGKIDUL –www.ungkap reakita com

Penanganan dugaan gratifikasi dalam kerja sama layanan laboratorium Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) BPJS Kesehatan dengan Laboratorium Devara di Kabupaten Gunungkidul kembali menjadi sorotan. Ketua LSM TRIGA Nusantara DPD DIY OKY mendesak aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas dan memberikan kejelasan atas perkara yang disebut telah berjalan sekitar enam bulan tanpa perkembangan yang diketahui publik.

Sorotan tersebut muncul di tengah informasi mengenai potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai lebih dari Rp12 miliar.

Namun, angka tersebut masih berupa estimasi yang perlu diverifikasi melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan aparat berwenang.

Ketua LSM TRIGA Nusantara DPD DIY menilai, lamanya penanganan perkara tanpa kejelasan yang dapat diakses masyarakat berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan penegakan hukum.

Pihaknya meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gunungkidul memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Persoalan ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Kami berharap aparat penegak hukum bertindak tegas, profesional, dan transparan agar semuanya menjadi terang,” tegasnya.

SEJUMLAH KEPALA PUSKESMAS DISEBUT TELAH DIPERIKSA

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 20 kepala puskesmas disebut telah menjalani pemeriksaan terkait persoalan kerja sama Prolanis dengan Laboratorium Devara.

Informasi lain juga menyebut adanya dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan kerja sama tersebut, termasuk transaksi melalui Bank Mandiri yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Nama sejumlah pihak turut disebut dalam informasi mengenai dugaan transaksi dan penerimaan uang yang diduga berkaitan dengan kerja sama layanan laboratorium tersebut.

Meski demikian, dugaan penerimaan uang maupun keterlibatan pihak-pihak tertentu harus diklarifikasi melalui pemeriksaan bukti dan keterangan resmi. Penyebutan nama atau jabatan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana
.
Hingga terdapat keterangan resmi dari pihak berwenang, perkara tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan yang memerlukan pembuktian hukum.

LSM TRIGA DIY DESAK PENANGANAN SECARA TRANSPARAN

LSM TRIGA Nusantara DPD DIY menegaskan bahwa penanganan dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan penggunaan dana dalam program pelayanan masyarakat harus dilakukan secara serius.

Menurut pihaknya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara melalui informasi resmi yang tidak mengganggu proses hukum.

Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana, aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah.

“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat. Kami mendorong agar penanganannya jelas, terbuka sesuai ketentuan, dan tidak tebang pilih,” lanjutnya.

RATNO PIENTOYO JUGA PERTANYAKAN KEJELASAN PENANGANAN

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik sekaligus mantan Ketua DPRD Gunungkidul, Ratno Pintoyo, turut mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan perkara Prolanis tersebut
.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Minggu (25/10/2026), Ratno menilai bahwa kepastian penegakan hukum merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Ia juga membandingkan penanganan perkara yang menjadi sorotan saat ini dengan persoalan hukum senilai Rp63 juta yang pernah menjerat dirinya.

Menurut Ratno, setiap perkara harus ditangani berdasarkan hukum dan alat bukti, tanpa membedakan pihak yang terlibat.

Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana dalam dugaan kerja sama Prolanis tersebut sepenuhnya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat berwenang.

JADI UJIAN TRANSPARANSI PENEGAKAN HUKUM

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan transaksi keuangan dalam kerja sama layanan kesehatan, sekaligus potensi kerugian negara yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp12 miliar.

LSM TRIGA Nusantara DPD DIY berharap Polres Gunungkidul memberikan kejelasan mengenai status penanganan laporan, tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan, serta langkah hukum berikutnya sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Kejelasan tersebut dinilai penting agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Unit Tipikor Polres Gunungkidul mengenai perkembangan perkara yang disebut telah berjalan sekitar enam bulan tersebut.

Desakan LSM TRIGA Nusantara DPD DIY pada akhirnya mengerucut pada satu tuntutan: dugaan penyimpangan harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti. Jika ditemukan pelanggaran hukum, proses harus dilanjutkan sesuai ketentuan. Jika tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu dijelaskan secara proporsional kepada masyarakat.

redaksi ungkap realita
sumber ketua LSM TRIGA NUSANTRA DPD
RISKY

GUNUNGKIDUL, _www ungkap realita. Com

Minggu (25/10/2026) — Penanganan dugaan gratifikasi dalam kerja sama layanan laboratorium untuk Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) BPJS Kesehatan dengan Laboratorium Devara di Kabupaten Gunungkidul menuai sorotan.

Pengamat kebijakan publik sekaligus mantan Ketua DPRD Gunungkidul, Ratno Pintoyo, mempertanyakan kejelasan proses hukum atas perkara yang disebut telah dilaporkan ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gunungkidul sekitar enam bulan lalu.

Sorotan tersebut semakin menguat setelah muncul informasi bahwa sekitar 20 kepala puskesmas telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, terdapat informasi mengenai dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan kerja sama Prolanis Devara serta transaksi melalui Bank Mandiri yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Estimasi potensi kerugian negara yang disebut mencapai lebih dari Rp12 miliar turut menjadi perhatian. Namun, nilai tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran aliran dana, dan penghitungan oleh pihak berwenang.

Ratno Pintoyo Pertanyakan Kepastian Penanganan
Ratno menilai penanganan perkara yang berlarut-larut dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama mengenai kepastian dan konsistensi penegakan hukum.

“Persoalan penegakan hukum harus diselesaikan secara tuntas karena menyangkut pemerintahan. Mau baik atau buruk, semua tergantung penegakan hukum,” ujar Ratno kepada wartawan, Minggu (25/10/2026).

Ia juga membandingkan persoalan tersebut dengan perkara senilai Rp63 juta yang pernah menjerat dirinya. Menurut Ratno, pengalaman itu membuatnya mempertanyakan kejelasan penanganan perkara yang kini menjadi perhatian publik.

“Bahkan saya dulu juga kena persoalan yang bukan korupsi saja, senilai Rp63 juta, diproses. Ini kok persoalan yang menurut saya sudah terang benderang belum ada ketegasan untuk diproses dan semua di mata hukum sama atau equal before the law,” tuturnya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Ratno terhadap proses penegakan hukum. Adapun penentuan ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara Prolanis Devara tetap harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan yang sah.

Sejumlah Pihak Disebut dalam Informasi Dugaan Transaksi
Dalam informasi yang dihimpun, sejumlah inisial, yakni EM, ED, AH, JM, dan KN, disebut berkaitan dengan dugaan transaksi yang perlu ditelusuri.

Informasi tersebut juga menyebut kepala puskesmas, penanggung jawab atau person in charge (PIC), bendahara puskesmas, serta pihak Laboratorium Devara dalam dugaan penerimaan uang yang disebut sebagai fee.

Kepala Puskesmas Ponjong berinisial KN disebut mengakui menerima uang yang dikaitkan dengan kerja sama Prolanis Devara.

Meski demikian, substansi pengakuan, tujuan pembayaran, dasar transaksi, serta keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana perlu dikonfirmasi melalui proses pemeriksaan resmi.

Penerimaan uang dalam suatu kerja sama tidak serta-merta membuktikan terjadinya korupsi.

Aparat perlu menelusuri sumber dana, pihak pemberi dan penerima, mekanisme pembayaran, serta ada atau tidaknya unsur pidana.

Penelusuran transaksi melalui Bank Mandiri juga menjadi salah satu aspek yang dinilai penting untuk memperjelas aliran dana dan hubungan transaksi dengan kerja sama layanan laboratorium tersebut.

Komitmen Antikorupsi Pemkab Gunungkidul Ikut Disorot
Persoalan ini turut menempatkan aspek pengawasan pemerintah daerah dalam perhatian publik.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih disebut telah menegaskan larangan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen tersebut menjadi relevan dalam konteks pengawasan kerja sama fasilitas pelayanan kesehatan dengan pihak swasta.

Publik tentu berkepentingan agar pengelolaan program pelayanan kesehatan berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Apabila ditemukan penyimpangan, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti serta mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam informasi dugaan tersebut tetap harus memperoleh perlakuan yang adil. Status, peran, dan tanggung jawab masing-masing tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan penyebutan nama atau inisial.

Ujian Transparansi dan Penegakan Hukum

Sorotan terhadap perkara ini juga mengarah pada Polres Gunungkidul, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi.

Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan laporan, tahapan penanganan, dan langkah yang telah dilakukan penyidik sepanjang tidak mengganggu proses hukum.

Perhatian publik turut dikaitkan dengan kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, terutama terkait harapan terhadap penegakan hukum yang adil, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Hingga terdapat keterangan resmi mengenai perkembangan perkara, berbagai informasi tentang dugaan gratifikasi, aliran fee, serta estimasi kerugian negara tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Kini, pertanyaan utamanya adalah sejauh mana laporan dugaan penyimpangan kerja sama Prolanis Devara telah ditindaklanjuti dan apakah hasil pemeriksaan telah mengarah pada temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kejelasan informasi dari aparat penegak hukum diperlukan agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.

Redaksi ungkap realita
Sumber.. Ratno pintoyo

GUNUNGKIDUL, _www ungkap realita. Com

Minggu (25/10/2026) — Penanganan dugaan gratifikasi dalam kerja sama layanan laboratorium untuk Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) BPJS Kesehatan dengan Laboratorium Devara di Kabupaten Gunungkidul menuai sorotan.

Pengamat kebijakan publik sekaligus mantan Ketua DPRD Gunungkidul, Ratno Pintoyo, mempertanyakan kejelasan proses hukum atas perkara yang disebut telah dilaporkan ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gunungkidul sekitar enam bulan lalu.

Sorotan tersebut semakin menguat setelah muncul informasi bahwa sekitar 20 kepala puskesmas telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, terdapat informasi mengenai dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan kerja sama Prolanis Devara serta transaksi melalui Bank Mandiri yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Estimasi potensi kerugian negara yang disebut mencapai lebih dari Rp12 miliar turut menjadi perhatian. Namun, nilai tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran aliran dana, dan penghitungan oleh pihak berwenang.

Ratno Pintoyo Pertanyakan Kepastian Penanganan
Ratno menilai penanganan perkara yang berlarut-larut dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama mengenai kepastian dan konsistensi penegakan hukum.

“Persoalan penegakan hukum harus diselesaikan secara tuntas karena menyangkut pemerintahan. Mau baik atau buruk, semua tergantung penegakan hukum,” ujar Ratno kepada wartawan, Minggu (25/10/2026).

Ia juga membandingkan persoalan tersebut dengan perkara senilai Rp63 juta yang pernah menjerat dirinya. Menurut Ratno, pengalaman itu membuatnya mempertanyakan kejelasan penanganan perkara yang kini menjadi perhatian publik.

“Bahkan saya dulu juga kena persoalan yang bukan korupsi saja, senilai Rp63 juta, diproses. Ini kok persoalan yang menurut saya sudah terang benderang belum ada ketegasan untuk diproses dan semua di mata hukum sama atau equal before the law,” tuturnya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Ratno terhadap proses penegakan hukum. Adapun penentuan ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara Prolanis Devara tetap harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan yang sah.

Sejumlah Pihak Disebut dalam Informasi Dugaan Transaksi
Dalam informasi yang dihimpun, sejumlah inisial, yakni EM, ED, AH, JM, dan KN, disebut berkaitan dengan dugaan transaksi yang perlu ditelusuri.

Informasi tersebut juga menyebut kepala puskesmas, penanggung jawab atau person in charge (PIC), bendahara puskesmas, serta pihak Laboratorium Devara dalam dugaan penerimaan uang yang disebut sebagai fee.

Kepala Puskesmas Ponjong berinisial KN disebut mengakui menerima uang yang dikaitkan dengan kerja sama Prolanis Devara.

Meski demikian, substansi pengakuan, tujuan pembayaran, dasar transaksi, serta keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana perlu dikonfirmasi melalui proses pemeriksaan resmi.

Penerimaan uang dalam suatu kerja sama tidak serta-merta membuktikan terjadinya korupsi.

Aparat perlu menelusuri sumber dana, pihak pemberi dan penerima, mekanisme pembayaran, serta ada atau tidaknya unsur pidana.

Penelusuran transaksi melalui Bank Mandiri juga menjadi salah satu aspek yang dinilai penting untuk memperjelas aliran dana dan hubungan transaksi dengan kerja sama layanan laboratorium tersebut.

Komitmen Antikorupsi Pemkab Gunungkidul Ikut Disorot
Persoalan ini turut menempatkan aspek pengawasan pemerintah daerah dalam perhatian publik.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih disebut telah menegaskan larangan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen tersebut menjadi relevan dalam konteks pengawasan kerja sama fasilitas pelayanan kesehatan dengan pihak swasta.

Publik tentu berkepentingan agar pengelolaan program pelayanan kesehatan berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Apabila ditemukan penyimpangan, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti serta mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam informasi dugaan tersebut tetap harus memperoleh perlakuan yang adil. Status, peran, dan tanggung jawab masing-masing tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan penyebutan nama atau inisial.

Ujian Transparansi dan Penegakan Hukum

Sorotan terhadap perkara ini juga mengarah pada Polres Gunungkidul, khususnya unit yang menangani tindak pidana korupsi.

Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan laporan, tahapan penanganan, dan langkah yang telah dilakukan penyidik sepanjang tidak mengganggu proses hukum.

Perhatian publik turut dikaitkan dengan kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, terutama terkait harapan terhadap penegakan hukum yang adil, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Hingga terdapat keterangan resmi mengenai perkembangan perkara, berbagai informasi tentang dugaan gratifikasi, aliran fee, serta estimasi kerugian negara tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Kini, pertanyaan utamanya adalah sejauh mana laporan dugaan penyimpangan kerja sama Prolanis Devara telah ditindaklanjuti dan apakah hasil pemeriksaan telah mengarah pada temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kejelasan informasi dari aparat penegak hukum diperlukan agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.

Redaksi ungkap realita
Sumber.. Ratno pintoyo

YOGYAKARTA – Masyarakat yang merasa resah atau mengalami tindakan intimidasi dari debt collector (DC) diminta tidak takut untuk melapor kepada kepolisian.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY

mengimbau warga memanfaatkan layanan darurat kepolisian 110 untuk mendapatkan bantuan.

Dirreskrimum Polda DIY, Kombes Pol Era Johny Kurniawan, menegaskan bahwa layanan 110 dapat digunakan masyarakat ketika menghadapi tindakan debt collector yang dinilai meresahkan.

Ia menyebutkan, kepolisian memiliki standar waktu kedatangan petugas maksimal 10 menit setelah laporan diterima.

“110 sudah bagus sekarang, 110 karena kita punya standar maksimal 10 menit,” kata Era di Polda DIY, Jumat (23/10/2026).

Menurut Era, masyarakat tidak hanya bisa menghubungi layanan 110, tetapi juga dapat mendatangi kantor polisi sektor (Polsek) terdekat untuk meminta bantuan apabila menghadapi persoalan dengan debt collector.

Polda DIY juga telah membentuk Patroli Siaga Reserse atau Pagar untuk mendukung pengamanan di sejumlah lokasi dan waktu.

Dugaan Upaya Perampasan Mobil di Malioboro Jadi Sorotan
Imbauan tersebut disampaikan menyusul dugaan upaya perampasan mobil milik seorang wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada Selasa (20/10/2026).

Mobil yang disebut dibeli secara tunai itu dipersoalkan oleh oknum debt collector yang menuding pelat nomor kendaraan tersebut palsu.
Peristiwa itu menjadi perhatian karena menyangkut keamanan masyarakat, khususnya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.

Meski demikian, dugaan pelanggaran dalam peristiwa tersebut perlu ditangani melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.

Era kembali mengingatkan masyarakat agar segera meminta bantuan kepolisian apabila mengalami tindakan yang dianggap mengancam atau meresahkan.
“Jadi kalau masyarakat mengalami tindakan terhadap perlakuan DC ini, sebenarnya pakai 110 aja bisa,” ujarnya.

Warga Diminta Tidak Takut Melapor
Masyarakat diharapkan tidak ragu mencari perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan dengan debt collector, terutama jika disertai ancaman, intimidasi, atau dugaan tindakan perampasan kendaraan
.
Warga dapat menghubungi layanan darurat 110 atau mendatangi Polsek terdekat untuk meminta bantuan.

Penanganan setiap perkara tetap perlu memperhatikan fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, persoalan penagihan utang dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sah tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sumber informasi: Keterangan Dirreskrimum Polda DIY
redaksi ungkap realita

JAKARTA —www.ungkap realita com

Polemik pengangkatan dua putra Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya memicu kritik dari TRIGA Ketua TRIGA DIY , meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pemberhentian menteri jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.

Sorotan tersebut berkaitan dengan pengangkatan Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, yang disebut tercantum dalam dokumen lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah.

Menurut pemberitaan sejumlah media pada 23 Oktober 2026, dokumen tersebut memuat sembilan nama tenaga ahli.

Munculnya nama kedua putra menteri itu kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai proses pengangkatan, kualifikasi, serta transparansi penempatan tenaga ahli di lingkungan kementerian.

LSM TRIGA Soroti Profesionalitas

dan Dugaan Nepotisme
Ketua LSM TRIGA DIYmenilai pengangkatan anggota keluarga pejabat ke posisi strategis di lingkungan kementerian perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Ia menegaskan, jabatan di pemerintahan semestinya diberikan berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena hubungan kekerabatan.

Menurut ketua TRIGA DIY kewenangan seorang menteri dalam menunjuk tenaga ahli tetap harus disertai transparansi mengenai dasar penetapan dan kapasitas orang yang ditunjuk.

Baginya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kewenangan administratif, melainkan juga etika pejabat publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

TRIGA pun meminta Presiden Prabowo mengevaluasi persoalan tersebut. Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, mendesak agar ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberhentian menteri.

DPR Diminta Turun Tangan
Selain meminta perhatian Presiden, TRIGA DIY mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap polemik pengangkatan kedua tenaga ahli tersebut.

ketua TRIGA DIY meminta DPR meminta penjelasan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah mengenai dasar pengangkatan, kualifikasi pendidikan, pengalaman profesional, pembagian tugas, serta status dan pembiayaan jabatan tenaga ahli.

Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat menilai apakah penunjukan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan kementerian dan kompetensi yang relevan.

Ia juga menilai mekanisme pencegahan konflik kepentingan perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran aturan, persoalan tersebut, menurut TRIGA, harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan oleh pihak yang berkembang
tengah kritik yang berkembang, telah memberikan penjelasan mengenai keterlibatan kedua putranya dalam proses awal pembentukan lembaga penyelenggara urusan haji.

Berdasarkan pemberitaan MetroTV pada 23 Oktober 2026, Gus Irfan menyampaikan bahwa kedua anaknya bersama sejumlah santrinya pernah membantu proses awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji pada akhir 2024.

Bantuan tersebut, menurut penjelasannya, berlangsung selama sekitar tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji maupun fasilitas.

Setelah lembaga berjalan, sebagian orang yang sebelumnya membantu kemudian diangkat menjadi tenaga ahli, sementara sebagian lainnya kembali menjalankan aktivitas masing-masing.

Gus Irfan juga menjelaskan bahwa dirinya memiliki kewenangan menetapkan tiga staf khusus dan lima tenaga ahli. Namun, ia menyebut hanya menggunakan satu posisi staf khusus dan empat posisi tenaga ahli.

Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami latar belakang polemik ini. Meski demikian, pertanyaan mengenai kualifikasi, mekanisme pengangkatan, dan potensi konflik kepentingan tetap memerlukan kejelasan berdasarkan dokumen serta aturan yang berlaku.

Hubungan Keluarga Tidak Otomatis Membuktikan Pelanggaran
Polemik ini juga berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hubungan keluarga antara pejabat dan orang yang diangkat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak nepotisme atau pelanggaran hukum. Penilaian harus mempertimbangkan kewenangan pengambil keputusan, prosedur pengangkatan, persyaratan jabatan, serta ada atau tidaknya konflik kepentingan yang melanggar ketentuan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu rujukan yang relevan dalam pembahasan mengenai konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan.

Karena itu, pemeriksaan yang objektif diperlukan untuk memastikan apakah pengangkatan kedua tenaga ahli tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, pejabat publik juga dituntut mampu menjelaskan keputusan yang berpotensi menimbulkan pertanyaan masyarakat, terutama ketika menyangkut anggota keluarga sendiri.

Transparansi Menjadi Kunci
Bagi TRIGA DIY polemik ini tidak seharusnya berhenti pada perdebatan politik antara pihak yang mengkritik dan pihak yang memberikan penjelasan.

KEtua TRIGA mendorong agar pemerintah membuka informasi yang relevan mengenai proses pengangkatan kedua tenaga ahli tersebut. Dengan demikian, publik dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai dasar keputusan, tugas yang dijalankan, serta pertanggungjawaban jabatan.

Kini, perhatian publik tertuju pada kejelasan prosedur pengangkatan dan tindak lanjut pengawasan terhadap persoalan tersebut.

Apakah pengangkatan kedua putra menteri telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik? Jawabannya memerlukan pemeriksaan berdasarkan fakta dan dokumen resmi.

Yang jelas, tuntutan transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Sementara itu, desakan TRIGA agar Presiden Prabowo mempertimbangkan pemberhentian Menteri Haji dan Umrah merupakan sikap organisasi tersebut yang perlu dibedakan dari kesimpulan hukum mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.

redaksi ungkap realita
KETUA TRIGA DPD DIY

BANTUL –www.ungkap realita. Com.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TRIGA Nusantara DPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmennya untuk membangun jaringan dan menjalin kemitraan dengan berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha hingga pemerintah.

Organisasi ini juga menyatakan siap mengawal kepentingan masyarakat, khususnya petani dan kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua LSM TRIGA Nusantara DPD DIY dalam pertemuan bersama jajaran organisasi di Pendopo Bantul, Kamis malam.

Dalam kesempatan itu, Ketua TRIGA menekankan pentingnya persatuan dan kesamaan visi seluruh jajaran di wilayah DIY untuk menjalankan program organisasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, TRIGA Nusantara tidak dibentuk untuk sekadar mencari pengakuan ataupun menimbulkan kegaduhan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.

“Kita bukan organisasi receh dan bukan organisasi yang suka bikin onar. Kita hadir sebagai penyeimbang di luar pemerintahan. Tujuan kita bukan gagah-gagahan, tetapi bagaimana bisa bermitra dengan semua kalangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Siap Bersinergi, Tetap Tegas Mengawal Aturan

Ketua TRIGA Nusantara DPD DIY juga menginstruksikan seluruh jajaran agar tetap berpegang pada aturan hukum dalam menjalankan kegiatan organisasi.

Ia menegaskan bahwa kemitraan dengan pengusaha maupun pemerintah bukan berarti organisasi harus menutup mata terhadap persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sebaliknya, TRIGA menyatakan siap mengingatkan pihak-pihak yang diduga menjalankan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita tekankan kepada seluruh jajaran agar jangan sampai melanggar hukum. Namun, jika ada perusahaan atau pihak pemerintah yang menjalankan kegiatan tidak sesuai aturan, kita harus berani mengingatkan dan mengawal persoalannya sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, sikap kritis dan kemitraan harus berjalan beriringan. Organisasi masyarakat sipil dapat menjadi mitra strategis sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan aktivitas dunia usaha.

Soroti Aktivitas Tambang dan Pabrik di DIY

Salah satu perhatian LSM TRIGA Nusantara DPD DIY adalah aktivitas pertambangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain sektor pertambangan, organisasi tersebut juga menyoroti kegiatan industri dan pabrik yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat di sekitarnya.

TRIGA mengingatkan agar kepentingan ekonomi tidak mengesampingkan keselamatan lingkungan dan hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Menurut organisasi tersebut, kegiatan usaha seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menjadikan kelompok ekonomi lemah sebagai pihak yang menanggung dampak negatif dari aktivitas perusahaan.

Karena itu, TRIGA menyatakan akan mendorong perhatian terhadap kepatuhan perizinan, pelaksanaan kewajiban lingkungan, serta dampak kegiatan usaha terhadap warga.

Meski demikian, setiap dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti melalui pengumpulan informasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berjuang untuk Petani dan Masyarakat Kecil

Ketua TRIGA Nusantara DPD DIY

menegaskan bahwa kesejahteraan petani dan masyarakat menengah ke bawah menjadi salah satu perhatian utama organisasi.

Ia berharap seluruh jajaran tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi juga konsisten menjalankan program yang telah direncanakan dan hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan
.
Menurutnya, kekuatan organisasi tidak semata-mata diukur dari besarnya jaringan atau banyaknya anggota, melainkan dari kontribusi nyata dalam membantu masyarakat dan mengawal kepentingan publik
.
TRIGA juga membuka ruang kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki komitmen terhadap pembangunan, penegakan aturan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penguatan jaringan dan konsolidasi internal, LSM TRIGA Nusantara DPD DIY berharap dapat menjalankan peran sebagai mitra kritis pemerintah dan dunia usaha.

Bagi TRIGA Nusantara, kemitraan bukan berarti kehilangan sikap kritis. Sebaliknya, sinergi harus tetap berjalan bersama keberanian mengingatkan, mengawasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai koridor hukum

Redaksi. Ungkap realita
Sumber.KETU.LSM TRIGA
DPD DIY.