Selasa, Juli 21, 2026
Beranda blog

Komunitas Jogja Menyapa Kampanyekan Gerakan Anti Hoak’s: Bersama Cerdas Dalam Bersosmed

0

YOGYAKARTA | UngkapRealita.com – Maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) di media sosial menjadi tantangan serius di era digital. Menyikapi kondisi tersebut, Komunitas Jogja Menyapa menggelar kegiatan edukasi literasi digital bertajuk “Peran Media Sosial dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks serta Edukasi Penggunaan Media Sosial Secara Bijak” pada Senin (20/7/2026).

Kegiatan yang diikuti puluhan anggota komunitas tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menerima, menyaring, dan membagikan informasi di ruang digital. Selain menjadi forum diskusi, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai dampak negatif penyebaran hoaks yang berpotensi memicu keresahan, perpecahan, hingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ketua Komunitas Jogja Menyapa, Tomy Samudra, mengatakan bahwa media sosial telah menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Karena itu, setiap pengguna memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

“Media sosial memberikan manfaat yang luar biasa apabila digunakan secara bijak. Namun sebaliknya, informasi yang tidak benar atau hoaks dapat dengan cepat menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu9, setiap pengguna media sosial harus lebih teliti sebelum membagikan suatu informasi,” ujar Tomy.

Menurutnya, budaya “Saring Sebelum Sharing” perlu terus ditanamkan kepada masyarakat. Pengguna media sosial diimbau untuk selalu memeriksa kredibilitas sumber informasi, melakukan verifikasi terhadap isi berita, serta menghindari penyebaran konten yang bersifat provokatif, menyesatkan, maupun mengandung ujaran kebencian.

Melalui kegiatan tersebut, Komunitas Jogja Menyapa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif. Penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga persatuan dan menciptakan situasi yang kondusif, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komunitas Jogja Menyapa berharap edukasi literasi digital dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya menangkal penyebaran hoaks dapat dilakukan secara bersama demi menjaga keharmonisan sosial di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

(Redaksi)

Syukri Fadholi: Kritik untuk Bangsa Harus Membangun, Bukan Memicu Kekerasan

Yogyakarta | UngkapRealita.com – Ketua Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta, M. Syukri Fadholi, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk tetap menyampaikan kritik kepada pemerintah secara santun, konstitusional, serta mengedepankan prinsip hukum dan tanpa kekerasan.

‎Dalam pernyataannya, Syukri menegaskan bahwa dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berkembang merupakan bagian dari proses demokrasi. Menurutnya, berbagai aspirasi maupun kritik yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa adalah bentuk partisipasi publik yang sah serta memiliki nilai konstruktif dalam mendorong kemajuan bangsa.

‎”Keberanian mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Hal tersebut adalah bentuk kepedulian dan kontribusi pemikiran agar Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju dan lebih baik,” ujarnya.

‎Namun demikian, Syukri mengingatkan agar setiap penyampaian aspirasi dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ia menilai penyampaian pendapat yang berlangsung tertib dan damai akan menjaga keamanan serta memberikan dampak positif bagi kehidupan demokrasi.

‎Menurutnya, aksi yang mengedepankan dialog dan tanpa kekerasan juga penting untuk menjaga stabilitas daerah, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai Kota Budaya dan Kota Pendidikan.

‎”Segala bentuk sikap kritis hendaknya tetap dilaksanakan secara damai, tertib, serta tidak disertai tindakan anarkis yang dapat mengganggu keamanan maupun merusak citra Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan,” tegasnya.

‎Di akhir pernyataannya, Syukri mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar kritik yang disampaikan kepada pemerintah dapat menjadi masukan yang membangun demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

‎”Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada seluruh pemimpin dan masyarakat Indonesia, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan membawa kebaikan bagi bangsa. Semoga Yogyakarta tetap aman, damai, tertib, dan kondusif. Aamiin Ya Rabbal Alamin,” pungkasnya.

(Redaksi.)

Pembangunan Jembatan Gantung Garuda Jatisarono Nanggulan Selesai

Kulon Progo, ungkaprealita.com – Pembangunan Jembatan Gantung Garuda di wilayah Kodim 0731/Kulon Progo, tepatnya di Sungai Kalijaran wilayah Padukuhan Jatingarang Lor, Kalurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY, telah selesai dikerjakan, Jumat (26/6/2026).

Lebar Sungai Kalijaran 10 meter, dengan kedalaman air dalam kondisi normal sekitar satu meter dan ketinggian debit air pada saat musim hujan deras/banjir sekitar tiga meter. Jembatan yang akan dibangun panjang 25 meter dan lebar 1,25 meter. Jembatan tersebut nantinya akan menghubungkan Padukuhan Jatingarang Lor dengan Padukuhan Bejaten, Kalurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, dan memberikan manfaat bagi kurang lebih seribu jiwa.

Pengerjaan oleh Tim Pelaksana Konstruksi Kodim 0731/Kulon Progo. Pembangunan berjalan dengan lancar, saat ini jembatan tersebut telah selesai dikerjakan dan sudah dapat dilalui atau digunakan oleh warga masyarakat Padukuhan Jatingarang Lor dan Padukuhan Bejaten Kalurahan Jatisarono dalam aktivitas sehari-hari.

“Warga sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas dibangunnya Jembatan Gantung Garuda di wilayah kami. Jembatan ini sangat bermanfaat karena dapat memperpendek jarak bagi warga kami, baik itu pelajar, pedagang atau petani dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari”, ucap Dukuh Bejaten.

(Redaksi)

Irjen TNI Didampingi Pangdam IV/Diponegoro Tinjau KDKMP, Pastikan Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Yogyakarta | ungkaprealita.com – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., menyambut kedatangan Wakil Panglima (Wapang) TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., S.Sos., M.Si., beserta rombongan di Lanud Adi Sutjipto, Kamis (11/6/2026).

Dalam rombongan tersebut turut hadir Irjen TNI Laksdya TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla., yang selanjutnya didampingi Pangdam melaksanakan peninjauan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah wilayah Magelang dan Purworejo.

Rangkaian kegiatan diawali di KDKMP Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, kemudian berlanjut ke KDKMP Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara. Selanjutnya rombongan meninjau KDKMP Desa Blondo dan Desa Bumirejo di Kecamatan Mungkid, sebelum mengakhiri kunjungan di KDKMP Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan.

Pada setiap lokasi, Irjen TNI bersama Pangdam meninjau kesiapan operasional koperasi, sarana pendukung, serta berbagai potensi usaha yang dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian warga.

Usai dari wilayah Magelang, rombongan melanjutkan peninjauan ke Kabupaten Purworejo dengan mengunjungi KDKMP Desa Cangkrep Lor, Desa Cangkrep Kidul, Desa Pangenjurutengah, dan Desa Dukuhrejo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi yang telah terbentuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai wadah pengembangan usaha masyarakat sekaligus penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kehadiran KDKMP diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain memperkuat usaha mikro dan pemanfaatan potensi lokal, koperasi juga membuka akses permodalan, memperluas peluang usaha, serta menciptakan nilai tambah yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi dari tingkat desa.

Peninjauan ini mencerminkan komitmen bersama antara TNI dan pemerintah dalam mendukung tumbuhnya koperasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan pengelolaan yang profesional serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP diharapkan menjadi pilar ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Wakaster TNI Mayjen TNI Suhardi, Brigjen TNI Malik, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, S.Sos., M.Si., M.Sc., Danrindam Brigjen TNI Hindratno Devidanto, S.E., M.M., M.Han., Asrendam Kolonel Arm Edy Susanto, S.Sos., M.M., Asterdam Kolonel Inf Gede Setiawan, Kazidam Kolonel Czi Parlindungan Simanjuntak, S.Sos.,M.Si., Kapendam Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos., M.I.P., para Dandim terkait, pejabat TNI-Polri, Wadirut PT PLN, staf PT Agrinas, serta Forkopimda Magelang dan Purworejo.

(Redaksi)

Pembayaran Tunai TPR Pantai Gunungkidul Kembali Bergejolak; Selisih Waktu Masuk Satu Jam, Dua Kendaraan Wisata Dapati Struk Tiket Jam dan Waktu Yang Sama

GUNUNGKIDUL (DIY) | ungkaprealita.com – Seorang wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai selatan Gunungkidul mengaku menemukan kejanggalan pada tiket retribusi wisata yang diterbitkan di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Pantai Baron.

‎Wisatawan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu mengaku datang bersama rombongan menggunakan satu mobil pribadi dan dua unit bus wisata. Rombongan tiba di pintu retribusi pada pukul 04.30 WIB dengan tujuan mengunjungi Pantai Sadranan dan Pantai Drini.

‎Menurut dia, seluruh rombongan masuk melalui TPR JJLS dan melakukan pembayaran retribusi secara tunai. Namun, salah satu bus rombongan tertinggal sekitar setengah jam dari rombongan utama.

‎”Kami masuk melalui pos retribusi TPR JJLS dan membayar secara tunai dan tercatat di m pos. Ada satu bus yang tertinggal sekitar setengah jam. Setelah kami sampai di Pantai Sadranan, bus yang tertinggal itu baru menyusul. Saat kami cek, tiket yang diterima ternyata tercatat dengan tanggal dan jam bahkan menit dan detik yang sama. Kami merasa janggal,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (3/6/2026).

‎Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi sistem pencatatan tiket elektronik yang digunakan di pintu masuk kawasan wisata Gunungkidul. Pasalnya, dua kendaraan yang masuk dalam waktu berbeda tercatat memiliki waktu transaksi yang identik.

‎Merasa ada kejanggalan, koordinator rombongan mencoba meminta penjelasan kepada pihak terkait. Ia mengaku pada hari Minggu siang telah menghubungi Dinas Pariwisata Gunungkidul melalui telpn kantor namun tidak di angkat. Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada petugas TPR, tetapi saat itu telah terjadi pergantian petugas jaga.

‎Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas sistem retribusi wisata yang selama ini digadang-gadang lebih tertib melalui mekanisme pembayaran mpos. Jika terjadi kesalahan pencatatan, wisatawan menilai perlu ada penjelasan resmi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan destinasi wisata daerah.

‎Menanggapi hal tersebut, petugas TPR berinisial S menjelaskan bahwa perangkat Mobile Point of Sales (MPOS) yang digunakan sebenarnya tidak memungkinkan penerbitan dua lembar tiket asli untuk satu transaksi.

‎Menurut dia, dalam kondisi normal mesin akan mencetak dua lembar tiket, yakni satu lembar asli untuk wisatawan dan satu lembar salinan sebagai arsip petugas.

‎”Pada waktu itu alatnya mengalami error. Sekali cetak keluar dua lembar tiket secara bersamaan. Kejadian itu hanya terjadi saat itu saja,” kata S.


‎”Ini memang kesalahan teknis. Sebenarnya saya berniat mengembalikan uang untuk satu bus tersebut, tetapi saya belum mengetahui bagaimana kebijakan yang harus ditempuh,” ujarnya.

‎S menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

‎”Atas kesalahan kami, mohon maaf,” katanya.

‎Meski demikian, penjelasan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan.(oknum nakal atau memang mesin mposnya) Jika gangguan teknis memang terjadi, publik berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem retribusi yang digunakan. Sebab, selain menyangkut kenyamanan wisatawan, akurasi data tiket juga berkaitan dengan tata kelola pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu andalan Kabupaten Gunungkidul.

‎Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul terkait dugaan kesalahan pencetakan tiket maupun mekanisme penanganan terhadap wisatawan yang merasa dirugikan.

Penulis: Hm_MY.
Editor: Redaksi.

Pemkab Gunungkidul Rilis 3 Besar Calon Pimpinan Jabatan Strategis Tahun 2026

Gambar ilustrasi

Gunungkidul | ungkaprealita.com – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Gunungkidul resmi merilis hasil seleksi terbuka untuk sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk tahun anggaran 2026.

‎Keputusan tersebut tertuang dalam surat pengumuman resmi bernomor 15/Pansel/V/2026 tentang Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026. Surat ini ditandatangani langsung oleh Ketua Panitia Seleksi sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta, pada Selasa (19/5/2026).

‎Ketua Panitia Seleksi sekaligus Sekda Gunungkidul, Sri Suhartanta menjelaskan, pengumuman tiga besar ini merupakan bagian krusial dari tahapan seleksi terbuka yang telah berjalan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

‎”Seleksi ini telah melalui tahapan sesuai prosedur, termasuk rapat pleno panitia seleksi dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nama-nama yang diumumkan merupakan peserta dengan nilai tertinggi berdasarkan hasil seleksi,” ujar Sri Suhartanta saat dikonfirmasi, Selasa (19/5/2026).

‎Berdasarkan hasil rapat pleno Pansel yang digelar pada Jumat, 8 Mei 2026, serta setelah mendapatkan rekomendasi resmi dari BKN, berikut adalah daftar nama kandidat yang berhasil masuk ke dalam tiga besar untuk masing-masing jabatan:

‎1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari

‎Posisi pimpinan faskes rujukan utama di Gunungkidul ini akan diperebutkan oleh tiga nama tenaga medis terbaik:

‎a. dr. Diah Prasetyorini, M.Sc

b. drg. Dyah Mayun Hartanti, M.M.R.

c. dr. Kuncoro, M.Kes

‎Ketiga kandidat ini nantinya akan mengikuti proses uji kelayakan akhir sebelum akhirnya dipilih satu nama definitif yang akan menakhodai RSUD Wonosari.

‎2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

‎Untuk posisi penjaga ketertiban umum dan penegak perda ini, panitia menetapkan tiga nama dengan latar belakang birokrasi yang kuat:

‎a. Arisandy Purba, AP., MPA

b. Sigit Pramudyanto, SIP., MM

c. Wahid Supriyadi, SH., M.Si

‎3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)

‎Sementara itu, untuk pos dinas yang mengurusi kesejahteraan sosial dan perlindungan anak serta perempuan, nama-nama yang lolos adalah:

‎a. Arisandy Purba, AP., MPA

‎b. dr. Diah Prasetyorini, M.Sc

c. MH. Arkham Mashudi, SSTP., MAP

‎Namun ada hal menarik yang mencuri perhatian dalam pengumuman seleksi kali ini. Dua nama kandidat, yakni Arisandy Purba dan dr. Diah Prasetyorini, tercatat sukses menembus posisi tiga besar di dua formasi jabatan yang berbeda.

‎Arisandy Purba masuk dalam tiga besar calon Kepala Satpol PP sekaligus calon Kepala Dinsos P3A. Sementara itu, dr. Diah Prasetyorini bersaing ketat di bursa calon Direktur RSUD Wonosari dan juga calon Kepala Dinsos P3A.

‎Sri Suhartanta menilai fenomena ini sebagai bukti ketatnya persaingan kompetensi di internal birokrasi Pemkab Gunungkidul. Kendati demikian, ia memastikan seluruh proses berjalan transparan.

‎”Seluruh proses seleksi kami lakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Tujuannya jelas, untuk menjaring figur terbaik yang memiliki kompetensi tinggi serta kapasitas kepemimpinan yang relevan guna memimpin organisasi perangkat daerah,” tegasnya.

‎Setelah pengumuman tiga besar ini dirilis, langkah selanjutnya berada di tangan bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Nama-nama yang masuk dalam daftar ini akan diserahkan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan utama untuk menentukan siapa pejabat definitif yang paling tepat mengisi posisi tersebut.

‎Sri Suhartanta berharap siapa pun yang nantinya terpilih dapat langsung tancap gas menghadapi tantangan daerah.

‎”Harapannya, pejabat yang nantinya terpilih benar-benar mampu menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal dan membawa kemajuan bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul,” pungkas Sri Suhartanta.

‎Mengingat pentingnya fungsi RSUD Wonosari dalam pelayanan kesehatan, peran Satpol PP dalam ketertiban wilayah, serta krusialnya program-program pengentasan kemiskinan dan perlindungan perempuan anak di bawah Dinsos P3A, keputusan akhir ini tentu akan sangat dinantikan oleh masyarakat luas di Gunungkidul.

(Redaksi)

Pastikan Progress Jelas, Dansatgas TMMD Kulon Progo Ingatkan Pentingnya Data Transparan

Kulon Progo | ungkaprealita.com – Untuk memastikan progress pembangunan berjalan sesuai rencana, Dansatgas TMMD Reguler Letkol Inf Dyan Niti Sukma, S.I.P., M.Han., melaksanakan peninjauan di Pos Kotis TMMD Reguler ke-128 TA 2026 Kabupaten Kulon Progo, yang digelar di wilayah Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kamis (7/5/2026).

Dalam peninjauan tersebut Dansatgas TMMD Reguler didampingi Danramil 08/Lendah Kapten Czi Eko Yuliantono dan Bati Bakti TNI Kodim 0731/Kulon Progho Pelda Yuli Haryo Saputro, Babinsa Sidorejo Sertu Pardi dan tokoh masyarakat Sidorejo.

Disampaikan Danramil 08/Lendah bahwa peninjauan Pos Kotis TMMD Reguler untuk memastikan seluruh informasi dan administrasi pendukung kegiatan benar-benar menunjukkan atau menjelaskan progress pembangunan baik sasaran fisik maupun non fisik, mulai perencanaan, pekerjaan yang sedang dan akan dilaksanakan, agar dapat dipantau dengan mudah oleh pejabat, media/wartawan dan masyarakat, terkait progress pembangunan.

Dansatgas TMMD Reguler memerintahkan agar data di Pos Kotis transparan dan selalu diperbarui sesuai keadaan di lapangan, agar informasinya aktual dan dapat diakses dengan mudah oleh pejabat, media/wartawan maupun masyarakat.

“Pos Kotis TMMD merupakan pusat pengendalian, lakukan pembaruan dan pembenahan data setiap hari dengan transparan sesuai keadaan di lapangan, karena ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seluruh pelaksanaan program TMMD”, tegas Dansatgas.

“Penyajian data yang akurat di Pos Kotis TMMD sangatlah penting, karena dari data yang disajikan disini, harus bisa memberikan gambaran tentang hasil pekerjaan yang telah dicapai dan pekerjaan apa saja yang belum belum dilaksanakan, sehingga perlu diambil atau ditentukan langkah untuk penyelesaiannya. Untuk itu saya tegaskan sekali lagi sajikan data yang transparan sesuai keadaan di lapangan, agar informasinya aktual dan dapat diakses oleh siapa saja, pungkas Dansatgas.

(Redaksi)

Tanpa Hambatan, TMMD ke-128 di Sidorejo Targetkan 100% Selesai Sebelum Penutupan

Kulon Progo | ungkaprealita.com – Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 TA 2026, di wilayah Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY, sudah setengah bulan dilaksanakan sejak dimulai tanggal 22 April 2026, Kamis (7/5/2026).

Babinsa Sidorejo Koramil 08/Lendah Kodim 0731/Kulon Progo Sertu Pardi menyampaikan bahwa pembangunan sasaran fisik dan non fisik TMMD sudah seluruhnya dikerjakan atau dilaksanakan oleh Satgas TMMD Reguler bersama warga masyarakat.

Pencapaian hasil pekerjaan sasaran fisik sampai tanggal 6 Mei 2026, untuk Rabat Beton Jalan panjang 1200 meter, lebar 3 meter tebal 0,12 meter kurang lebih 42%, Pembuatan Talud Jalan panjang 175 meter lebar 1,9 meter tebal 0,35 meter kurang lebih 47%, Rehab Masjid 2 unit kurang lebih 41% dan Prasasti 2 unit dalam tahap penentuan lokasi. Sasaran program unggulan berupa pembangunan RTLH dan Aladin bagi 10 warga, MCK/Jamban bagi 5 warga, serta pembuatan 5 Sumur Borb juga sudah dilaksanakan dan hampir selesai seluruhnya.

Satgas TMMD Reguler bersama masyarakat, didukung dengan alat berupa mesin Molen dan 10 set peralatan pertukangan bergotong royong kebut pengerjaan sasaran fisik TMMD. Cuaca sangat mendukung, dan tidak ada hambatan yang menonjol atau pekerjaan dapat berjalan lancar, jelas Sertu Pardi..

Untuk sasaran non fisik yaitu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat sudah seluruhnya dilaksanakan, meliputi Sosialisasi Wasbang dan Bela Negara narasumber dari Kodim 0731/Klp, Sosialisasi tentang Narkoba, Kamtibmas, Tata Tertib Hukum dan Cegah Klitih narasumber dari Polsek Lendah, Sosialisasi tentang Penataan dan Pengendalian Sampah untuk Lingkungan Hidup di Masyarakat narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat narasumber dari Puskesmas Lendah dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam narasumber dari BPBD Kulon Progo, sudah dilaksanakan seluruhnya, tambah Sertu Pardi..

Lurah Sidorejo Bapak Sutrisno menyampaikan, atas nama warga masyarakat merasa bersyukur seluruh sasaran pembangunan di wilayahnya dapat berjalan dengan lancar. Semua berkat sinergitas Satgas TMMD dengan masyarakat yang cukup tinggi. Kita berdoa bersama semoga sebelum penutupan seluruh pembangunan dapat selesai seratus persen dengan kualitas hasil yang bagus.

(Redaksi)

Ratusan Buruh Yogyakarta Gelar Aksi Damai di Tugu Jogja, Desak Pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Masalah PHK

Yogyakarta | ungkaprealita.com – Ratusan pekerja buruh dari berbagai sektor industri di D.I. Yogyakarta menggelar aksi damai di kawasan Tugu Jogja. Kegiatan yang digagas oleh Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) ini dimanfaatkan dengan baik untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai keluh kesah pekerja buruh.

Ketua FKBB, Waljid Budi Lestarianto, mengatakan bahwa pelaksanaan orasi dan penyampaian aspirasi dalam momen peringatan ini sudah menjadi tradisi yang sah dan wajar dilakukan. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan sesuai regulasi, sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar dan tetap menjaga ketertiban juga kelancaran aktivitas umum.

“Kegiatan seperti ini memang sudah menjadi agenda setiap peringatan Hari Buruh. Tujuannya jelas, yaitu agar kami bisa menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan kami sebagai pekerja kepada masyarakat luas dan pihak yang bersangkutan. Kami tidak melihat ada masalah dengan hal ini, asalkan semuanya berjalan dengan baik dan teratur,” ujar Waljid saat ditemui di lokasi aksi, Jumat (1/5/2026).

Ia juga menyampaikan beberapa tuntutan utama yang menjadi harapan seluruh peserta. Salah satu yang paling diutamakan adalah permintaan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan segera disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan yang berlaku. Menurutnya, keberadaan aturan yang jelas dan pasti sangat dibutuhkan karena hingga saat ini masih banyak ketidakjelasan dalam ketentuan yang ada, sehingga berbagai permasalahan di dunia kerja tidak dapat diselesaikan dengan adil dan tepat.

Selain itu, aspirasi juga disampaikan yaitu praktik ketenagakerjaan yang dianggap tidak adil, terutama yang dialami oleh pekerja di sektor industri garmen. Salah satu masalah yang banyak dikeluhkan adalah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan hak-hak dasar para pekerja.

“Kami sangat menantikan agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan, karena ini akan menjadi pedoman yang jelas bagi kita semua. Sementara itu, rekan-rekan yang bekerja di sektor garmen masih menghadapi masalah ketidakadilan, terutama dalam hal proses PHK yang tidak berjalan sesuai aturan dan merugikan kepentingan kami,” tegasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memberikan respon positif terhadap pelaksanaan aksi tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Ariyanto Wibowo, menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi adalah hal yang diakui dan dihormati secara hukum, selama pelaksanaannya tetap menjaga ketertiban dan tidak menimbulkan kerusuhan atau anarkis.

“Kami memahami betul bahwa peringatan Hari Buruh adalah momen yang sangat penting bagi para pekerja untuk menyampaikan keluhan, harapan, dan tuntutan mereka. Segala aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan ini akan kami terima dengan baik, dan kami akan menindaklanjuti dengan cara yang konstruktif serta melibatkan seluruh pihak terkait,” ujar Ariyanto.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa berbagai permasalahan yang ada didunia ketenagakerjaan saat ini, mulai dari penentuan upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, hingga isu PHK dan kepastian kerja akan dibahas secara mendalam untuk dicarikan solusi terbaik. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat agar segala kebutuhan dan harapan pekerja dapat diperhatikan dan diselesaikan dengan tepat. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan disalurkan kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian yang tepat.

“Kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika pekerja mendapatkan kesejahteraan yang layak, maka produktivitas kerja akan meningkat, dan ini nantinya akan memberikan manfaat bagi seluruh perekonomian daerah. Oleh karena itu, kita harus saling memahami dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sejahtera. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar suara dan keluhan pekerja dapat didengar secara langsung oleh masyarakat dan pihak yang berwajib. Segala hal yang disampaikan nanti akan kami teruskan kepada DPRD dan pemerintah yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Penulis : Redaksi

TMMD Reguler ke-128 TA 2026 Sidorejo, Panas Sinar Matahari Tak Pudarkan Semangat Kerja

0

Kulon Progo | ungkaprealita.com – Meski dibawah terik sinar matahari, tidak mempengaruhi semangat kerja Satgas TMMD Reguler dan masyarakat, bangun talud jalan di wilayah Padukuhan Kwarakan, pada program TMMD Reguler ke-128 TA 2026, di wilayah Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Selasa (28/4/2026).

“Kami bersama warga bertekad untuk menyelesaikan pembuatan talud jalan secepat mungkin, namun tetap mengutamakan kualitas bangunan, agar talud jalan tersebut benar-benar kuat menopang badan jalan dan memiliki masa pakai yang lama, ujar Serka Safuan anggota Satgas TMMD Reguler.

“Salah seorang warga Pak Afan, menyampaikan, sudah lama kami mengharapkan dilakukan pembuatan talud jalan di Padukuhan Kwarakan ini, agar badan jalan tidak rusak terkikis/tergerus air.

“Terima kasih pak TNI, keinginan kami tersebut akan segera terealisasi, kami mendukung sepenuhnya pembuatan talud ini, dan semoga pekerjaan berjalan lancar, agar talud jalan segera terwujud, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran jalan ambrol pada diri kami warga Kalurahan Sidorejo, dan aktivitas kami sehari-hari dapat berjalan lancar”, tambahnya.

Talud jalan dengan panjang 175 meter, lebar 1,9 meter dengan ketebalan 0,35 meter dibangun di wilayah Padukuhan Kwarakan, tepatnya di dekat area persawahan. Pada saat musim hujan sawah digenangi air, sehingga badan jalan rawan terkikis air dan dapat mengakibatkan ambrol. Pembangunan talud jalan ini akan sangat bermanfaat sekali, karena berfungsi sebagai pengaman agar badan jalan tidak ambrol, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat.

(Redaksi)