GUNUNGKIDUL –www.ungkap realita. Com

Misteri identitas perempuan yang ditemukan meninggal dunia di Pantai Krakal, Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, mulai terungkap. Polisi memastikan korban berinisial KK (29), warga Kalurahan Kalegen, Kapanewon Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Identitas korban diketahui setelah petugas melakukan proses identifikasi terhadap jenazah yang ditemukan pada Kamis (22/10/2026) malam. Hingga Jumat (23/10/2026) dini hari, polisi masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut
.
Kapolsek Tanjungsari, AKP Agus Fitriyatna, S.H., membenarkan bahwa identitas korban telah diketahui.

“Berdasarkan hasil identifikasi, mayat perempuan yang ditemukan di Pantai Krakal, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul, diketahui berinisial KK, berusia 29 tahun, warga Kalegen, Bandongan, Magelang, Jawa Tengah,” jelas AKP Agus Fitriyatna, Jumat (23/10/2026) dini hari.

Ia menyampaikan bahwa pihak keluarga korban telah berhasil dihubungi dan berencana datang ke ruang jenazah RSUD Wonosari untuk mengurus pengambilan jenazah.

“Pihak keluarga saat ini sudah terhubung dan akan segera datang ke ruang jenazah RSUD Wonosari untuk proses pengambilan jenazah,” imbuhnya.

Ditemukan Tengkurap di Pasir Pantai

Sebelum identitasnya terungkap, penemuan jenazah tersebut sempat menggegerkan kawasan wisata Pantai Krakal.

Berdasarkan laporan Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa (SRI) Wilayah Operasi II Pantai Baron, jenazah pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari ikan di sekitar pantai.

Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat sesosok perempuan dalam posisi tengkurap di atas pasir Pantai Krakal. Mengetahui temuan tersebut, saksi segera melaporkannya kepada petugas SRI yang berjaga di Posko Pantai Baron
.
Petugas bersama kepolisian kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD Wonosari guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi Temukan Honda Beat Merah Muda

Dalam penyisiran di sekitar lokasi penemuan jenazah, petugas juga menemukan sepeda motor Honda Beat berwarna merah muda dengan nomor polisi AB 4877 SX.

Di dalam jok kendaraan tersebut ditemukan dompet dan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Khamidatul Khasanah. Temuan ini menjadi salah satu petunjuk dalam proses penelusuran identitas korban.

Setelah dilakukan identifikasi, polisi memastikan korban berinisial KK, berusia 29 tahun, yang berasal dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Penyebab Kematian Masih Diselidiki
Meski identitas korban telah diketahui dan pihak keluarga sudah berhasil dihubungi, penyebab kematian perempuan tersebut masih menjadi tanda tanya.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa yang menyebabkan korban ditemukan meninggal dunia di kawasan Pantai Krakal.

Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kematian maupun dugaan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Publik kini menanti hasil penyelidikan kepolisian untuk mengetahui secara pasti kronologi dan penyebab kematian perempuan berusia 29 tahun itu.

Catatan: Hingga berita ini ditulis, penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Karena itu, diperlukan kehati-hatian untuk tidak menarik kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan resmi disampaikan oleh pihak berwenang.

Redaksi ungkap realita
Mbh. Mar

BANDA ACEH — www.ungkap realita. Com Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN) terus memperluas dan memperkuat jaringan organisasinya di berbagai daerah. Kali ini, Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian melalui penunjukan Muhammad Sabirin sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) IKTN Provinsi Aceh.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran koperasi dalam pengelolaan potensi pertambangan yang profesional, legal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan penunjukan dan peresmian kepengurusan Korwil IKTN Provinsi Aceh tersebut dihadiri sejumlah jajaran pimpinan IKTN, yakni Ketua Dewan Penasehat IKTN Masrizal Mandai, Ketua Harian IKTN Aidil Fitri, Sekretaris Jenderal IKTN Rudi Tanjung, serta Ketua Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Bahagia.

Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menunjukkan dukungan pengurus pusat terhadap penguatan struktur organisasi IKTN di wilayah Aceh.

Masrizal Mandai: Potensi Tambang Aceh Perlu Dikelola untuk Kesejahteraan Masyarakat
Ketua Dewan Penasehat IKTN, Masrizal Mandai, menegaskan bahwa keberadaan IKTN di Aceh diharapkan tidak sekadar memperluas jaringan organisasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mendorong pengelolaan potensi pertambangan melalui sistem koperasi.

Menurutnya, Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pengelolaannya perlu memperhatikan aspek legalitas, keberlanjutan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kehadiran IKTN di Aceh bukan sekadar memperluas jaringan organisasi, tetapi untuk memastikan bahwa pengelolaan potensi pertambangan dapat memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat melalui wadah koperasi,” ujar Masrizal.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Muhammad Sabirin, IKTN Aceh mampu merangkul para pelaku usaha pertambangan rakyat sekaligus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

Muhammad Sabirin Siapkan Konsolidasi hingga Kabupaten/Kota
Sementara itu, Muhammad Sabirin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh jajaran Dewan Penasehat dan Pengurus Pusat IKTN.

Ia menegaskan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut dengan membangun organisasi yang solid serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak di daerah.

Langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal, pembenahan struktur kepengurusan, serta pengembangan jaringan organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.

Selain itu, IKTN Aceh juga akan berupaya membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan perkoperasian.

“Amanah ini akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Langkah awal kami adalah konsolidasi internal, merapikan struktur hingga tingkat kabupaten/kota di Aceh, serta membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan,” tegas Muhammad Sabirin.

Ia berharap IKTN Aceh dapat berkembang menjadi organisasi yang solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan koperasi pertambangan di Tanah Rencong.

Dukungan Pengurus Pusat Jadi Modal Pengembangan Organisasi
Dukungan jajaran pengurus pusat dan regional menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pelaksanaan program kerja IKTN di Aceh.

Keterlibatan Ketua Harian Aidil Fitri, Sekretaris Jenderal Rudi Tanjung, serta Ketua Regional Sumbagut Bahagia dalam kegiatan tersebut memperlihatkan keterlibatan pengurus lintas wilayah dalam proses penguatan organisasi.

Ke depan, konsolidasi kepengurusan dan pembentukan jaringan di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pelaksanaan program IKTN di Provinsi Aceh.

IKTN sendiri merupakan wadah koperasi nasional yang berfokus pada penguatan ekonomi anggota dan masyarakat melalui pengelolaan potensi pertambangan secara profesional, legal, dan berkelanjutan.

Dengan hadirnya kepemimpinan Muhammad Sabirin, IKTN Aceh diharapkan mampu membangun kolaborasi yang produktif dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus mendorong agar pengembangan sektor pertambangan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Sumber. IKTN
Redaksi. Ungkap realita
Mbah mar

GUNUNGKIDUL –www.ungkap realita. COm.

Dugaan tindakan asusila yang menyeret oknum jaksa di Kabupaten Gunungkidul menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial melalui akun Jovi Andrea Bactiar.

Menanggapi isu tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul memastikan bahwa pemeriksaan internal masih berlangsung.

Perkara ini menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan menegakkan keadilan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Gunungkidul, Surya Hermawan, S.H., menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah (Sprint) yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta pada 3 September 2026.

Berdasarkan surat perintah tersebut, tim intelijen bersama jaksa pengawas telah memeriksa R, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), serta A, seorang calon jaksa.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya internal kejaksaan untuk mengklarifikasi dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.

KEJATI DIY MASIH KUMPULKAN FAKTA

Surya menegaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan belum rampung. Tim Asisten Pengawasan Kejati DIY masih mendalami keterangan saksi dan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan.

“Untuk saat ini, prosesnya masih berjalan. Terkait kemungkinan sanksi, tim dari Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi D.I.Y. masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta mengumpulkan fakta-fakta di lapangan,” kata Surya kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan belum mengambil kesimpulan akhir mengenai dugaan yang mencuat. Termasuk, apakah terdapat pelanggaran disiplin atau kode etik yang dapat berujung pada pemberian sanksi terhadap pihak terkait.

Karena itu, hasil pemeriksaan menjadi hal yang dinantikan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai perkara tersebut.

INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM JADI PERHATIAN

Ramainya isu ini di media sosial kembali memunculkan perhatian terhadap pentingnya integritas dan pengawasan internal di lingkungan aparat penegak hukum.

Masyarakat tentu berharap setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur negara ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, proses pemeriksaan juga harus berjalan dengan mengedepankan objektivitas.

Informasi yang beredar di media sosial tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan benar atau tidaknya dugaan yang ditujukan kepada seseorang.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat hasil pemeriksaan resmi yang memberikan kepastian mengenai perkara tersebut.

PUBLIK MENUNGGU HASIL PEMERIKSAAN

Kini, perhatian tertuju pada proses pendalaman yang dilakukan tim Asisten Pengawasan Kejati DIY

. Hasil pemeriksaan diharapkan mampu memberikan kejelasan atas dugaan yang telah menjadi perbincangan luas tersebut.

Kejari Gunungkidul menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan. Adapun kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran, serta kemungkinan sanksi terhadap pihak yang diperiksa, masih menunggu hasil pendalaman berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang dikumpulkan.

Publik pun menantikan penjelasan resmi dari pihak berwenang agar persoalan ini tidak terus berkembang menjadi spekulasi tanpa kepastian.

Hingga pemeriksaan selesai, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan terbukti.

Redaksi ungkap realita
Mbah mar

WONOSARI, — .Pilkada Gunungkidul

diperkirakan baru akan digelar pada 2031. Namun, dinamika politik menuju pesta demokrasi lima tahunan tersebut mulai menghangat. Nama-nama tokoh yang berpotensi masuk bursa calon kepala daerah bahkan sudah mencuat ke permukaan.

Sorotan bermula dari candaan politik Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, saat menghadiri acara Tirakatan HUT ke-62 Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Kesatrian, Wonosari, Senin (19/10/2026).

Di hadapan kader Golkar, Endah secara terbuka menyebut dua tokoh yang berkelakar siap berkoalisi dan mendampinginya untuk periode kedua. Keduanya adalah Ketua DPD Partai NasDem Gunungkidul, Suharno, SE, dan anggota DPRD DIY dari Fraksi PKB, Timbul Suryanto.

Pernyataan tersebut sontak menarik perhatian karena Pilkada Gunungkidul 2031 masih cukup jauh. Meski demikian, perbincangan mengenai kemungkinan koalisi dan pasangan calon kepala daerah sudah mulai mewarnai dinamika politik lokal.

“Meski dulu sempat diragukan menang dalam Pilkada, karena mantan Ketua DPRD gagal terpilih saat maju di Pemilihan Legislatif, saat ini saya agak pede. Ada tokoh-tokoh hebat Gunungkidul yang siap koalisi dan mendampingi saya di periode kedua, yaitu NasDem, Bapak Suharno, dan Bapak Timbul Suryanto,” kelakar Endah.

TIMBUL SURYANTO: SAYA MASIH FOKUS BEKERJA UNTUK RAKYAT

Menanggapi namanya yang ikut disebut dalam candaan tersebut, Timbul Suryanto memilih merespons dengan santai. Ia menegaskan belum memikirkan pencalonan pada Pilkada mendatang.

“He he he, hanya bercanda. Saya belum berpikir sejauh itu. Saya masih fokus bekerja untuk masyarakat Gunungkidul dan membawa program aspirasi masyarakat Gunungkidul. Ya, pokoknya belum terpikir ke arah sana,” tegas Timbul.

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa penyebutan namanya belum dapat dimaknai sebagai kesepakatan politik atau deklarasi pencalonan.

SUHARNO: POLITIK ITU DINAMIS, SEMUA TERGANTUNG PARTAI

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Gunungkidul, Suharno, SE, memberikan tanggapan yang lebih terbuka mengenai kemungkinan politik pada masa mendatang.
Menurutnya, politik bersifat dinamis. Candaan yang muncul dalam forum politik belum tentu berujung pada keputusan serius.

“Politik itu dinamis, candaan bisa terjadi, serius belum tentu terjadi. Perkara besok mau nyalon bupati ataupun bersama Bu Endah mewakilinya masih dalam tahap komunikasi politik, semua tergantung penentu partai,” ujar Suharno.

Ia menegaskan bahwa dirinya tetap mempersiapkan diri menghadapi kompetisi politik mendatang. Namun, mengenai posisi dan langkah politik yang akan diambil, semuanya masih membutuhkan proses.

“Yang jelas saya mempersiapkan diri untuk kompetisi di pemilu mendatang. Hidup adalah perbuatan, jalan berbuat untuk rakyat perlu proses dan perjuangan pasti,” imbuhnya.

Pernyataan Suharno mengisyaratkan bahwa komunikasi politik masih terbuka. Meski begitu, belum ada kepastian mengenai pasangan calon maupun dukungan partai untuk Pilkada Gunungkidul 2031.

ENDah BERHARAP GOLKAR KEMBALI MENGUSUNGNYA

Tak hanya menyebut Suharno dan Timbul, dalam forum yang sama Endah juga menyampaikan harapannya agar Partai Golkar kembali mengusung dirinya pada Pilkada mendatang.

Ia berharap dukungan tersebut tetap terjaga, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul.
Menariknya, Endah juga mendorong Golkar untuk menyiapkan kader internal sebagai calon pendampingnya.

Sejumlah nama kader yang disebut memiliki potensi di antaranya Gunawan, SE, Singgih Mudianto, Anti Kumalasari, Bowo, dan Ery Agustin.

“Saya harapkan dalam Pilkada nanti saya masih diusung kembali oleh Partai Golkar, siapapun nanti Ketua DPD Golkar terpilih. Golkar juga memajukan kadernya sendiri untuk dipasangkan dengan saya,” pungkas Endah.

PILKADA 2031, PERSAINGAN POLITIK MULAI TERBACA?

Candaan Endah tersebut membuka ruang perbincangan mengenai arah politik Gunungkidul pada periode mendatang. Di satu sisi, ada nama Suharno dan Timbul yang disebut sebagai tokoh potensial untuk mendampinginya. Di sisi lain, Endah juga berharap Golkar menyiapkan kader internal untuk mengisi posisi calon wakil bupati.

Namun, jalan menuju Pilkada 2031 masih panjang. Keputusan mengenai pencalonan, pasangan kepala daerah, dan koalisi partai akan bergantung pada dinamika politik serta mekanisme internal masing-masing partai.

Untuk saat ini, pernyataan yang muncul dalam acara Golkar tersebut masih sebatas candaan dan penjajakan politik, bukan deklarasi pasangan calon.
Meski demikian, satu hal mulai terlihat: peta komunikasi politik menuju Pilkada Gunungkidul 2031 berpotensi menjadi perhatian sejak jauh hari sebelum tahapan pemilihan dimulai.

Redaksi ungkap reslita

Mbh mar

GUNUNGKIDUL —www.ungkap realita.

Com Perjuangan seorang kakek berusia 111 tahun bernama Mbah Lugiyo, warga Taleng, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi sorotan. Di usianya yang telah lanjut, ia masih menghadapi persoalan administrasi pertanahan terkait lahan seluas 5.000 meter persegi yang dibelinya puluhan tahun silam.

Tanah tersebut diketahui dibeli Mbah Lugiyo pada 1980. Saat transaksi dilakukan, lahan itu berstatus Letter C. Namun, belakangan tanah yang telah dibelinya tersebut diindikasikan sebagai tanah kas desa.

Kondisi ini membuat proses pengurusan sertifikat tanah menjadi persoalan yang belum kunjung menemui kejelasan. Padahal, tanah seluas setengah hektare itu merupakan aset yang telah dibeli Mbah Lugiyo sejak 46 tahun lalu.

Cucu Turun Tangan Bantu Perjuangan Sang Kakek
Melihat kondisi sang kakek yang sudah kesulitan beraktivitas akibat faktor usia, cucunya, Edi Prasetyo, kini turun tangan untuk membantu mengurus sertifikat tanah tersebut
.
Edi berupaya memperjuangkan kejelasan status dan kepastian hukum atas tanah yang dibeli kakeknya puluhan tahun silam
.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hak atas tanah, terutama ketika dokumen administrasi lama dan status lahan yang dipersoalkan perlu ditelusuri lebih lanjut.

Status Letter C sendiri merupakan catatan administrasi pertanahan desa yang dapat menjadi salah satu petunjuk dalam penelusuran riwayat tanah. Namun, dokumen tersebut bukan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Karena itu, riwayat transaksi, dokumen pendukung, serta dasar penetapan status tanah perlu diperiksa secara cermat untuk memperoleh gambaran yang utuh.

LBH Jogja Laporkan Persoalan ke Ombudsman RI DIY
Upaya mencari kejelasan kini berlanjut ke jalur pengaduan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja melaporkan persoalan yang dialami Mbah Lugiyo kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY pada Rabu (21/10/2026).

Pelaporan tersebut menjadi langkah untuk meminta perhatian terhadap persoalan yang dihadapi warga dalam proses pengurusan administrasi pertanahan.

Melalui laporan itu, persoalan status tanah yang dibeli Mbah Lugiyo diharapkan dapat ditelusuri sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Meski demikian, status sebenarnya dari lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.

Belum ada keterangan lebih lanjut dalam informasi yang tersedia mengenai tanggapan pemerintah kalurahan maupun instansi pertanahan atas persoalan tersebut.
Kepastian Hukum Tanah Menjadi Harapan

Kasus yang dialami Mbah Lugiyo menyisakan pertanyaan mengenai riwayat administrasi dan status hukum tanah yang dibelinya pada 1980.

Di tengah usianya yang telah mencapai 111 tahun, perjuangan sang kakek melalui bantuan cucunya menjadi upaya untuk memperoleh kejelasan atas persoalan pertanahan yang dihadapi keluarganya.

Kini, perhatian tertuju pada proses penanganan laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan DIY serta penelusuran dokumen dan riwayat tanah oleh instansi berwenang.

Publik tentu berharap persoalan ini dapat ditangani secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum, sehingga status tanah tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan bukti dan dokumen yang sah.

Redaksi ungkap realita
Mbah mar

YOGYAKARTA —www.ungkap realita. Com

Suasana kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada Selasa malam (20/10/2026), dilaporkan memanas setelah aksi peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berujung kericuhan.

Aksi yang berlangsung sejak siang hari tersebut diikuti mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil. Mereka menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penggunaan anggaran negara yang dinilai boros, efektivitas program pemerintah, hingga penanganan bencana yang dianggap belum maksimal.

Situasi yang semula diwarnai penyampaian aspirasi itu kemudian berubah tegang menjelang larut malam.

Suara Ledakan Terdengar, Situasi Mendadak Memanas
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan mulai meningkat sekitar pukul 21.30 WIB hingga 21.38 WIB. Suara ledakan yang menyerupai petasan terdengar di sekitar lokasi aksi.

Tak lama kemudian, terdengar teriakan “Serbu!” yang diikuti bentrokan antara massa aksi dan sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya.

Situasi semakin tidak terkendali ketika kelompok tersebut dilaporkan mengejar peserta aksi hingga ke sisi selatan Jalan Malioboro.

Petugas kepolisian kemudian bergerak untuk membubarkan kerumunan dan mengendalikan keadaan agar kericuhan tidak meluas.

Sejumlah Peserta Luka-Luka, Petugas Medis Turun Tangan
Kericuhan tersebut juga dilaporkan menyebabkan sejumlah peserta aksi mengalami luka-luka.

Petugas Kedokteran dan Kesehatan Polri (Dokkes) disebut memberikan penanganan medis kepada korban di lokasi kejadian.

Belum terdapat keterangan terperinci mengenai jumlah korban luka, jenis cedera yang dialami, maupun penyebab pasti luka-luka tersebut.

Kejadian ini menambah ketegangan di kawasan pusat Kota Yogyakarta yang sebelumnya menjadi lokasi penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil.

Polisi Amankan Sejumlah Orang
Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, sebagaimana informasi yang disampaikan dalam laporan awal, mengonfirmasi bahwa aksi berakhir sekitar pukul 22.00 WIB.

Sejumlah orang dilaporkan telah diamankan polisi. Petugas masih melakukan pendataan untuk mengetahui identitas serta keterlibatan masing-masing orang dalam rangkaian kejadian tersebut.
Sementara itu, dua orang yang sebelumnya diamankan dalam insiden pada sore hari dilaporkan telah dipulangkan.

Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai identitas kelompok yang terlibat bentrokan maupun kemungkinan adanya proses hukum lanjutan terhadap orang-orang yang diamankan.

Kritik Kebijakan Berujung Kericuhan, Keamanan Publik Jadi Perhatian
Aksi peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, kericuhan yang terjadi pada malam hari memunculkan pertanyaan mengenai penyebab bentrokan, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah penegakan hukum yang akan ditempuh aparat.
Publik kini menantikan penjelasan lebih lengkap dari kepolisian mengenai kronologi kejadian, jumlah orang yang diamankan, kondisi korban, serta pihak yang diduga memicu kericuhan.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Di sisi lain, keselamatan peserta aksi, masyarakat, dan pengguna jalan juga perlu menjadi perhatian bersama.

Catatan redaksi: Informasi mengenai kronologi, korban, dan orang yang diamankan dalam berita ini masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi kepolisian.

Identitas serta peran pihak-pihak yang terlibat belum dapat dipastikan berdasarkan informasi awal yang tersedia.

Redaksi ungkap realita. Con.
Foto. Humas pemda yogyakarta

Mbh mar

GUNUNGKIDUL —www.ungkap realita. Com

Pemilihan Lurah (Pilur) serentak yang berlangsung pada 26 September 2026 telah usai. Para calon yang memperoleh kepercayaan rakyat kini tinggal menunggu pelantikan yang dijadwalkan pada 26 November 2026 mendatang.

Namun, meski tahapan Pilur 2026 belum sepenuhnya berakhir, atmosfer politik di tingkat desa mulai menunjukkan geliat baru. Pilur serentak tahun 2027 memang masih di depan mata, tetapi pergerakan sejumlah pihak yang berpotensi ikut berkontestasi mulai menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

PENDEKATAN WARGA MULAI TERASA

Di sejumlah wilayah, nuansa politik desa perlahan mulai menghangat. Pendekatan kepada warga, komunikasi antartokoh, hingga munculnya berbagai opini yang berkaitan dengan sosok-sosok potensial mulai mewarnai kehidupan sosial masyarakat.

Dukungan terhadap figur tertentu pun perlahan bermunculan. Para pendukung mulai menyampaikan pandangan masing-masing, sementara perbincangan mengenai calon yang berpotensi maju pada Pilur 2027 semakin terdengar.

Situasi ini menunjukkan bahwa dinamika politik desa tidak selalu dimulai ketika tahapan resmi pemilihan dibuka. Jauh sebelum itu, komunikasi, konsolidasi, dan upaya membangun kedekatan dengan masyarakat dapat lebih dahulu berlangsung.

Meski demikian, pergerakan tersebut masih perlu dilihat sebagai dinamika awal. Belum tentu semua tokoh yang menjadi perbincangan benar-benar akan maju sebagai calon lurah.

KETIKA JABATAN MULAI DIPEREBUTKAN, RAKYAT MASIH BERJUANG

Di balik geliat politik tersebut, terdapat persoalan kehidupan masyarakat yang tak kalah penting.
Bagi sebagian warga, memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan perkara mudah. Harga berbagai kebutuhan, biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, hingga tuntutan ekonomi lainnya menjadi beban yang harus dipikirkan setiap hari.

Tidak sedikit warga yang harus bekerja keras sejak pagi hingga malam demi mendapatkan penghasilan untuk makan dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan yang patut menjadi bahan renungan bersama: ketika sebagian pihak mulai sibuk membangun dukungan dan memperhitungkan langkah politik menuju Pilur 2027, sejauh mana persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat turut menjadi perhatian?

Pertanyaan tersebut bukan untuk menyudutkan siapa pun.

Sebaliknya, hal itu menjadi pengingat bahwa jabatan lurah bukan sekadar kedudukan yang diperebutkan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat.

DEMOKRASI JANGAN BERHENTI PADA PEREBUTAN SUARA

Pemilihan lurah merupakan bagian penting dari demokrasi di tingkat desa. Melalui proses tersebut, masyarakat memiliki kesempatan menentukan sosok yang dipercaya memimpin dan membawa perubahan bagi wilayahnya.

Namun, demokrasi seharusnya tidak hanya ramai menjelang pemilihan. Nilai demokrasi juga perlu diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan warga, keterbukaan pemerintahan, pembangunan yang merata, serta pelayanan publik yang dapat dirasakan masyarakat.

Calon pemimpin desa semestinya mulai memperkenalkan gagasan dan program yang realistis, bukan sekadar membangun kedekatan untuk memperoleh dukungan.

Masyarakat pun perlu diberikan ruang untuk menilai setiap figur berdasarkan rekam jejak, integritas, kemampuan memimpin, dan komitmennya terhadap kepentingan bersama.

Sebab, setelah kontestasi berakhir, seluruh warga tetap harus hidup berdampingan. Perbedaan pilihan politik jangan sampai memutus persaudaraan dan merusak kerukunan masyarakat desa.

PILUR 2027: SIAPA YANG MEMIKIRKAN NASIB RAKYAT?

Menjelang Pilur Serentak 2027, dinamika politik desa menjadi momentum untuk mengingat kembali tujuan utama kepemimpinan.

Rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai membangun dukungan, tetapi juga sosok yang memahami persoalan nyata di tengah masyarakat.

Mulai dari sulitnya mencari penghasilan, kebutuhan dasar keluarga, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi, hingga pemberdayaan ekonomi warga, semua membutuhkan perhatian dan solusi yang dapat
dipertanggungjawabkan

Pada akhirnya, jabatan lurah bukanlah tujuan akhir. Jabatan tersebut merupakan sarana untuk mengabdi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ketika gerilya politik mulai bergerak, jangan sampai suara rakyat hanya dicari menjelang pemilihan, tetapi dilupakan setelah kursi kepemimpinan berhasil diraih.

Inilah ironi yang patut menjadi bahan refleksi bersama: politik desa mulai menghangat, sementara sebagian rakyat masih sibuk memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup dari hari ke hari.

Pilur 2027 masih menunggu waktu. Namun, kepedulian terhadap rakyat seharusnya tidak perlu menunggu datangnya musim pemilihan.

redaksi ungkap realita.com
mbah mar

KARANGMOJO, —www.ungkap realita. Com

Aksi pencurian kotak amal di Masjid Al Mutta,qin Padukuhan Sokoliman 1, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, berhasil diungkap jajaran Unit Reskrim Polsek Karangmojo.

Seorang pria berinisial RS (36), warga Kajar 2, RT 05/RW 09, Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, diamankan polisi setelah menerima laporan dari masyarakat terkait hilangnya kotak amal masjid tersebut.

Peristiwa pencurian itu diketahui terjadi pada Minggu, 18 Oktober 2026, . Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, kotak amal di dalam masjid dilaporkan telah dirusak. Uang amal yang tersimpan di dalamnya juga dilaporkan hilang.
Berbekal laporan masyarakat, keterangan mengenai ciri-ciri terduga pelaku, serta informasi sepeda motor yang digunakan, Unit Reskrim Polsek Karangmojo melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut.

Upaya tersebut akhirnya mengarah pada seorang pria yang diduga berkaitan dengan peristiwa pencurian itu. Polisi kemudian mengamankan RS (36) di rumah orang tuanya tanpa ada perlawanan pada jam 12.30 wib dsn askirnya di glandang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Karangmojo.

Kapolsek Benarkan Pengungkapan Kasus
Kapolsek Karangmojo, AKP Suyanto, S.AP., membenarkan adanya kejadian pencurian kotak amal di Masjid Al Mutta qin tersebut
.
Saat ditemui awak media di kantornya pada Selasa, 20 Oktober 2026, AKP Suyanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang ditindaklanjuti oleh anggota kepolisian.

“Benar, berdasarkan laporan masyarakat telah terjadi pencurian kotak amal di Masjid Al Muta ,qin Sokoliman. Setelah menerima laporan tersebut, anggota kami bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku,” jelasnya.

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sebuah kotak amal dan uang tunai. Kerugian yang dilaporkan akibat kejadian tersebut mencapai Rp120.000.
Meski demikian, RS masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam peristiwa tersebut.
Polisi juga akan mengembangkan penyelidikan guna mengetahui apakah terdapat kemungkinan keterkaitan dengan tindak pidana lain. Namun, informasi mengenai dugaan kejahatan lainnya masih perlu didalami dan belum dapat dipastikan.

Polisi Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Dalam kesempatan tersebut, AKP Suyanto mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kejahatan yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

Ia meminta warga segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolsek juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri apabila menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Apabila terjadi gangguan kamtibmas atau mengetahui adanya tindak pidana, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Jangan sampai melakukan tindakan main hakim sendiri,” tegasnya.

AKP Suyanto turut menyampaikan apresiasi kepada awak media yang ikut membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas umum dan tempat ibadah, termasuk memastikan keamanan kotak amal agar tidak menjadi sasaran tindak pencurian.
Hingga berita ini ditulis, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Karangmojo. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sumber. Polsek karang mojo
Redaksi. Ungkap realita. Com
Mbah. Mar

GUNUNGKIDUL —www.ungkap realita.

Com. Persoalan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, menjadi sorotan.

Dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, tunggakan pajak disebut masih mencapai sekitar 65 persen
. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kalurahan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak
.
Tak hanya soal pembayaran pajak, persoalan administrasi pertanahan yang belum tuntas juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kalurahan Mulo. Bahkan, sejumlah tunggakan yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun kini diharapkan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui instansi terkait.

Lurah Mulo, Sugiyanto, saat ditemui awak media di kantornya pada Senin (19/10/2026), membenarkan bahwa tunggakan PBB masih berada di kisaran 65 persen.

“Benar, Mas, tunggakan pajak masih sekitar 65 persen. Namun, uang pajak tersebut bukan ditahan pihak kalurahan, melainkan masih menjadi kewajiban wajib pajak yang belum membayarkannya,” ungkap Sugiyanto.

Menurutnya, pemerintah kalurahan telah beberapa kali menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar PBB. Namun, pembayaran belum berjalan sesuai harapan karena berbagai alasan dari wajib pajak.

ADMINISTRASI TANAH BELUM TUNTAS

Selain persoalan pembayaran PBB, Sugiyanto mengungkapkan bahwa administrasi pertanahan juga menjadi kendala yang perlu segera diselesaikan.

Pihaknya mengaku telah melayangkan surat kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul untuk meminta bantuan dalam menangani persoalan administrasi tanah tersebut.

Namun, hingga wawancara berlangsung, menurut Sugiyanto, belum ada langkah konkret yang dirasakan pihak kalurahan untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Kami sudah mengirimkan surat kepada BKAD Gunungkidul agar membantu menyelesaikan persoalan administrasi tanah. Sampai sekarang, kami masih menunggu tindak lanjut yang konkret,” jelasnya.

Pemerintah kalurahan berharap koordinasi dengan pemerintah kabupaten dapat segera menghasilkan penyelesaian sehingga persoalan administrasi pertanahan tidak terus berlarut-larut.

KAUR JOGOBOYO SOROTI TUNGGAKAN BERTAHUN-TAHUN

Sementara itu, Kaur Jogoboyo Kalurahan Mulo menyampaikan persoalan lain yang dinilai membutuhkan perhatian serius.

Menurut keterangannya, terdapat wajib pajak yang disebut belum membayar PBB sejak bertahun-tahun lalu, bahkan ada yang tercatat sejak 2014_2023.

Ia menuturkan, pihak kalurahan telah berulang kali menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran pajak. Namun, upaya tersebut diklaim belum mendapatkan respons sebagaimana diharapkan
.
Salah satu objek yang disoroti adalah Hotel Orchid. Menurut Kaur Jogoboyo, objek tersebut disebut memiliki tunggakan PBB yang belum terselesaikan meskipun pemberitahuan telah beberapa kali disampaikan.

“Sudah berkali-kali saya menyampaikan surat pajak, tetapi belum ada respons atau pembayaran. Saya sudah cukup lama menghadapi persoalan ini. Akhirnya, masalah pajak Hotel Orchid saya serahkan kepada BKAD Gunungkidul untuk ditindaklanjuti,” ujarnya kepada awak media.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak pemerintah kalurahan. Besaran tunggakan, periode pajak, serta status pembayaran objek yang disebutkan masih perlu dikonfirmasi melalui data resmi instansi berwenang.

HOTEL PERMATA
DAN LAHAN HAMPIR DUA HEKTARE TURUT DISOROTI

Tak hanya Hotel Orchid, Kaur Jogoboyo juga menyoroti persoalan PBB yang dikaitkan dengan Hotel Purnama serta lahan di sebelahnya yang disebut memiliki luas hampir dua hektare.

Menurut keterangannya, kewajiban pembayaran PBB atas objek tersebut juga disebut belum diselesaikan selama bertahun-tahun, meskipun surat pemberitahuan telah beberapa kali dilayangkan.

Pihak kalurahan memperkirakan total tunggakan dari sejumlah objek yang menjadi sorotan tersebut mencapai hampir ratusan juta rupiah. Namun, angka itu masih perlu diverifikasi berdasarkan catatan resmi PBB, identitas objek pajak, periode tunggakan, serta hasil rekonsiliasi dengan BKAD Gunungkidul.

Kaur Jogoboyo berharap pemerintah kabupaten dapat turun tangan untuk memeriksa dan menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya berharap BKAD Gunungkidul bertindak tegas terhadap persoalan pajak yang sudah bertahun-tahun ini. Jangan sampai masalahnya terus berlarut-larut dan akhirnya memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang lain,” tegasnya.

MENUNGGU LANGKAH KONKRET PEMERINTAH KABUPATEN

Tingginya tunggakan PBB di Kalurahan Mulo menjadi pengingat bahwa optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan koordinasi antara pemerintah kalurahan, pemerintah kabupaten, dan para wajib pajak.

Di satu sisi, pemerintah kalurahan menghadapi kendala penagihan dan persoalan administrasi pertanahan. Di sisi lain, wajib pajak tetap memiliki kewajiban memenuhi pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, langkah verifikasi data, pencocokan catatan pembayaran, penelusuran objek pajak, serta penyelesaian administrasi pertanahan menjadi hal penting agar persoalan tersebut dapat ditangani secara tepat.

Awak media juga perlu memperoleh klarifikasi dari BKAD Kabupaten Gunungkidul mengenai status tunggakan yang disebutkan, nilai kewajiban setiap objek pajak, serta langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikannya.

Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut pemerintah kabupaten.

Apakah tunggakan PBB yang disebut mencapai sekitar 65 persen itu dapat dituntaskan, dan bagaimana penyelesaian kewajiban pajak atas sejumlah objek yang disebut telah menunggak selama bertahun-tahun?

Kepastian mengenai hal tersebut penting agar persoalan PBB di Kalurahan Mulo tidak terus berlarut-larut dan penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data resmi.

Redaksi
U ngkap realita. Com
Mbh mar

GUNUNGKIDUL –www.ungkap realita.com.

Dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Kabupaten Gunungkidul menjadi sorotan. Seorang anggota polisi berinisial GN (45), yang bertugas di Polsek Saptosari, diduga berada di dalam kamar kos bersama seorang perempuan berinisial DW (35), yang diketahui merupakan istri anggota polisi sekaligus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kapanewon Saptosari.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 16.40 WIB di sebuah kamar kos nomor 07, wilayah Dusun Klompok, RT 04/RW 05, Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penggerebekan diduga dilakukan oleh suami DW yang juga anggota kepolisian, dengan berkoordinasi bersama anggota Propam Polres Gunungkidul dan warga setempat
.
Kecurigaan Berujung Penggerebekan

Menurut keterangan warga yang mengaku mengetahui peristiwa tersebut, suami DW sebelumnya menaruh kecurigaan terhadap keberadaan istrinya. Ia kemudian berupaya memastikan informasi yang diperolehnya.

Pada Minggu sore, suami DW bersama pihak terkait mendatangi kamar kos yang diduga menjadi lokasi keberadaan GN dan DW.

Seorang warga setempat yang ditemui awak media pada Senin (19/10/2026) membenarkan adanya penggerebekan tersebut. Namun, dugaan hubungan pribadi antara kedua pihak masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Awak media kemudian mendatangi lokasi kamar kos yang disebut-sebut menjadi tempat kejadian untuk menghimpun keterangan tambahan.

Panewu Saptosari Benarkan Telah Menerima Informasi

Sementara itu, Panewu Saptosari, Eko, membenarkan bahwa dirinya telah menerima informasi dari masyarakat mengenai peristiwa yang melibatkan salah seorang pegawai di lingkungan Kapanewon Saptosari tersebut.

Eko menjelaskan, setelah memperoleh informasi dari warga pada Minggu sore, dirinya melakukan pengecekan kepada Kapolsek Saptosari untuk memastikan kebenaran kabar tersebut.

Setelah memperoleh informasi lebih lanjut, ia mengaku langsung berkoordinasi dengan Dinas Kepegawaian Kabupaten Gunungkidul agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Eko, hingga Senin (19/10/2026), DW belum masuk kerja. Ia juga mengaku telah berusaha menghubungi yang bersangkutan melalui telepon seluler, tetapi belum berhasil.
“Kita tunggu dulu prosesnya

. Sampai saat ini saya juga belum bisa bertemu langsung dengan yang bersangkutan,” demikian inti keterangan Eko kepada awak media.

Propam Periksa Dugaan Pelanggaran

Hingga berita ini ditulis, GN disebut masih menjalani pemeriksaan oleh Propam Polres Gunungkidul terkait dugaan pelanggaran yang mencuat dalam peristiwa tersebut.

Belum ada keterangan resmi yang dapat memastikan hasil pemeriksaan maupun jenis sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada pihak yang bersangkutan.

Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut anggota kepolisian yang dituntut menjaga profesionalitas, disiplin, serta kehormatan institusi.

Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya tentu harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan peraturan yang berlaku.

Sebaliknya, semua pihak tetap berhak memperoleh proses pemeriksaan yang objektif dan adil.
Publik Menanti Kejelasan Penanganan

Peristiwa ini memunculkan perhatian masyarakat terhadap penegakan disiplin di lingkungan kepolisian. Publik kini menanti penjelasan resmi dari Polres Gunungkidul mengenai kronologi kejadian, status pemeriksaan GN, serta tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Klarifikasi dari pihak-pihak terkait juga diperlukan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang belum teruji.

Hingga berita ini diterbitkan, hasil pemeriksaan Propam dan keputusan mengenai kemungkinan sanksi belum diketahui. Awak media masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Polres Gunungkidul serta pihak-pihak terkait.

Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah terdapat informasi dan konfirmasi resmi.

Redaksi
Ungkap realita. Com
Mbh mar