GUNUNGKIDUL —www.ungkaprealita.com Pengelolaan Dana Desa di sejumlah kalurahan di Kabupaten Gunungkidul kembali menjadi perhatian publik. Sorotan muncul karena anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap tahun semestinya dapat terlihat manfaatnya secara nyata bagi masyarakat.
Pertanyaan yang kini berkembang di tengah warga bukan semata-mata mengenai besarnya anggaran, tetapi juga soal transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaannya.
Publik mempertanyakan, apakah seluruh penggunaan Dana Desa selama bertahun-tahun telah melalui pemeriksaan dan audit secara memadai? Jika sudah diaudit, apakah hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui masyarakat secara terbuka?
Pertanyaan lain juga muncul terkait program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di sejumlah kalurahan, anggaran yang digelontorkan untuk pengembangan BUMDes disebut cukup besar, bahkan mendekati Rp200 juta. Namun, masyarakat mempertanyakan bagaimana perkembangan usaha tersebut, berapa aset yang tersisa, berapa pendapatan yang dihasilkan, serta bagaimana pertanggungjawaban pengelolaannya.
Jika terdapat anggaran atau aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu diperlukan penjelasan berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan yang resmi. Tidak tepat apabila persoalan tersebut langsung dianggap sebagai penyimpangan sebelum ada hasil audit atau pemeriksaan aparat berwenang.
Di sisi lain, warga berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan uang negara yang berasal dari anggaran publik
. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul kecurigaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.
Pertanyaan publik pun mengarah kepada para pihak yang memiliki kewenangan: sejauh mana pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan? Apakah pemeriksaan internal sudah berjalan secara rutin? Bagaimana pengawasan terhadap BUMDes, terutama menyangkut penyertaan modal, aset, omzet, keuntungan, dan laporan pertanggungjawaban?
Masyarakat juga berharap Inspektorat maupun aparat penegak hukum tidak hanya menunggu laporan ketika persoalan sudah mencuat. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian berdasarkan bukti dan dokumen, pemeriksaan perlu dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum.
Sebab, Dana Desa pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan kalurahan. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dijelaskan sumber, peruntukan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya.
Kini bola berada pada pihak-pihak yang berwenang. Apakah pengelolaan Dana Desa dan BUMDes di Gunungkidul benar-benar sudah transparan dan akuntabel? Ataukah masih ada sejumlah pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban?
Publik menunggu penjelasan berdasarkan data, dokumen, dan hasil audit resmi—bukan sekadar asumsi.
Warga berhak tahu. Pemerintah wajib transparan. Dan jika ditemukan pelanggaran, hukum harus bekerja berdasarkan bukti.
Red
