GUNUNGKIDUL – www.ungkaprealita.com Dugaan penebangan ratusan pohon jati dan akasia di kawasan Tanah Kas Desa (TKD) Kalurahan Kemiri,

Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Kasus yang mencuat sejak Juli 2026 tersebut kini memasuki tahap pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Langkah ini diharapkan mampu mengungkap secara terang status lahan, kepemilikan pohon, serta pihak yang bertanggung jawab atas penebangan tersebut.

Persoalan ini menjadi sorotan karena TKD merupakan aset kalurahan yang pengelolaannya harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Diduga Ratusan Pohon Ditebang
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pemberitaan, penebangan pohon jati dan akasia tersebut diduga terjadi di kawasan Alas Ngelo, Padukuhan Ngasem, Kalurahan Kemiri.

Seorang staf pamong kalurahan berinisial WS disebut-sebut terkait dengan dugaan penebangan tersebut. Namun, dugaan itu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Pemerintah Kalurahan Kemiri sebelumnya menyebut lokasi penebangan berada di area yang berdasarkan peta dan peraturan kalurahan tercatat sebagai TKD.

Lurah Kemiri, Payadi, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah kalurahan telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri persoalan tersebut. Hasil investigasi kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait.

Inspektorat Mulai Menangani
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, dalam pemberitaan 14 September 2026 menyatakan bahwa laporan investigasi dari Pemerintah Kalurahan Kemiri telah diterima Inspektorat Daerah untuk dipelajari lebih lanjut.

Inspektorat direncanakan melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan tersebut.

Pemeriksaan ini menjadi langkah penting untuk memastikan apakah penebangan dilakukan sesuai prosedur, apakah pohon yang ditebang merupakan bagian dari aset kalurahan, serta apakah terdapat pelanggaran administrasi atau ketentuan hukum lainnya.

Warga Menunggu Kejelasan
Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap aset kalurahan. Apabila pohon-pohon tersebut terbukti merupakan bagian dari aset TKD

, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana penebangan dilakukan, siapa yang memberikan izin jika memang ada, serta bagaimana pertanggungjawaban atas kayu yang telah ditebang.

Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan klaim mengenai kepemilikan pohon dan status lahan, persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan dokumen resmi, peta persil, bukti penguasaan tanah, serta hasil pemeriksaan lapangan.

Sebelumnya, WS membantah telah menebang pohon milik kalurahan. Ia menyatakan bahwa pohon yang ditebang merupakan miliknya sendiri dan berada di tanah lungguh yang dikelolanya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diuji dan diklarifikasi melalui pemeriksaan secara objektif.

Pemkab Dituntut Transparan
Masyarakat kini menantikan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Transparansi dalam penanganan kasus ini penting agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara jelas agar persoalan tidak terus menjadi polemik.

Kasus penebangan pohon jati di TKD Kemiri bukan sekadar persoalan kayu yang hilang dari lahan. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut kepastian pengelolaan aset kalurahan, tanggung jawab aparatur, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
.
Kini, publik menunggu hasil pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan hingga September 2026. Perkembangan terbaru hasil pemeriksaan Inspektorat serta keputusan resmi pemerintah daerah masih perlu dikonfirmasi.

Redaksi

Yogyakarta —www.ungkap realita. Com Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar upacara serah terima jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum), Kepala Bidang Keuangan (Kabidkeu), Kapolresta Sleman, dan Kapolres Gunungkidul di Gedung Anton Soedjarwo Polda DIY, Sabtu (10/10/2026).

Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., serta dihadiri Wakapolda DIY Brigjen Pol Eddy Djunaedi, S.I.K., para pejabat utama Polda DIY, dan para Kapolres/ta jajaran.

Dirreskrimum Polda DIY, Kombes Pol Idham Mahdi, S.I.K., M.A.P., mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (dalam rangka mengikuti Dikbangti Tahun Anggaran 2026). Jabatan tersebut selanjutnya diemban Kombes Pol Era Johny Kurniawan, S.I.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat III Akpol Lemdiklat Polri.

Kabidkeu Polda DIY, Kombes Pol Fedriansah, S.I.K., selanjutnya menjabat sebagai Kabidkeu Mabes I Puskeu Polri. Sementara itu, jabatan Kabidkeu Polda DIY dipercayakan kepada Kombes Pol Dedy Agus Sulystijono, S.E., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kabidkeu Polda Kepulauan Riau.

Pergantian jabatan juga berlangsung di jajaran kewilayahan. Kombes Pol Adhitya Panji Anom, S.I.K., M.HP., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Sleman, mendapat penugasan baru sebagai Kapolresta Bogor Kota Polda Jawa Barat. Jabatan Kapolresta Sleman selanjutnya diemban Kombes Pol Nanang Haryono, S.H., S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu, AKBP Damus Asa, S.H., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Gunungkidul, mendapat penugasan baru sebagai Kapolres Ponorogo Polda Jawa Timur. Jabatan Kapolres Gunungkidul selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Rosana Albertina Labobar, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasibinkam Subditbinkamsa Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, S.I.K., menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier personel, penyegaran organisasi, serta peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Kami berharap para pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan program kerja yang telah berjalan, serta menghadirkan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol Ihsan.

Ia menambahkan, kesinambungan kepemimpinan dan soliditas internal menjadi faktor penting dalam menjaga pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

“Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pejabat, kami optimistis pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah DIY dapat terus berjalan secara profesional, responsif, dan humanis. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” tutupnya.

Melalui serah terima jabatan ini, Polda DIY menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan organisasi serta meningkatkan profesionalisme dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Redaksi

____________________________

• DEPOK –www.ungkaprealita.com Kasus dugaan pestanarkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Sebanyak 115 narapidana dari Rutan Depok dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Pemindahan tersebut menjadi bagian dari langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk memperketat pengamanan dan menegakkan disiplin terhadap warga binaan. Di antara mereka terdapat warga binaan yang dikaitkan dengan video viral dugaan pesta narkoba di dalam rutan.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, menyampaikan bahwa 115 warga binaan dari Rutan Depok merupakan bagian dari total 313 narapidana yang dipindahkan dari lima wilayah menuju sejumlah lapas di Nusakambangan.

“Untuk yang di Rutan Depok ini ada 115 yang kami pindahkan, termasuk juga yang terdampak dalam video viral beberapa hari yang lalu, kita sudah pindahkan,” demikian pernyataan Tatan sebagaimana diberitakan sejumlah media pada 7 Oktober 2026.

Video Viral Memicu Sorotan Publik

Dugaan pesta narkoba di dalam rutan tersebut menjadi perhatian masyarakat setelah sebuah video beredar luas di media sosial.

Berdasarkan pemberitaan yang mengutip hasil pemeriksaan internal, sejumlah warga binaan yang terkait dengan peristiwa tersebut dinyatakan positif mengandung zat amfetamin dan metamfetamin. Namun, penanganan setiap orang tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.

Kasus ini kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai pengawasan di dalam rumah tahanan, termasuk bagaimana barang terlarang dapat masuk ke lingkungan yang seharusnya memiliki pengamanan ketat.

Masyarakat tentu berharap pengusutan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap warga binaan, tetapi juga apabila ditemukan dugaan keterlibatan oknum petugas.

Nusakambangan untuk Pengamanan Lebih Ketat
Pemindahan narapidana ke Nusakambangan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, bentuk pelanggaran, serta hasil asesmen masing-masing warga binaan.

Menurut Ditjenpas, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan dan penguatan pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. Penempatan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan dan pembinaan.

Nusakambangan sendiri memiliki sejumlah lapas dengan tingkat pengamanan berbeda, termasuk fasilitas berpengamanan maksimum dan supermaksimum.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa sekaligus memperkuat pengawasan terhadap warga binaan yang dinilai berisiko tinggi.
Publik Menanti Ketegasan dan Transparansi

Peristiwa ini menjadi ujian bagi pengelola pemasyarakatan dalam memastikan bahwa aturan berlaku bagi seluruh penghuni rutan maupun petugas yang bertanggung jawab atas pengawasan.

Penindakan tidak cukup berhenti pada pemindahan narapidana. Jika ditemukan bukti pelanggaran lain, masyarakat juga menantikan proses pemeriksaan yang transparan serta penegakan hukum sesuai ketentuan.

Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai kronologi kejadian, jalur masuk narkoba, serta langkah perbaikan sistem pengawasan agar rumah tahanan benar-benar berfungsi sebagai tempat penahanan dan pembinaan yang aman.

Kasus dugaan pesta narkoba di Rutan Depok kini menjadi pengingat bahwa pengawasan di balik tembok tahanan harus berjalan nyata, bukan sekadar formalitas.

Red

• SLEMAN, YOGYAKARTA —www.ungkaprealita.com Jajaran Polres Sleman berhasil mengungkap dugaan kasus pembuangan bayi yang ditemukan di wilayah Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, pada 27 September 2026 lalu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial VN (22), warga Jawa Timur, dan FI (24), warga Sumatra. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya diketahui masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Mereka berasal dari angkatan berbeda, tetapi menempuh pendidikan di kampus yang sama.

Keduanya disebut ditangkap pada 30 September 2026 di sebuah kamar kos di wilayah Yogyakarta. Saat diamankan, keduanya berada di dalam kamar yang sama.

Kasus ini bermula ketika seorang bayi yang diperkirakan baru berusia lima hari ditemukan di wilayah Selomartani, Kalasan, pada 27 September 2026. Penemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian melalui serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pihak yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), IPTU Cahya Fitria,

membenarkan adanya penangkapan terhadap dua orang yang diduga terkait dengan kasus pembuangan bayi tersebut.

Menurut informasi yang disampaikan, kedua terduga pelaku kini telah diamankan di Polres Sleman untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi Dalami Motif dan Kronologi

Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat bayi yang ditemukan masih berusia sangat muda dan membutuhkan perlindungan serta perawatan.

Penyidik masih perlu mendalami secara menyeluruh kronologi kejadian, peran masing-masing terduga pelaku, serta motif di balik dugaan pembuangan bayi tersebut
.
Hingga pemeriksaan lebih lanjut dilakukan, status hukum dan keterlibatan masing-masing pihak harus tetap mengacu pada hasil penyidikan serta keterangan resmi kepolisian.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap ibu dan anak, termasuk bagi mereka yang menghadapi persoalan kehamilan maupun tekanan sosial. Masyarakat diharapkan tidak mengambil tindakan yang membahayakan keselamatan bayi dan segera mencari bantuan dari keluarga

, tenaga kesehatan, atau lembaga perlindungan yang berwenang.
Catatan redaksi: Kedua orang yang diamankan masih harus diperlakukan sebagai terduga pelaku. Informasi mengenai motif, hubungan antara keduanya, kondisi bayi, serta pasal yang disangkakan perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi Polres Sleman sebelum berita diterbitkan.

Redaksi

JAKARTA –www.ungkaprealita.com Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perbincangan.

Polemik mengenai dokumen pendidikan, kritik terhadap keluarga mantan presiden, hingga munculnya berbagai laporan hukum memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: mengapa persoalan ini terus bergulir, dan apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam politik Indonesia?
Sebagian masyarakat menilai sorotan terhadap Jokowi dan keluarganya bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi perdebatan mengenai kepercayaan publik, integritas pejabat negara, dan penegakan hukum yang adil
.
Namun, muncul pula pandangan bahwa setiap pejabat publik

, termasuk anggota keluarga mantan presiden yang menduduki jabatan politik, harus siap menghadapi kritik dan pemeriksaan terhadap persyaratan jabatannya secara terbuka dan sesuai aturan hukum.

Polemik Gibran Memasuki Babak Baru

Perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran kembali menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, antara lain karena persoalan kedudukan hukum pemohon dan karena Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden.

Artinya, putusan tersebut tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, persoalan dokumen pendidikan yang disorot dalam persidangan masih menjadi perhatian publik
.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan administrasi pencalonan pejabat negara. Publik tentu berharap setiap persyaratan jabatan dapat dijelaskan secara transparan agar tidak terus menimbulkan polemik berkepanjangan.

Apakah Ada Kepentingan Politik di Balik Kegaduhan?

Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan dari sebagian masyarakat: apakah sorotan terhadap Jokowi dan Gibran murni berkaitan dengan persoalan hukum dan administrasi, atau ada pula kepentingan politik yang ikut bermain?

Pertanyaan itu sah menjadi bagian dari diskusi publik. Namun, dugaan adanya aktor politik yang sengaja menggerakkan polemik atau berupaya menjatuhkan keluarga Jokowi belum dapat dianggap sebagai fakta tanpa bukti yang dapat diverifikasi.

Dalam demokrasi, kritik terhadap pejabat merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Sebaliknya, apabila kritik berkembang menjadi tuduhan yang tidak didukung bukti, persoalan tersebut juga patut diuji berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang mengklaim mengetahui siapa aktor di balik suatu polemik tanpa disertai bukti yang jelas.

Jokowi dan Gibran Harus Menjawab dengan Keterbukaan

Sorotan terhadap keluarga Jokowi juga tidak dapat dilepaskan dari posisi mereka dalam kehidupan politik nasional. Ketika seseorang menduduki jabatan publik,

masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah persyaratan jabatan telah dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam persoalan pendidikan Gibran, keterbukaan mengenai dokumen dan dasar administrasi yang digunakan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik.

Sementara itu, terkait ijazah Jokowi sendiri, Bareskrim Polri pada Mei 2025 menyatakan hasil pemeriksaan menunjukkan ijazah sarjana kehutanan milik Jokowi asli dan sah, serta penyelidikan dugaan pemalsuan dihentikan. Persoalan tersebut perlu dibedakan dari perkara persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi pembahasan MK pada Oktober 2026.

Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan dua perkara yang memiliki objek dan proses hukum berbeda.

Negara Jangan Terus Terjebak dalam Polemik

Di tengah berbagai persoalan ekonomi, lapangan kerja, daya beli masyarakat, dan pelayanan publik, perdebatan politik yang berkepanjangan dapat menimbulkan kejenuhan di tengah masyarakat.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, pemerintahan yang bekerja, serta lembaga negara yang mampu menjelaskan persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Jika terdapat dugaan pelanggaran, mekanisme hukum harus berjalan. Jika ada kritik, pejabat publik perlu memberikan penjelasan yang memadai. Jika tuduhan tidak terbukti, masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang jelas agar tidak terus terjebak dalam spekulasi.

Jangan sampai energi bangsa habis untuk saling menuduh, sementara persoalan nyata yang dihadapi rakyat justru kurang mendapatkan perhatian.

Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Adu Narasi

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai Jokowi, Gibran, dan dinamika politik di sekeliling mereka tidak cukup dijawab dengan dugaan tentang siapa yang memusuhi siapa.

Yang dibutuhkan adalah bukti, penjelasan yang dapat diperiksa, proses hukum yang transparan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Apakah polemik ini akan menemukan kejelasan melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berwenang? Ataukah perdebatan akan terus berulang karena publik merasa belum mendapatkan penjelasan yang memadai?

Jawabannya bergantung pada keterbukaan pihak-pihak terkait, ketegasan lembaga yang berwenang, serta kemampuan masyarakat membedakan fakta dari opini.

Sebab, dalam negara demokrasi, tidak seorang pun seharusnya kebal dari pertanyaan publik. Namun, tidak seorang pun pula seharusnya dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan. Hukum harus berdiri di atas bukti, bukan kepentingan politik ataupun tekanan massa.

Redaksi

GUNUNGKIDUL — www.ungkaprealita.com Perkara korupsi pengelolaan keuangan Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop, memasuki babak akhir. Lurah Bohol nonaktif, Margana, diperkirakan menghirup udara bebas pada akhir Oktober 2026 setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Putusan MA Nomor 9391 K/Pidsus/2026 tertanggal 20 Agustus 2026 tersebut membuat perkara Margana berkekuatan hukum tetap. Kejari Gunungkidul kemudian mengeksekusi Margana ke Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada 6 Oktober 2026.

Kasi Pidsus Kejari Gunungkidul Alfian Listya Kurniawan menyebut masa pidana Margana diperkirakan berakhir pada 27 Oktober 2026.
“Ekspirasi 27 Oktober,

kemungkinan bebas,

” , sebagaimana diberitakan sejumlah media lokal
.
Dalam putusan kasasi, Margana tetap dijatuhi pidana satu tahun penjara. Ia juga dibebani biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Dalam putusan tersebut, tidak terdapat kewajiban membayar uang pengganti kepada negara.
Kerugian Negara Rp418 Juta
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Kalurahan Bohol tahun anggaran 2022 sampai 2024.
Berdasarkan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp418.276.470.

Kejaksaan sebelumnya juga telah menyita uang sekitar Rp171.014.500 dari penguasaan sejumlah perangkat kalurahan sebagai bagian dari upaya penyelamatan kerugian keuangan negara.

Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan dan kegiatan masyarakat kalurahan tersebut, menurut hasil penyidikan, berkaitan dengan sejumlah kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa, pembayaran honorarium, penilaian aset serta penyusunan dokumen kalurahan.

Kejaksaan menyebut terdapat kegiatan yang dalam laporan keuangan seolah-olah direalisasikan, tetapi pada praktiknya tidak dilaksanakan atau bersifat fiktif.

Lurah dan Carik Sama-Sama Terseret

Margana tidak sendirian dalam perkara tersebut. Carik Bohol, Kelik Istanto, juga terseret dalam perkara yang sama.

Kelik telah lebih dahulu menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana kalurahan periode 2022–2024.

Kejari Gunungkidul sebelumnya mengungkap bahwa Margana diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan keuangan kalurahan, termasuk memberikan persetujuan terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam APBKal.

Warga Berhak Mendapatkan Pengelolaan Dana yang Transparan
Kasus Bohol menjadi pengingat bahwa dana kalurahan pada prinsipnya diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan serta kepentingan masyarakat.

Karena itu, setelah proses hukum terhadap para pejabat kalurahan berakhir, perhatian publik kini dapat diarahkan pada bagaimana pemerintahan Kalurahan Bohol dibenahi, bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, serta bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Dengan berakhirnya proses kasasi, Margana kini tinggal menjalani sisa masa pidananya hingga diperkirakan berakhir pada 27 Oktober 2026.

Perkara hukum boleh memasuki babak akhir, tetapi pertanyaan mengenai akuntabilitas pengelolaan uang masyarakat dan pembenahan pemerintahan Kalurahan Bohol tetap menjadi perhatian publik

Redaksi.

SLEMAN, Yogyakarta —www.ungkaprealita.com Seorang warga asal Patuk, Kabupaten Gunungkidul, diamankan aparat kepolisian di wilayah Sleman, Yogyakarta. Pria tersebut diduga menggunakan uang palsu untuk membeli saldo aplikasi pembayaran digital DANA senilai Rp500 ribu.

Kapolsek Sleman, Kompol Eka Andhi Nursanyo, mengatakan terduga pelaku saat ini masih diamankan di Polsek Sleman untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Yang bersangkutan saat ini diamankan di Polsek Sleman,” kata Kompol Eka Andhi Nursanyo.

Peristiwa tersebut diduga terjadi pada 12 Agustus 2026 sekitar pukul 18.30 WIB. Berdasarkan informasi awal dari kepolisian, terduga pelaku diduga tidak hanya beraktivitas di wilayah Sleman, tetapi juga disebut pernah melakukan aksi serupa di wilayah Bantul dan Gunungkidul
.
Kasus ini masih dalam penanganan kepolisian. Petugas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti kronologi kejadian, asal-usul uang yang diduga palsu, serta kemungkinan adanya transaksi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Polisi juga masih mendalami apakah terduga pelaku beraksi seorang diri atau terdapat pihak lain yang terlibat.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima transaksi tunai, khususnya ketika melakukan jual beli atau pengisian saldo digital. Keaslian uang sebaiknya diperiksa terlebih dahulu guna mencegah kerugian akibat peredaran uang yang diduga palsu.
Hingga saat ini, proses hukum terhadap terduga masih berjalan.

Status hukum dan dugaan tindak pidana yang disangkakan akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang ditemukan penyidik.

Red

YOGYAKARTA —www.ungkaprealita.com LSM TRIGA Nusantara Indonesia DPD DIY mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Yogyakarta pada Kamis (8/10/2026)

. Kedatangan tersebut untuk meminta klarifikasi terkait hasil investigasi lapangan yang sebelumnya dilakukan tim LSM mengenai kegiatan pengerukan atau normalisasi sungai di wilayah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketua LSM TRIGA Nusantara Indonesia DPD DIY mengatakan, beberapa minggu sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat kepada BBWS terkait hasil temuan tim di lapangan. Menurutnya, investigasi tersebut menemukan adanya hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pihak berwenang.

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah dugaan pemanfaatan atau komersialisasi material hasil pengerukan normalisasi sungai. LSM TRIGA menduga material hasil pengerukan tersebut diperjualbelikan dan digunakan sebagai material urugan untuk kepentingan konstruksi, termasuk pembangunan gedung olahraga di wilayah Cangkringan, Kulon Progo.

“Temuan kami di lapangan cukup kuat dan perlu diklarifikasi. Kami menduga ada hasil pengerukan normalisasi sungai yang diperjualbelikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan konstruksi.

Karena itu kami datang secara resmi untuk meminta penjelasan,” ujar Ketua LSM TRIGA kepada awak media di kantor BBWS, Kamis.
Ia menegaskan, kedatangan pihaknya bukan untuk membuat kegaduhan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan temuan lapangan.

“Kehadiran kami bukan untuk membuat gaduh. Kami memiliki legalitas resmi dan datang sesuai mekanisme. Kami membawa hasil investigasi tim di lapangan dan ingin mengonfirmasi langsung kepada pejabat yang memiliki kewenangan,” katanya.

Namun, kedatangan rombongan LSM TRIGA belum membuahkan pertemuan dengan pejabat yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

Menurut pihak LSM, mereka mendapat informasi bahwa pejabat yang hendak ditemui sedang melakukan kegiatan di luar kantor. Rombongan kemudian ditemui oleh staf lainnya.

“Kami belum bisa bertemu dengan pejabat yang berwenang karena menurut informasi sedang ada kegiatan di luar. Kami kemudian ditemui staf. Untuk itu kami menunggu jawaban kapan bisa bertemu dengan pejabat yang berhak memberikan penjelasan,” ujar Ketua LSM TRIGA.

LSM TRIGA Nusantara DPD DIY

menyatakan akan tetap menunggu kesempatan untuk melakukan audiensi dan memperoleh klarifikasi resmi dari BBWS. Mereka berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.

Pihak LSM juga menekankan bahwa dugaan yang disampaikan merupakan hasil temuan investigasi lapangan yang masih membutuhkan klarifikasi dan verifikasi dari pihak terkait.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan substantif dari pejabat BBWS Yogyakarta mengenai dugaan pemanfaatan atau komersialisasi material hasil pengerukan normalisasi sungai tersebut.

Redaksi

• GUNUNGKIDUL – www.ungkaprealita.com Sunarto, S.ST. akhirnya terpilih sebagai Lurah Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, dalam Pemilihan Lurah (Pilur) yang digelar Sabtu, 26 September 2026.

Dalam hasil rekapitulasi suara, Sunarto yang merupakan calon nomor urut 2 memperoleh 1.107 suara. Sementara calon nomor urut 3, Mawal Edi Tri Kusmantya, memperoleh 868 suara dan calon nomor urut 1, Tony Kuntoro, mendapatkan 289 suara.

Pelaksanaan Pilur Bandung sendiri berlangsung dalam suasana tertib. Pemerintah Kalurahan Bandung juga mencatat bahwa proses pemungutan suara di sejumlah TPS berjalan lancar dan kondusif.

Kemenangan tersebut menjadi amanah baru bagi Sunarto untuk memimpin Kalurahan Bandung. Kepada awak media, Selasa (6/10/2026), Sunarto menyampaikan bahwa jabatan lurah bukan semata-mata tujuan untuk memperoleh kedudukan, melainkan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

> “Semoga amanah rakyat ini bisa saya pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat,” ujar Sunarto.

Ia menegaskan, pembenahan birokrasi akan menjadi salah satu prioritas setelah dirinya resmi dilantik.

Menurut Sunarto, tata kelola pemerintahan di Kalurahan Bandung perlu ditata kembali agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Birokrasi harus saya tata dari nol agar kinerja seluruh perangkat dalam melayani masyarakat bisa berjalan optimal. Itu yang utama,” katanya.

Bukan Sekadar Jabatan
Sunarto mengatakan, dirinya tidak melihat jabatan lurah hanya sebagai sebuah posisi. Ia ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk mengabdikan diri dan menjawab harapan masyarakat Bandung.

“Jabatan lurah ini bukan tujuan saya sebagai jabatan. Saya ingin mengabdikan hidup saya kepada warga masyarakat Bandung, Playen,” ungkapnya.

Ia menyadari masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karena itu, Sunarto berencana melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang ada di Kalurahan Bandung.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintahan kalurahan yang transparan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset kalurahan.

“Kalurahan Bandung harus berjalan transparan dan terbuka dalam mengelola keuangan dan aset desa. Rakyat jangan sampai dikecewakan. Semua demi kemajuan masyarakat Bandung,” tegasnya.

Persoalan Lama Akan Ditinjau Kembali
Sunarto juga menyatakan akan meninjau kembali berbagai persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, setiap persoalan perlu dibuka dan dicari penyelesaiannya secara baik agar tidak terus menjadi polemik.

“Persoalan-persoalan di Kalurahan Bandung harus kita selesaikan dan pertanggungjawabkan. Banyak persoalan yang harus kita tinjau kembali agar bisa tuntas dan tidak menjadi polemik di masyarakat,” ujarnya.

Setelah dilantik nantinya, Sunarto berencana menggelar rapat bersama seluruh perangkat kalurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus menata kembali tata kelola pemerintahan Kalurahan Bandung.

“Saya akan langsung menggelar rapat dengan seluruh perangkat desa untuk menata kembali Kalurahan Bandung agar lebih terbuka. Kita evaluasi semuanya, apa saja yang masih menjadi persoalan di Kalurahan Bandung, kita buka kembali,” katanya.
Ajak Warga Ikut Mengawasi Pemerintahan
Sunarto juga meminta dukungan seluruh masyarakat Bandung agar bersama-sama membangun kalurahan dengan semangat kebersamaan.

Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

“Basudkal kita libatkan sebagai pengawas kinerja kami sebagai lurah yang baru,” ujarnya.

Sunarto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan membangun Bandung agar semakin maju, dengan tetap menjaga kerukunan dan suasana aman serta tenteram.

“Bersama rakyat, kita menuju masyarakat Bandung yang maju.

Bersama rakyat, rukun, adem ayem,” pungkasnya.

Pemilihan Lurah Bandung merupakan bagian dari Pilur serentak di Gunungkidul yang digelar pada 26 September 2026. Pemkab Gunungkidul menyebut sebanyak 31 kalurahan mengikuti pemilihan serentak tersebut.

Mbah mar

JAKARTA — www.ungkaprealita.com Lenskap politik Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah berbagai persoalan ekonomi, hukum, korupsi, kebijakan publik, hingga tuntutan masyarakat

terhadap keadilan. Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sering diperbincangkan di ruang publik: apakah Indonesia berpotensi kembali mengalami gejolak besar seperti Reformasi 1998?

Pertanyaan itu tidak serta-merta berarti sejarah akan terulang. Namun, pengalaman 1998 menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, ketidakpuasan terhadap praktik korupsi, serta krisis kepercayaan terhadap pemerintah dapat saling berkelindan dan berkembang menjadi persoalan politik yang lebih besar.

Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat, krisis moneter 1997-1998 berkembang menjadi krisis sosial dan politik yang kemudian berujung pada berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Pada 21 Mei 1998,

Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah gelombang tekanan politik dan demonstrasi meluas.
Kini, hampir tiga dekade kemudian, situasinya tentu berbeda. Indonesia memiliki sistem politik, institusi demokrasi, media sosial, parlemen, lembaga penegak hukum, serta mekanisme hukum yang tidak sama dengan 1998.

Namun, rasa kecewa masyarakat terhadap persoalan korupsi, ketimpangan, biaya hidup, dan penegakan hukum tetap menjadi isu yang tidak boleh diabaikan.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil pada 2026 bahkan telah menyuarakan kekhawatiran mengenai menurunnya kepercayaan publik dan mempertanyakan arah reformasi. Salah satu sorotan yang muncul adalah tuntutan transparansi, reformasi kepolisian, representasi politik yang lebih besar, serta penguatan pengawasan publik.

Apakah “98 Jilid II” Bisa Terjadi?

Tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Indonesia pasti menuju pengulangan 1998.
Tetapi sejarah memberikan pelajaran penting: ketika persoalan ekonomi bertemu dengan ketidakpuasan politik dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi, tekanan sosial dapat meningkat.

Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan semata-mata apakah “98 Jilid II” akan terjadi, melainkan seberapa serius negara membaca tanda-tanda ketidakpuasan masyarakat.

Perbedaannya dengan 1998 juga sangat besar. Jika dahulu kerusuhan Mei 1998 meninggalkan catatan kekerasan dan korban jiwa

, masyarakat sekarang mempunyai lebih banyak saluran untuk menyampaikan kritik, mulai dari demonstrasi, media massa, media sosial, lembaga hukum hingga mekanisme politik.

Mahkamah Konstitusi pada 2026 juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari partisipasi politik warga, dengan ketentuan hukum tertentu mengenai pemberitahuan dan dampak aksi tersebut terhadap kepentingan umum.

Korupsi Menjadi Titik Sensitif

Salah satu persoalan paling sensitif adalah korupsi.
Publik tentu bertanya: mengapa rakyat diwajibkan patuh membayar pajak dan mengikuti berbagai aturan, sementara ketika muncul dugaan korupsi yang melibatkan pejabat atau penyelenggara negara,

masyarakat menuntut agar penanganannya benar-benar transparan dan adil?
Pertanyaan tersebut tidak boleh langsung diarahkan kepada semua pejabat. Tidak semua pejabat korup, dan tuduhan terhadap seseorang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Namun, setiap perkara korupsi yang terbukti melibatkan pejabat publik dapat memberikan dampak lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi negara.

Bahkan pada Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah dan sejumlah lembaga penegak hukum menyamakan persepsi mengenai standar serta mekanisme penghitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara. Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepastian dan keseragaman penanganan perkara keuangan negara memang menjadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum.

Rakyat Bukan Sekadar Objek Kebijakan

Kemarahan publik, apabila muncul, tidak selalu berarti masyarakat menginginkan kekacauan.

Bisa jadi yang dituntut justru sesuatu yang sangat sederhana: hukum yang berlaku adil, pejabat yang dapat dipertanggungjawabkan, pelayanan publik yang baik, serta kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

Karena itu, pemerintah, DPR, DPRD, aparat penegak hukum dan seluruh penyelenggara negara mempunyai pekerjaan besar untuk memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan di media sosial.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga kritik tetap damai, berdasarkan fakta, tidak melakukan kekerasan, serta tidak menyebarkan tuduhan yang belum terbukti.

Jangan Tunggu Rakyat Benar-Benar Kehilangan Kepercayaan

Reformasi 1998 seharusnya tidak hanya dikenang sebagai sejarah pergantian kekuasaan.

Ia merupakan pelajaran bahwa ketidakpuasan masyarakat yang menumpuk tidak boleh dianggap remeh.

Pertanyaan terpenting bagi Indonesia hari ini bukan sekadar:
“Apakah 1998 akan terulang?”
Melainkan:

“Apakah negara mampu memperbaiki persoalan sebelum ketidakpercayaan masyarakat berkembang menjadi krisis yang lebih besar?”

Jawabannya sangat bergantung pada kualitas pemerintahan, transparansi anggaran, keberanian memberantas korupsi,

independensi penegakan hukum, serta kesediaan para pemegang kekuasaan mendengarkan kritik masyarakat.

Jika hukum dipercaya, keadilan dirasakan, dan pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban, maka ruang bagi frustrasi sosial untuk berkembang menjadi konflik dapat dipersempit.

Sebaliknya, jika masyarakat merasa aturan hanya keras kepada rakyat tetapi tidak memberikan kepastian yang sama terhadap penyelenggara negara, krisis kepercayaan akan menjadi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar perdebatan politik.

Indonesia tidak membutuhkan pengulangan sejarah.

Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil pelajaran dari sejarah sebelum sejarah kembali menguji bangsa ini.

Mbah mar