KULON PROGO–www.ungkap realita. Com Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia (Trinusa)

secara resmi menyoroti

pelaksanaan proyek pembangunan talut penahan tanah yang diduga kuat dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai standar spesifikasi teknis. Berdasarkan hasil investigasi dan pengukuran fisik di lapangan, ditemukan bukti visual berupa keretakan struktural pada bagian atas talut serta kondisi beton bawah yang keropos dan berlubang hingga memperlihatkan rongga material di dalamnya.

Temuan ini memicu kritik keras karena infrastruktur yang dibiayai oleh uang negara tersebut dinilai rawan ambrol sebelum habis masa pakainya. Selain masalah kualitas fisik, pihak LSM menegaskan bahwa pengerjaan proyek yang buruk dan terkesan mengejar keuntungan semata memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat bagi pihak pelaksana.

Secara hukum, kontraktor atau penyedia jasa yang membangun infrastruktur dengan kualitas buruk hingga menyebabkan kegagalan bangunan dapat dijerat dengan Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Berikut adalah rincian sanksi dan pasal yang dapat diterapkan atas temuan bangunan kurang bagus/gagal struktur tersebut:

Pasal 43 Ayat (1): Menegaskan

bahwa penyedia jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam menyelenggarakan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha.

Pasal 43 Ayat (2) & (3) (Terkait

Kegagalan Bangunan): Jika terbukti bahwa struktur talut mengalami kegagalan bangunan (ambrol/runtuh) akibat kelalaian penyedia jasa dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak pelaksana wajib bertanggung jawab mengganti kerugian atau melakukan perbaikan total atas biaya sendiri.

Ancaman Pidana Terkait Kerugian Negara (UU Tipikor): Jika dalam audit fisik ditemukan manipulasi volume material atau pengurangan mutu semen yang disengaja demi keuntungan pribadi, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pihak-pihak terlibat terancam hukuman pidana penjara minimal 4 tahun hingga seumur hidup serta denda materiil yang besar.

Perwakilan LSM Triga Nusantara Indonesia menyatakan tidak akan tinggal diam dan siap membawa temuan fisik ini ke ranah hukum.

Mereka mendesak dinas terkait selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera memanggil kontraktor pemenang tender guna melakukan pembongkaran dan perbaikan ulang pada area beton yang keropos sebelum dilakukan serah terima (PHO).

Redaksi

GUNUNGKIDUL —www.ungkaprealita.com ,Kekecewaan sejumlah warga Padukuhan Bendorejo, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, terhadap kepemimpinan kepala dusun atau dukuh setempat bakal disampaikan melalui audiensi di kantor Kalurahan Semanu, Kamis (15/10/2026).

Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus meminta kejelasan kepada pemerintah kalurahan terkait persoalan yang melibatkan dukuh Bendorejo. Sejumlah warga mengaku kecewa terhadap kepemimpinan dukuh yang dinilai tidak lagi sesuai dengan harapan masyarakat.

Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan respons Lurah Semanu, Suharto, yang dinilai lambat dalam menanggapi keresahan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perwakilan warga untuk meminta penjelasan secara langsung kepada pimpinan kalurahan.

Perwakilan warga berharap audiensi yang akan digelar menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan secara terbuka sekaligus memperoleh kepastian mengenai langkah yang akan diambil pemerintah kalurahan.

“Kami meminta kejelasan kepada Pak Lurah Suharto selaku pimpinan di Kalurahan Semanu. Kami berharap persoalan yang menjadi keresahan warga Bendorejo segera mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut,” demikian inti aspirasi yang hendak disampaikan perwakilan warga.

Pemerintah Kalurahan Benarkan Rencana Audiensi
Sementara itu, saat ditemui awak media pada Rabu (14/10/2026), salah seorang pejabat Kalurahan Semanu membenarkan adanya pemberitahuan mengenai rencana kedatangan warga Bendorejo untuk menyampaikan aduan.

Pihak kalurahan menyatakan terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan mempersilakan warga menyampaikan persoalan yang ingin diklarifikasi.

“Memang ada pemberitahuan kepada saya bahwa warga Bendorejo besok akan datang ke kalurahan untuk audiensi. Kami mempersilakan pihak yang ingin menyampaikan aduan. Untuk persoalan secara terperinci, besok bisa langsung disampaikan kepada Pak Lurah agar lebih jelas,” ujarnya kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah kalurahan berharap audiensi berlangsung dengan baik, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat perlu ditangani melalui mekanisme dan prosedur pemerintahan yang benar.

Pemerintah kalurahan, kata dia, tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku.

Warga Minta Kejelasan, Pemerintah Diminta Responsif

Rencana audiensi ini menjadi momentum bagi warga Bendorejo untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada pemerintah kalurahan. Di sisi lain, pemerintah kalurahan diharapkan mampu memberikan penjelasan yang transparan serta menunjukkan langkah konkret dalam menanggapi keluhan masyarakat.

Penyelesaian persoalan di tingkat kalurahan dinilai penting agar keresahan warga tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pejabat kalurahan tersebut juga mengimbau agar persoalan yang muncul tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri, menjaga ketertiban, serta mengedepankan penyelesaian melalui jalur yang sesuai dengan aturan hukum dan tata kelola pemerintahan.

“Kami berharap besok semuanya berjalan lancar. Aspirasi warga harus disampaikan dengan tertib dan setiap persoalan diselesaikan sesuai prosedur serta aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Audiensi yang dijadwalkan berlangsung Kamis (15/10/2026) tersebut diharapkan menjadi titik awal penyelesaian persoalan antara warga Bendorejo dan pemerintah Kalurahan Semanu.

Hingga berita ini disusun, penjelasan terperinci mengenai pokok-pokok keberatan warga serta tanggapan langsung Lurah Semanu, Suharto, masih perlu dikonfirmasi dalam audiensi tersebut. Dengan demikian, duduk perkara secara utuh dan langkah tindak lanjut pemerintah kalurahan masih menunggu penjelasan dari para pihak terkait

Mbh mar

Jogjakarta_www.ungkaprealita.com seorang perempuan pengendara mobil melaju denggan kencang melawan arus diduga pengendara mabuk minuman keras

Semarak cahaya lampu jalanan Ring Road Utara sekitaran Kampus UTY mendadak berubah mencekam pada jam-jam rawan, saat sebagian besar warga tengah terlelap. Sebuah mobil meluncur kencang melawan arus lalu lintas dari arah depan UTY menuju Jombor, melompati akal sehat.

​Lampu sorotnya menyambar tajam ke arah kendaraan yang melintas dari depan, memicu klakson bersahutan dan rem mendadak yang membelah kesunyian malam.

Di balik kemudi, seorang perempuan diduga dalam pengaruh alkohol mengendalikan laju mobil tanpa arah, lalu membelokkan kendaraannya menyusuri Jalan Magelang.

​Suasana pun pecah menjadi aksi kejar-kejaran yang sarat adrenalin. Tak tinggal diam, puluhan warga yang berada di lokasi langsung bergerak sigap.

Ada yang berlari mengejar sambil berteriak memberi peringatan, ada pula pengemudi sepeda motor yang nekat menempel ketat dari samping, berusaha sekuat tenaga mengisyaratkan agar mobil segera menepi sebelum memakan korban jiwa.

Setiap detik terasa begitu menegangkan; kesalahan kecil saja bisa berujung petaka.

​Pelarian berbahaya itu akhirnya terhenti di kawasan Mulungan Wetan setelah warga berhasil mengepung dan memblokir jalan. Beruntung, tak ada korban luka maupun nyawa dalam insiden mencekam ini.

Namun ketegangan belum usai. Meski warga dan pihak kepolisian sudah mengetuk kaca serta membujuk baik-baik, sang pengemudi enggan melangkah keluar dan memilih bertahan di dalam kabin yang terkunci rapat.

​Tak ada jalan lain, petugas akhirnya mendatangkan tukang kunci langsung ke lokasi kejadian untuk membobol pintu. Begitu berhasil dibuka, evakuasi berlangsung cepat dan humanis.

Petugas secara sigap menutupi wajah serta identitas pengemudi dengan kain agar tidak menjadi sasaran empuk tontonan massal maupun kamera warga.

​Keberanian dan kesigapan warga serta kesiapan aparat malam itu patut diacungi jempol. Tanpa main hakim sendiri, ancaman nyata di jalan raya berhasil diredam dengan selamat,

Redaksi

Bantul (DIY),_www.ungkap realita. Com Kecelakaan lalu lintas kecelakan tunggal terjadi di Jalan Yogyakarta-Wonosari, tepatnya di depan pintu masuk ADP, Dusun Tegalyoso, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Selasa (13/10/2026) sekitar pukul 14.30 WIB. Sebuah mobil Honda Accord menabrak pohon di tepi jalan sebelum akhirnya terperosok ke dalam parit.

Pengemudi mobil berinisial S (36), seorang perempuan asal wilayah Gunungkidul, mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan kiri. Setelah kejadian, korban mendapatkan perawatan di Puskesmas piyunggan,

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu Rita Hidayanto, menjelaskan kecelakaan tersebut diduga terjadi karena pengemudi mengantuk saat melintas di lokasi kejadian.

“Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengantuk sehingga mobil menabrak pohon yang berada di sekitar jalan. Setelah itu, kendaraan terperosok ke dalam parit di tepi jalan,” jelas Rita.

Berdasarkan laporan kepolisian, mobil Honda Accord bernomor polisi AA-1462-ZH tersebut semula melaju dari arah barat ke timur di ruas Jalan Yogyakarta-Wonosari. Saat tiba di depan pintu masuk ADP, Tegalyoso, Sitimulyo, kendaraan diduga kehilangan kendali hingga menabrak pohon.

Akibat kejadian tersebut, mobil mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan dan sisi bodi kendaraan. Bemper depan terlepas, lampu depan pecah, kap mesin penyok, serta bodi kanan dan kiri mengalami lecet

“Kerugian materi akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai Rp 10 juta,” ungkapnya.

Petugas Polsek Piyungan yang menerima laporan masyarakat kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, petugas juga mencatat keterangan saksi dan mengamankan barang bukti untuk kepentingan penanganan lebih lanjud,

Rita mengimbau masyarakat agar selalu memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima sebelum berkendara. Menurutnya, pengemudi yang merasa mengantuk sebaiknya beristirahat terlebih dahulu di tempat yang aman guna menghindari risiko kecelakaan.

“Jangan memaksakan diri untuk terus berkendara ketika mengantuk. Pastikan kondisi tubuh tetap fit dan selalu berkonsentrasi selama perjalanan demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” pungkasnya.

Redaksi

JAKARTA – www.ungkapreakita.com.Publik kembali dibuat prihatin oleh kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

). Pasalnya, perkara yang tengah didalami KPK ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

Di tengah perjuangan masyarakat menghadapi bencana, munculnya dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan menjadi persoalan serius yang patut mendapat perhatian luas. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung penanganan bencana harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK pada Selasa (13/10/2026), sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut

. Mereka terdiri dari sejumlah pihak, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo,

menjelaskan bahwa perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan.

Namun, KPK belum merinci pengadaan tersebut berkaitan dengan bencana apa maupun mengungkap seluruh konstruksi perkara yang sedang ditangani.

UANG RP1,4 MILIAR DAN EMAS DIAMANKAN

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah logam mulia berupa emas batangan dan tabungan emas.

Jumlah keseluruhan emas yang diamankan masih dalam proses penghitungan.

KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum mereka. Informasi lebih lanjut mengenai perkara tersebut akan disampaikan melalui keterangan resmi lembaga antirasuah.

KETIKA DANA BENCANA TERSANDUNG DUGAAN KORUPSI

Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai integritas pengelolaan anggaran negara.

Dana penanggulangan bencana bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan bagian dari upaya negara membantu masyarakat yang sedang menghadapi keadaan darurat.

Bagi warga yang kehilangan rumah, mengalami kerusakan tempat tinggal, atau membutuhkan bantuan untuk memulihkan kehidupan setelah bencana, setiap anggaran yang dialokasikan memiliki arti penting.

Karena itu, apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran kebencanaan, penanganannya harus dilakukan secara serius, transparan, dan tuntas sesuai ketentuan hukum.

Publik tentu berharap tidak ada anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

PUBLIK BERTANYA: DI MANA RASA KEMANUSIAAN?

Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah perkara terjadi

i. Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan pengadaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran perlu diperkuat.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran kebencanaan digunakan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah barang dan jasa yang dibiayai benar-benar sesuai kebutuhan penanganan bencana.

Jika dugaan penyimpangan terbukti melalui proses hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, penegakan hukum juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Pihak-pihak yang diamankan dalam OTT belum otomatis dinyatakan bersalah sebelum status hukum dan kesalahannya ditetapkan melalui proses yang sah.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan: dana kebencanaan menyangkut kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pengelolaannya harus mengutamakan kemanusiaan, bukan kepentingan pribadi.

Publik kini menanti langkah KPK untuk mengungkap perkara ini secara terang, termasuk aliran dana, proses pengadaan, serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara kembali terkikis oleh dugaan penyalahgunaan anggaran yang semestinya digunakan untuk membantu sesama.

Redaksi

GUNUNGKIDUL –www.ungkaprealita.com Seorang warga lanjut usia berinisial Tiyem (90) ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Dusun Baturturu RT 006/007, Kalurahan Mertelu, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul, Selasa (13/10/2026) sekira pukul 12.00 WIB.

Informasi penemuan tersebut diterima Polsek Gedangsari sekira pukul 12.30 WIB dari perangkat dusun.

*Ditemukan Saksi Saat Antar Makanan*

Kapolsek Gedangsari menjelaskan, korban pertama kali ditemukan oleh saksi Karsinem (30) yang hendak mengantarkan makanan ke rumah korban. Saat tiba, korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat tungku api.

Mengetahui hal tersebut, saksi kemudian memanggil saksi lainnya, Sumaryono (74), untuk meminta bantuan. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada perangkat dusun dan diteruskan ke pihak kepolisian.

*Hasil Pemeriksaan Medis*

Petugas Polsek Gedangsari bersama tenaga medis dari Puskesmas Gedangsari 1 langsung mendatangi lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan korban sudah dalam keadaan kaku, tidak ditemukan denyut nadi dan napas telah berhenti.

Pada tubuh korban ditemukan luka bakar. Dari pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 4 jam sebelum ditemukan.

*Keluarga Menerima dan Tolak Autopsi*

Pihak keluarga korban menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan tidak menuntut pemeriksaan medis lanjutan untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Keluarga meminta agar korban dapat langsung disucikan dan segera dimakamkan.

Kasus penemuan orang meninggal dunia tersebut telah ditangani oleh Polsek Gedangsari.

Redaksi

GUNUNGKIDUL –www.ungkaprealita .com Pemerintah Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, terus menggenjot pembangunan infrastruktur demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setelah melakukan pembangunan dan perbaikan akses jalan, pada 2026 ini pemerintah kalurahan mulai merenovasi gedung pelayanan publik yang selama ini mengalami kerusakan cukup parah

.
Renovasi gedung tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah kalurahan untuk menciptakan tempat pelayanan yang lebih nyaman, aman, dan layak bagi masyarakat yang membutuhkan berbagai layanan administrasi pemerintahan.

Pejabat Kalurahan Bohol menjelaskan, pembangunan gedung pelayanan publik tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp201,3 juta, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), hasil retribusi pajak, Pendapatan Asli Desa (PAD), serta sumber pendapatan lainnya yang dihimpun untuk mendukung pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat.

Menurutnya, renovasi perlu segera dilakukan karena kondisi gedung lama sudah tidak memadai untuk menunjang aktivitas pelayanan sehari-hari.

“Sebelum direnovasi, kondisi gedung kami sudah rusak cukup parah. Kalau hujan, atapnya bocor, sementara beberapa bagian kayu juga sudah lapuk dimakan usia. Karena itu, kami berupaya melakukan renovasi agar pelayanan kepada masyarakat bisa berlangsung lebih nyaman,” ungkap pejabat kalurahan tersebut.

Libatkan Warga Setempat, Dorong Perputaran Ekonomi
Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kalurahan Bohol menerapkan sistem swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja. Para pekerja mendapatkan upah harian selama proses pembangunan berlangsung.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada warga melalui kesempatan kerja.

Sementara itu, untuk penyediaan material bangunan, pemerintah kalurahan mempercayakannya kepada CV Bintara, sebagaimana disampaikan oleh pejabat kalurahan.

Pemerintah kalurahan berharap proses pengerjaan berjalan lancar sesuai dengan rencana, sehingga gedung tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Gedung Baru, Semangat Baru untuk Melayani Warga

Renovasi gedung pelayanan publik ini diharapkan menjadi bagian dari upaya pembenahan fasilitas pemerintahan Kalurahan Bohol.

Dengan kondisi gedung yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan administrasi secara lebih nyaman.

Pemerintah kalurahan juga berharap pembaruan fasilitas tersebut dapat meningkatkan semangat kerja perangkat kalurahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

“Harapan kami, pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan warga Bohol. Nantinya, gedung yang sudah direnovasi dapat digunakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperlancar kinerja kami. Gedung baru, semangat baru,” tuturnya.

Pembangunan fasilitas pelayanan publik tersebut menjadi salah satu upaya Kalurahan Bohol dalam membenahi sarana pemerintahan. Masyarakat pun diharapkan dapat merasakan manfaatnya melalui pelayanan yang semakin nyaman dan tertata.

Ke depan, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari kualitas bangunan, keterbukaan penggunaan anggaran, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Mbah mar

GUNUNGKIDUL —www.ungkaprealita.com Pemerintah Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, terus berupaya meningkatkan akses infrastruktur pertanian melalui pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Dusun Bohol. Pembangunan yang dimulai pada 21 September 2026 tersebut bersumber dari Dana Desa yang berasal dari sisa lebih anggaran tahun 2025.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, pembangunan JUT ini menggunakan anggaran sebesar Rp93.689.700. Pekerjaan meliputi pembangunan jalan cor sepanjang 135 meter dan pengerasan jalan sepanjang 200 meter.

Pelaksanaan pembangunan melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja harian. Selain mendukung pembangunan infrastruktur desa, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan dari pekerjaan tersebut.
Pekerjaan pembangunan JUT dilaporkan selesai pada 11 Oktober 2026.

Saat dikonfirmasi awak media, pejabat Pemerintah Kalurahan Bohol membenarkan bahwa pembangunan jalan usaha tani tersebut menggunakan anggaran Dana Desa dari sisa anggaran tahun 2025.

Pemerintah kalurahan berharap keberadaan jalan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi para petani, terutama dalam mempermudah akses menuju lahan pertanian dan memperlancar pengangkutan hasil panen.

“Harapan kami, dengan adanya Jalan Usaha Tani ini, aktivitas pertanian masyarakat bisa semakin mudah. Petani dapat menjangkau lahan dengan lebih baik, sehingga proses pengangkutan hasil pertanian juga lebih lancar,” ungkap pejabat kalurahan.

Jalan Setapak Kini Lebih Lebar dan Mudah Diakses
Pembangunan JUT tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang memiliki lahan pertanian di sekitar lokasi.

Sebelumnya, akses menuju lahan pertanian masih berupa jalan setapak yang menyulitkan mobilitas petani, terutama saat membawa hasil panen.

Setelah dilakukan pembangunan, akses jalan menjadi lebih lebar dan kondisinya lebih baik sehingga diharapkan dapat mempermudah petani menjangkau lahan mereka.
Warga yang memiliki lahan di sekitar jalan tersebut pun menyambut baik pembangunan infrastruktur yang dinilai dapat membantu kegiatan pertanian sehari-hari.

Dengan akses yang lebih memadai, petani diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan yang sama seperti sebelumnya ketika membawa hasil panen dari lahan menuju tempat pengumpulan atau kendaraan pengangkut.

Pemerintah Kalurahan Berkomitmen Tingkatkan Infrastruktur Pertanian
Pemerintah Kalurahan Bohol menyampaikan komitmennya untuk terus membangun dan meningkatkan infrastruktur desa secara bertahap, dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.

Pembangunan JUT menjadi salah satu upaya untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat setempat.

Ke depan, pemerintah kalurahan berharap akses jalan tersebut dapat diperluas dan ditingkatkan kembali agar semakin banyak lahan pertanian yang terjangkau kendaraan.

Dengan demikian, proses pengolahan lahan hingga pengangkutan hasil panen diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien.

Pemerintah Kalurahan Bohol berharap pembangunan yang dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya para petani.

Infrastruktur yang memadai diharapkan tidak hanya mempermudah aktivitas pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga Kalurahan Bohol.

Mbah mar

SEMARANG, JAWA TENGAH –www.ungkaprealita.com Peristiwa tawuran antarkelompok remaja di Kota Semarang, Jawa Tengah, berujung maut. Seorang pelajar berusia 16 tahun berinisial FFK meninggal dunia setelah mengalami luka bacok di bagian kepala dalam insiden yang terjadi di depan RSU Banyumanik 2, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banyumanik, Minggu (11/10/2026) dini hari.

Kasus yang menggemparkan masyarakat tersebut kini ditangani Polda Jawa Tengah bersama Polrestabes Semarang. Polisi telah mengamankan sejumlah remaja yang diduga terlibat dalam tawuran dan menetapkan satu orang sebagai tersangka.

Berawal dari Janji Tawuran
Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa berdarah itu bermula ketika dua kelompok remaja diduga telah sepakat melakukan tawuran di kawasan Bundaran Jalan Perintis Kemerdekaan, Pudakpayung, Banyumanik, sekitar pukul 04.15 WIB.

Situasi kemudian memanas ketika salah satu kelompok melintas di depan RSU Banyumanik 2 dan melihat kelompok lawannya berada di sekitar gang rumah sakit.

Kelompok tersebut diduga memutar balik kendaraan, kemudian menyerang kelompok lawannya hingga terjadi bentrokan yang mengakibatkan seorang pelajar mengalami luka bacok serius.

Korban FFK terjatuh setelah terkena sabetan senjata tajam di bagian kepala. Petugas kemudian memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Polda Jateng Amankan Sembilan Orang

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nunuk Setyowati, menjelaskan

bahwa polisi telah mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tawuran tersebut.

Dari hasil penyelidikan awal, satu orang berinisial KPA (18) telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami peran orang-orang lainnya untuk memastikan keterlibatan masing-masing dalam bentrokan tersebut.

Penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap secara utuh rangkaian kejadian yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Sejumlah Senjata Tajam Disita
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya enam senjata tajam, satu busur beserta anak panah, dua stik golf, dua unit telepon genggam, dua jaket, rekaman CCTV, serta satu sepeda motor Honda PCX.

Polisi juga menyebut senjata yang diduga digunakan untuk membacok korban berupa senjata tajam menyerupai klewang dengan panjang sekitar 1,6 meter.

Barang bukti tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap peran setiap orang yang terlibat, termasuk dugaan kepemilikan dan penggunaan senjata dalam aksi tawuran.

Terancam Hukuman Berat
Tersangka disangkakan melanggar ketentuan perlindungan anak terkait kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, serta pasal dalam KUHP mengenai penganiayaan atau pengeroyokan
.
Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang turut melakukan kekerasan maupun membawa senjata dalam peristiwa tersebut. Status dan peran setiap orang tetap harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan proses hukum.

Tawuran Remaja Jadi Peringatan Bersama

Peristiwa tragis di depan RSU Banyumanik 2 menjadi peringatan serius tentang bahaya tawuran yang melibatkan remaja. Perselisihan antarkelompok yang berujung penggunaan senjata tajam dapat merenggut nyawa dan menghancurkan masa depan generasi muda.

Pengawasan keluarga, perhatian sekolah, serta peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah aksi serupa terulang.

Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah juga penting agar kekerasan jalanan tidak dianggap sebagai hal biasa.
Kasus ini masih dalam pengembangan kepolisian.

Masyarakat diharapkan tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

Redaksi

GUNUNGKIDUL – www.ungkaprealita.com Pascapengunduran diri Jogoboyo Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, menyusul persoalan dugaan penyalahgunaan pajak masyarakat

, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti untuk diselesaikan oleh pemerintah kalurahan setempat.
Lurah Sawahan, Suwarto, mengungkapkan bahwa pembenahan internal pemerintahan kalurahan menjadi salah satu prioritasnya. Mulai dari penataan perangkat kalurahan, pembenahan administrasi, hingga penyelesaian persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hingga kini masih menyisakan tunggakan
.
Saat ditemui awak media di kantornya, Senin (12/10/2026), Suwarto menegaskan bahwa dirinya sebagai pimpinan kalurahan memiliki tanggung jawab untuk membenahi berbagai persoalan yang ada demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Masih banyak persoalan yang harus kami tata kembali, termasuk perangkat kalurahan dan administrasinya. Itu semua menjadi tanggung jawab saya sebagai pimpinan di sini. Sedikit demi sedikit mulai saya benahi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal dan kembali percaya kepada kami,” ungkap Suwarto.

Tunggakan PBB Capai Rp85 Juta, Administrasi Tanah Jadi Kendala

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kalurahan Sawahan adalah tunggakan PBB yang disebut mencapai sekitar Rp85 juta.
Menurut Suwarto, persoalan tersebut perlu ditelusuri dan diselesaikan secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa tunggakan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang masih berada di masyarakat, sehingga diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan status pembayaran dan penyelesaiannya.

Namun, persoalan yang dinilai cukup rumit bukan semata-mata menyangkut nominal uang pajak, melainkan juga administrasi kepemilikan tanah.

Suwarto menyebut sekitar 20 persen objek tanah yang menjadi perhatian masih menghadapi kendala administrasi karena pemiliknya belum jelas atau belum dapat dipastikan berdasarkan data yang ada.

“Yang membuat kami cukup pusing bukan hanya persoalan uang pajak, tetapi juga administrasinya. Ada sekitar 20 persen tanah yang pemiliknya belum jelas. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BKD Gunungkidul agar persoalan ini bisa dituntaskan dan tidak terus menjadi beban bagi pemerintahan kalurahan,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya mengaku telah melayangkan surat kepada dinas terkait agar administrasi kepemilikan tanah yang bermasalah dapat ditelusuri dan diluruskan sesuai ketentuan.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperjelas data objek pajak, memastikan kewajiban perpajakan, serta mencegah munculnya persoalan serupa pada masa mendatang.

Cegah Penyalahgunaan, Warga Diminta Bayar Pajak Langsung ke Bank
Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan, Suwarto juga menegaskan kebijakan agar pembayaran pajak masyarakat dilakukan secara langsung melalui bank atau kanal pembayaran resmi yang ditunjuk pemerintah.

Ia mengaku telah menekankan kepada para dukuh dan pihak terkait agar tidak menerima setoran uang pajak masyarakat secara langsung. Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat transparansi dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana pajak.

“Kami menekankan kepada para dukuh dan masyarakat agar pembayaran pajak dilakukan langsung melalui bank yang ditunjuk pemerintah, misalnya Bank BPD.

Dengan begitu, pembayaran lebih tertib, ada bukti transaksi, dan masyarakat bisa mengetahui bahwa kewajibannya telah dibayarkan,” tegasnya.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk membangun sistem pembayaran pajak yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat juga diharapkan menyimpan bukti pembayaran sebagai pegangan apabila di kemudian hari diperlukan pengecekan terhadap status pelunasan PBB.

Suwarto: Kami Ingin Menata Sawahan dari Nol

Suwarto menyadari bahwa membangun kembali kepercayaan masyarakat bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan pembenahan secara bertahap, keterbukaan informasi, serta komitmen seluruh perangkat kalurahan untuk menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah kalurahan harus hadir untuk memberikan pelayanan yang baik sekaligus menyelesaikan persoalan administrasi yang selama ini menjadi pekerjaan rumah.

Ia pun meminta dukungan dan doa restu masyarakat agar dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik.

“Saya mohon doa restu dan dukungan masyarakat agar kami selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memimpin Kalurahan Sawahan. Kami ingin menata semuanya dari nol, membenahi yang masih kurang, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Transparansi Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan Publik

Persoalan tunggakan PBB sebesar Rp85 juta dan kendala administrasi kepemilikan tanah menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara terukur oleh Pemerintah Kalurahan Sawahan bersama instansi terkait.

Publik tentu berharap pembenahan yang disampaikan lurah tidak berhenti pada pernyataan semata, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata, data yang jelas, serta laporan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kejelasan mengenai rincian tunggakan, status pembayaran wajib pajak, dan penyelesaian administrasi objek tanah menjadi hal penting agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

Di sisi lain, kebijakan pembayaran pajak secara langsung melalui kanal resmi diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kini, tantangan bagi kepemimpinan Suwarto adalah membuktikan bahwa pembenahan dari nol benar-benar membawa perubahan, menciptakan pemerintahan kalurahan yang tertib administrasi, transparan, dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat Sawahan.

Redaksi