Senin, Mei 25, 2026
Beranda blog Halaman 4

Dibalik Terpilihnya Agus Wibowo: PAW Lurah Natah Deadlock, Absennya Satu Pemilih Jadi Sorotan

0

Gunungkidul | ungkaprealita.com – Pemilihan Lurah Pergantian Antar Waktu (PAW) Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul berakhir dengan keputusan dramatis, Jumat (27/3/2026). Calon nomor urut 2, Agus Wibowo akhirnya ditetapkan sebagai Lurah terpilih melalui proses pembobotan setelah perolehan suara mengalami kebuntuan (deadlock) hingga dua kali putaran.

Dibalik terpilihnya Agus Wibowo, pelaksanaan musyawarah pemilihan ini menyisakan catatan terkait integritas keterwakilan masyarakat dan potensi kerawanan gugatan pada masa mendatang.

‎Pemilihan awalnya diikuti oleh tiga kandidat: Suharsono (1), Agus Wibowo (2), dan Sri Astuti (3). Pada putaran pertama, persaingan sudah terlihat sangat ketat di mana Suharsono dan Agus Wibowo sama-sama mengantongi 17 suara, sementara Sri Astuti memperoleh 8 suara, dengan 1 suara dinyatakan gugur.‎

Pada putaran kedua yang menyisakan calon Suharsono dan Agus Wibowo, hasilnya justru kembali imbang. Keduanya sama-sama meraih 21 suara. Kondisi ini memaksa panitia menggunakan mekanisme terakhir, yakni pembobotan berdasarkan variabel pengalaman kerja di pemerintahan, usia, dan tingkat pendidikan sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku.

‎”Segala keputusan yang kita ambil sudah tertera dalam tata tertib. Dalam tatib itu sudah ada antisipasi seandainya perolehan jumlah suara yang sama. Alternatif terakhir (pembobotan) akhirnya dipakai, dan itu sudah jelas aturannya,” ujar Ketua Panitia PAW, Muhson saat memberikan keterangan kepada media seusai acara.

Yang menjadi sorotan dalam pemilihan ini adalah absennya satu orang pemilih dari unsur Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal). Dari total 44 pemilih yang direncanakan sebagai representasi tokoh masyarakat dan wilayah, hanya 43 orang yang menyalurkan hak suaranya karena satu anggota diizinkan tidak hadir oleh Ketua Bamuskal.

Foto Pemilihan PAW Lurah Natah, Nglipar, Gunungkidul

Absennya satu pemilih ini dipandang krusial mengingat hasil akhir perolehan suara yang draw (21-21). Jika satu pemilih tersebut hadir, hasil pemilihan kemungkinan besar tidak akan berakhir deadlock dan tidak perlu masuk ke ranah pembobotan yang bersifat administratif.

‎Muncul pertanyaan di kalangan pengamat lokal mengenai urgensi izin tersebut. Mengingat PAW didasarkan pada mandat keterwakilan tokoh masyarakat atau wilayah, kekosongan satu kursi berarti hilangnya aspirasi kelompok atau dusun yang direpresentasikan oleh pemilih tersebut.

‎Ketidakhadiran pemilih dalam momen krusial ini menimbulkan risiko hukum. Jika representasi dari unsur tokoh masyarakat atau kelompok marginal tertentu menjadi nol, hal ini dapat mencederai asas keadilan dalam musyawarah.

‎Panitia semestinya memiliki waktu persiapan untuk memastikan seluruh pemilih hadir atau mencari mekanisme penggantian jika dimungkinkan secara regulasi, agar komposisi keterwakilan tetap utuh sesuai kesepakatan awal Musyawarah Kalurahan. Pembiaran terhadap kursi kosong dalam selisih suara yang sangat tipis berisiko memicu tudingan adanya unsur kesengajaan untuk menguntungkan pihak tertentu melalui mekanisme pembobotan.

‎Pihak panitia menegaskan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, meskipun bayang-bayang ketidakpuasan dari pihak yang kalah tetap menjadi tantangan stabilitas politik di Kalurahan Natah mendatang.

Penulis : HM/ZL

Editor : Redaksi

Pemkab Gunungkidul Luncurkan Program Strategis 2026 – Perbaiki Jalan, Antisipasi Banjir hingga Pemindahan Puskesmas

Gunungkidul | ungkaprealita.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) telah resmi mempersiapkan sejumlah program strategis untuk tahun anggaran 2026. Fokus utama pembangunan tahun ini menyasar pada perbaikan infrastruktur jalan, penataan kawasan perkotaan, hingga upaya preventif penanggulangan bencana banjir.

‎Kepala Dinas DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, mengatakan bahwa salah satu prioritas pembangunannya yaitu pembenahan konektivitas wilayah melalui perbaikan jalan kabupaten dan perluasan fasilitas publik.

‎”Kami berfokus pada perbaikan jalan kabupaten dan pembangunan fasilitas Taman Kuliner disisi utara. Selain itu, ada rencana penutupan sungai diperbatasan taman kuliner yang nantinya akan dialihfungsikan sebagai area perluasan parkir demi kenyamanan pengunjung,” ujar Rakhmadian kepada wartawan melalui sambungan telephone, Kamis (26/3/2026).

‎Selain penataan ruang publik, sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius melalui rencana pemindahan Puskesmas Wonosari 1 ke lokasi kantor Dinas Kesehatan saat ini. Langkah ini dibarengi dengan pembangunan gedung baru untuk Dinas Kesehatan yang lebih representatif.

‎”Untuk Kantor Dinas Kesehatan yang baru, mulai kami bangun di kompleks Pemda area Siraman dengan konstruksi bangunan dua lantai,” imbuhnya.

‎Menanggapi isu lingkungan, Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPRKP Gunungkidul juga memasukkan agenda normalisasi luweng (lubang drainase alami) sebagai langkah antisipasi banjir. Fokus normalisasi kali ini akan menyasar wilayah Geblug dan Tambak Romo di Kapanewon Ponjong.

‎Rakhmadian menjelaskan bahwa sumbatan pada luweng seringkali menjadi pemicu utama genangan air saat curah hujan tinggi. Berkaca pada keberhasilan sebelumnya, pihak dinas optimistis langkah ini dapat meminimalisir risiko bencana.

‎”Normalisasi luweng itu sebagai antisipasi banjir karena sebelumnya sempat mampet dan menyebabkan luapan. Kami sudah berhasil melakukan normalisasi di Kapanewon Tepus dan Luweng Ngegong, Kemadang, Tanjungsari,” jelasnya.

‎Disisi lain, upaya memperkuat ketahanan pangan di Gunungkidul mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kabupaten ini dipastikan menerima bantuan Inpres dari Kementerian melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO).

‎Bantuan tersebut berupa pembangunan sumur bor yang akan dikelola oleh Dirjen Sumber Daya Air. Fasilitas ini diharapkan mampu menjadi solusi ketersediaan air bersih bagi lahan pertanian warga, terutama saat memasuki musim kemarau, guna memastikan produktivitas pangan tetap terjaga di Bumi Handayani.

Penulis : HM/ZL

Editor : Redaksi

Longsor Kembali Tutupi Jalan Clongop: Tim Siaga Sigap Bersihkan Puing-Puing

Gunungkidul | ungkaprealita.com – Bencana longsor kembali melanda ruas jalan utama yang menghubungkan Kapanewon Gedangsari – Klaten tepatnya Jalan Clongop, Padukuhan Plasan, Kalurahan Watugajah, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta pada Kamis (26/3/2026) sekitar pukul 03.30 WIB. Reruntuhan material tanah dan batu dari tebing hampir menutupi seluruh lebar jalan sehingga menyebabkan akses jalan tak berfungsi normal.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan bahwa kondisi hujan deras yang berlangsung pada malam dan dini hari diperkirakan menjadi faktor penyebab longsor dilokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini.

“Kami segera mengerahkan tim untuk membersihkan reruntuhan batu dan material lainnya bersama tim dari Kapanewon, Polsek, Koramil Gedangsari dan beberapa relawan dari elemen masyarakat setempat.” ujar Purwono kepada awak media.

Ia menambahkan akan terus melakukan monitoring terutama dilokasi kejadian rawan manakala terjadi longsor susulan, perlu diketahui bahwa potensi longsor dititik ini sangat tinggi. “Potensi longsor diwilayah ini sangat tinggi, kami selalu melakukan monitoring manakala terjadi longsor susulan, apalagi kalau dipicu dengan hujan deras seperti tadi malam.” imbuhnya.

Sementara itu, Panewu Gedangsari, Eko Krisdiyanto menyampaikan longsor susulan ini mengganggu pengguna jalan, sedangkan jalan ini merupakan jalur alternatif dan tergolong ramai, maka dari itu sesegera mungkin dilakukan pembersihan agar jalan bisa diakses kembali secara normal.

“Kami sesegera melakukan evakuasi dan pembersihan material bersama beberapa elemen dan masyarakat setempat, kami sudah berkoordinasi dengan Kabid Binamarga PUPR-KP DIY dan saat ini masih menunggu dari pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.” tutur Eko Krisdiyanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telphone, Kamis (26/3/2026) siang.

Panewu menghimbau kepada pengguna jalan yg melintas jalur Clongop – Wedi Klaten untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap terjadinya potensi longsor susulan, agar semua pengguna jalan tetap aman dan selamat.

Penulis : Zull

Editor : Redaksi

Lonjakan Signifikan! Wisata Gunungkidul Pada Lebaran 2026 Capai 52 Ribu Pengunjung per Hari, PAD Melonjak Tinggi

Foto Pos Retribusi Wisata Pantai Gunungkidul

GUNUNGKIDUL | ungkaprealita.com – Sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami lonjakan signifikan selama musim libur Lebaran 2026. Garis pantai sepanjang 79 kilometer yang menjadi andalan daerah ini terpantau dipadati ribuan pelancong dari berbagai daerah sejak H+1 Idul fitri.

‎Hingga Senin (23/3/2026), destinasi favorit seperti Pantai Baron, Kukup, Sundak, dan Drini masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan. Selain pantai-pantai klasik tersebut, kehadiran spot wisata baru bertajuk On The Rock turut memperkaya pilihan destinasi dan memperkuat daya tarik wisata di Bumi Handayani.

‎Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata (Dinpar) Kabupaten Gunungkidul, grafik kunjungan menunjukkan kenaikan drastis setiap harinya. Puncaknya terlihat pada akhir pekan kemarin, di mana puluhan ribu orang tercatat memasuki kawasan retribusi wisata.

‎Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, memaparkan bahwa lonjakan mulai terasa sejak Jumat (20/3/2026). “Kami mencatat pada Jumat lalu terdapat 11.926 pengunjung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp147.447.600. Angka ini kemudian naik dua kali lipat pada Sabtu (21/3) dengan 25.029 pengunjung dan PAD mencapai Rp304.213.500,” jelas Eko saat memberikan keterangan pers, Senin (23/3/2026).

‎Kondisi semakin membeludak pada hari Minggu (22/3). Tercatat sebanyak 52.655 wisatawan memadati berbagai titik wisata di Gunungkidul, yang menyumbangkan PAD sebesar Rp694.436.800 dalam satu hari saja.

‎Mayoritas wisatawan yang berkunjung pada musim libur Lebaran tahun ini didominasi oleh pemudik dan pelancong dari luar daerah. Keramaian ini memberikan dampak positif yang nyata bagi ekosistem ekonomi lokal, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi wisata.

‎”Kunjungan wisatawan yang membeludak ini tentu memberikan dampak domino terhadap kesejahteraan warga lokal. Pedagang makanan, penyedia jasa sewa alat pantai, hingga penginapan melaporkan adanya kenaikan omzet yang signifikan,” tambah Eko.

‎Pihak Dinas Pariwisata terus mengimbau para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan di sepanjang garis pantai dan mematuhi rambu-rambu keselamatan laut, mengingat tingginya volume massa yang berkumpul di area bibir pantai.

Penulis : HM/ZL

Editor : Redaksi

Gelar Buka Puasa Bersama Ormas DIY & Mahasiswa, Humoriezt Siap Komitmen Sinergi Jaga Kamtibmas

YOGYAKARTA | ungkaprealita.com – Momentum bulan suci Ramadhan dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergitas antar elemen masyarakat melalui kegiatan Buka Puasa Bersama yang mengusung tema “Ramadhan Damai, Jogja Harmoni: Sinergitas Polri, Ormas dan Mahasiswa dalam Menjaga Kamtibmas.”

Kegiatan yang digelar di Merapi Merbabu tersebut menghadirkan berbagai unsur organisasi kemasyarakatan dan elemen mahasiswa, Selasa (24/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Humoriezt bersama Ormas DIY menyatakan siap bersinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya selama bulan Ramadhan hingga seterusnya.

Perwakilan Humoriezt menyampaikan bahwa Ramadhan merupakan momen yang tepat untuk memperkuat nilai kebersamaan, toleransi, dan kepedulian sosial. “Kami siap bersinergi dengan seluruh elemen, baik Polri, pemerintah daerah, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya demi terwujudnya Jogja yang damai dan harmonis,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturrahmi dimana para peserta sepakat pentingnya komunikasi yang intensif guna mencegah potensi konflik sosial serta menjaga kondusifitas wilayah DIY. Selain buka puasa bersama, acara diisi dengan tausiyah Ramadhan, doa bersama, serta komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Dengan semangat kebersamaan, Humoriezt dan Ormas DIY berharap sinergitas yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui kegiatan sosial, edukatif, serta partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta suasana Ramadhan yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan bagi seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis: Redaksi.
Editor: Redaktur.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gunungkidul Serahkan Bantuan Traktor: Kerja Nyata Gerindra Dalam Ketahanan Pangan

GUNUNGKIDUL (DIY) | ungkaprealita.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Gunungkidul, Rida Musthofa, serahkan bantuan Alat Utama Sistem Pertanian (Alutsista) berupa traktor kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Gunungkidul, pada Minggu (15/2/2025).

‎Bantuan senilai ratusan juta rupiah tersebut merupakan wujud nyata kerja kolaborasi antara wakil rakyat di daerah dan pusat, di mana bantuan ini berasal dari aspirasi Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Siti Hediati Soeharto, S.E., atau yang akrab disapa Ibu Titiek Soeharto.

‎Dukungan Nyata untuk Ketahanan Pangan

‎Rida Musthofa menekankan bahwa mekanisasi pertanian adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas petani di Gunungkidul. Ia berharap bantuan traktor ini dapat meringankan beban operasional petani serta mempercepat proses pengolahan lahan.

‎”Kami hadir untuk memberikan solusi nyata. Bantuan traktor dari Ibu Titiek Soeharto ini adalah amanah yang harus dijaga. Saya berpesan agar bantuan ini dipergunakan sebagaimana mestinya, dirawat dengan baik, dan dimanfaatkan secara adil oleh seluruh anggota Gapoktan untuk meningkatkan hasil panen,” ujar Rida.

‎Penyerahan bantuan ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra yang ke-18. Menurut Rida, aksi sosial ini adalah bentuk pengabdian partai kepada rakyat, sesuai dengan instruksi Ketua Umum Prabowo Subianto agar kader selalu dekat dan bermanfaat bagi masyarakat bawah.

‎Syukuran Budaya: 9 Tumpeng dan Ingkung

‎Sebagai bentuk rasa syukur atas bantuan yang diterima, warga masyarakat Kalurahan Banaran menggelar acara syukuran dengan tradisi lokal yang kental. Perwakilan dari 9 padukuhan di Kalurahan Banaran membawa tumpeng dan ingkung ayam sebagai simbol kerukunan dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa.

‎Acara pemotongan tumpeng dilakukan oleh Rida Musthofa yang kemudian diserahkan kepada ketua Gapoktan setempat, disaksikan oleh tokoh masyarakat dan para petani.

‎”Pertanian adalah tulang punggung kedaulatan bangsa. Traktor ini bukan sekadar mesin, melainkan simbol harapan agar keringat para petani di Banaran berbuah kesejahteraan yang lebih baik. Mari kita jadikan momentum HUT Gerindra ini untuk memperkuat sinergi demi kemajuan desa,” tuturnya.

‎Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Didik Kriswanto, Lurah Banaran, Tokoh Masyarakat, Serta anggota kelompok tani.

(Red/Arfian)

Peresmian Lapangan Voli Gadha Muda, Ketua Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul: Jaga Solidaritas Ciptakan Atlet Prestasi

GUNUNGKIDUL (DIY) | ungkaprealita.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul, Singgih Murdianto, S.I.P., S.Pd., resmikan lapangan bola voli yang berada di Padukuhan Pijenan, Kalurahan Tambakromo, Kapanewon Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, (08/02/2026).

‎Dalam sambutannya, Singgih Murdianto menuturkan, gagasan berawal dari muda mudi Karang Taruna Gadha Muda. Dalam konteks ini patut kita apresiasi kinerjanya didalam pembangunan lapangan bola voli sebagai sarana olahraga masyarakat.

‎”Langkah konkrit yang dilakukan Karang Taruna Gadha Muda sangat menyentuh dan bermanfaat sekali bagi seluruh elemen masyarakat,” ujar Singgih disela kegiatan peresmian.

‎Selanjutnya, Singgih menjelaskan lapangan bola voli ini adalah sebagai sarana olahraga yang dilakukan atas kepeduliannya kepada masyarakat. Tidak hanya sebatas membuatkan lapangan bola voli, namun, beberapa rangkaian acara sarasehan serta genduren (tasyakuran) pun juga ikut digelar.

Dalam hal tersebut, Singgih memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat gotong royong masyarakat dan peran aktif pemuda Karang Taruna dalam membangun lapangan bola voli secara swadaya di Tambakromo.‎‎

Hal tersebut disampaikan Singgih saat meninjau langsung progres pembangunan lapangan voli. Menurutnya, inisiatif ini merupakan bukti nyata bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memiliki fasilitas olahraga yang layak.‎

‎“Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga, khususnya adik-adik Karang Taruna. Ini adalah contoh konkret semangat ‘Golongan Karya’ yang sesungguhnya bekerja nyata untuk kepentingan umum,” tuturnya.

“Pembangunan lapangan ini murni hasil swadaya dan tenaga masyarakat, ini luar biasa,” tegas Singgih.

‎Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut menekankan bahwa keberadaan lapangan voli tersebut tidak hanya sekadar menjadi sarana olahraga, akan tetapi juga menjadi wadah positif bagi para pemuda untuk menjauhi kegiatan negatif.

‎“Dengan adanya fasilitas ini, kita berharap akan munculnya bibit-bibit atlet berprestasi dari daerah kita. Selain itu, ini adalah tempat berkumpul yang sehat bagi anak muda untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga kebugaran fisik,” tambahnya.

‎Dalam kesempatan yang sama, Singgih berjanji akan terus mengawal aspirasi warga terkait pengembangan sarana publik. Ia menyatakan kesiapannya untuk membantu mendukung kebutuhan penunjang lapangan, seperti peralatan olahraga maupun penerangan, agar fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal baik siang maupun malam hari.

(redaksi.)

Krisis Moral di Puskesmas Ponjong 1: Antara Etika dan Kelambanan Birokrasi

 

GUNUNGKIDUL (DIY) | ungkaprealita.com – Wajah pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul kembali tercoreng. Dugaan perselingkuhan yang melibatkan dua pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Puskesmas Ponjong 1 bukan sekadar urusan domestik atau privat. Ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh aparatur yang bekerja di fasilitas kesehatan milik negara hingga menyebabkan kehamilan, ia berubah menjadi persoalan etika publik dan integritas institusi yang serius.

Data yang ada menunjukkan bahwa hubungan antara AT dan HN bukanlah rahasia yang baru saja terungkap. Dengan usia kehamilan yang dikabarkan mencapai tujuh bulan, sulit untuk tidak bertanya: di mana fungsi pengawasan internal selama ini? Fakta bahwa kasus ini justru mencuat dari laporan masyarakat—bukan dari deteksi dini manajemen puskesmas—mengindikasikan adanya ruang kosong dalam pembinaan disiplin pegawai.

Namun, yang paling mencederai rasa keadilan dan moralitas publik adalah respons birokrasi yang terkesan lamban dan prosedural. Hingga saat ini, kedua pegawai tersebut dilaporkan masih bekerja seperti biasa. Alasan “menunggu instruksi” dari Dinas Kesehatan atau hasil kajian BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) terasa seperti tameng birokrasi untuk menunda ketegasan.

Dalam institusi pelayanan kesehatan, profesionalisme tidak hanya diukur dari kecakapan medis, tetapi juga dari standar moral pelakunya. Bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan penuh pada sebuah unit layanan kesehatan jika di dalamnya terdapat pembiaran terhadap pelanggaran etika yang nyata? Membiarkan pelanggar tetap bertugas tanpa sanksi sementara (skorsing) selama proses kajian berlangsung mengirimkan pesan yang salah kepada publik: bahwa pelanggaran moral adalah hal yang bisa ditoleransi atau setidaknya bisa “diulur-ulur” penyelesaiannya.

Kasus di Puskesmas Ponjong 1 ini harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Publik tidak hanya butuh pengakuan bahwa “kasus sudah dilaporkan”, tetapi publik butuh ketegasan. Kelambanan dalam penanganan kasus ini hanya akan memperkuat persepsi negatif bahwa pengawasan terhadap pegawai pemerintah, khususnya PPPK paruh waktu, masih sangat lemah.

Kita tidak boleh lupa bahwa aparatur sipil adalah cermin dari wibawa negara. Jika aturan etika hanya menjadi pajangan di atas kertas tanpa penegakan yang cepat dan tepat, maka jangan salahkan jika kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan terus merosot. BKPPD dan Dinas Kesehatan Gunungkidul tidak boleh berlindung di balik administrasi yang bertele-tele; integritas pelayanan publik dipertaruhkan di sini.

Penulis: Hm_MY.
Editor: Redaksi.

Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14

Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto Tegaskan ‎Peran Penting Media dalam Masyarakat dan Pemerintahan Dalam Nilai Demokrasi

GUNUNGKIDUL (DIY) | ungkaprealita.com – Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul, Joko Parwoto, S.E., M.M., tegaskan pentingnya peran media sebagai pilar keempat untuk mengawal demokrasi dalam memberikan masukan konstruktif bagi program-program pemerintah.

‎Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, industri media menghadapi tantangan besar seperti ketatnya persaingan, dinamika platform digital, serta pergeseran pola konsumsi informasi oleh masyarakat.

‎Kebebasan pers adalah pilar utama dari demokrasi yang sehat. Untuk itu, media memiliki peran vital dalam mengawal nilai-nilai demokrasi sambil terus menjaga integritas dan objektivitasnya.

‎”Media bukan sekadar pemberi informasi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam memastikan program-program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo dapat berjalan sesuai harapan,” kata Joko Parwoto kepada awak media, Minggu (01/02/2026) sore.

‎Lebih lanjut, Joko Parwoto menjelaskan bahwa media berfungsi sebagai mitra strategis yang sejajar dengan Pemerintah dan Parlemen dalam menyuarakan kepentingan publik. “Dalam kapasitas ini, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang aktif, memberikan suara bagi masyarakat, dan mengedukasi publik terkait isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.” Tuturnya dengan nada tegas.

‎Joko menambahkan, sebagai entitas yang terhormat dan mandiri, media memiliki tanggung jawab untuk menegur dan mengingatkan pemerintah ketika diperlukan. Dengan memberikan masukan yang konstruktif dan mengkritisi kebijakan yang diambil, media berperan dalam memastikan akuntabilitas pemerintah, serta melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat.

‎”Dalam hal ini, media menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan penguasa, memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendengarkan aspirasi masyarakat luas.” ujarnya.

‎Dengan profesionalisme dan integritas, media berkontribusi pada terciptanya lingkungan demokrasi yang sehat, di mana transparansi dan partisipasi publik menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa.

(redaksi.)

Gunungkidul Darurat Moralitas Dagang: Bangkai Sapi PMK Diduga Masih Beredar di Tangan Tengkulak

‎GUNUNGKIDUL (DIY) | ungkaprealita.com – Di tengah perjuangan para peternak melawan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sebuah fakta mengejutkan menyeruak ke permukaan. Praktik jual beli bangkai sapi atau sapi yang telah mati akibat PMK diduga masih terjadi di wilayah Gunungkidul. Praktik culas ini tidak hanya mencederai moralitas perdagangan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan publik dan upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan virus.


‎Memancing di Air Keruh

‎Berdasarkan investigasi dan laporan lapangan, oknum-oknum tertentu diduga memanfaatkan kepanikan peternak yang merugi besar. Sapi yang seharusnya dikubur sesuai protokol kesehatan hewan, justru berpindah tangan dengan harga sangat murah untuk kemudian “diolah” kembali.

‎Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap keamanan pangan (food safety). Daging dari ternak yang mati karena sakit terutama PMK memiliki risiko kontaminasi yang tinggi. Meski virus PMK tidak menular langsung ke manusia (bukan zoonosis), proses pemotongan dan distribusi bangkai sapi di tempat yang tidak resmi berpotensi menyebarkan virus ke ternak sehat lainnya melalui sarana transportasi dan peralatan yang tercemar.

‎Lemahnya Pengawasan dan Celah Hukum

‎Fenomena ini memicu kritik tajam terhadap sistem pengawasan di pasar hewan dan rumah potong. Mengapa bangkai sapi bisa keluar dari area peternakan tanpa pengawasan ketat?

‎”Kita tidak bisa hanya menyalahkan peternak yang terdesak ekonomi. Ini adalah masalah sistemik. Lemahnya pendampingan dari dinas terkait dan minimnya kompensasi bagi peternak yang hewannya mati membuat mereka tergiur melepas bangkai sapi tersebut ke tengkulak nakal,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik daerah.

‎Kritik juga ditujukan pada penegakan hukum. Jika praktik ini dibiarkan tanpa sanksi tegas, Gunungkidul yang dikenal sebagai gudang ternak DIY bisa kehilangan kepercayaan konsumen. Citra daging sapi asal Gunungkidul yang selama ini dikenal berkualitas kini dipertaruhkan di tangan para spekulan bangkai.

‎Bahaya Kesehatan dan Dampak Ekonomi Jangka Panjang

‎Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan seharusnya bertindak lebih agresif. Menjual daging dari hewan yang mati kemarin (bangkai) adalah pelanggaran UU Pangan dan UU Peternakan. Konsumen berhak mendapatkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

‎Temuan Kasus Ternak Mati di Gunungkidul, Kalurahan Watusigar Koordinasi dengan Dinas Terkait

‎Pihak Pemerintah Kalurahan Watusigar, Kapanewon Ngawen, Gunungkidul, terus melakukan koordinasi intensif dengan dinas terkait menyusul adanya laporan mengenai ternak sapi yang mati di wilayah tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan penyebab kematian ternak serta mencegah potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

‎Jagabaya Watusigar, dalam keterangannya, mengungkapkan bahwa informasi awal mengenai kejadian ini justru diterima dari pihak Puskesmas Kapanewon Ngawen sebelum akhirnya ditindaklanjuti secara lintas sektoral.

‎”Pertama kali kami mengetahui informasi ini dari Puskesmas Ngawen. Setelah itu, kami bersama dinas terkait langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan kebenarannya,” ujar Jagabaya Watusigar Wiji Rustanto saat dikonfirmasi, Sabtu (31/1/2026).

‎Setelah melakukan peninjauan lokasi, tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah kalurahan dan dinas teknis juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap warga sekitar. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dampak kesehatan terhadap manusia. Berdasarkan pengecekan tersebut, dipastikan bahwa kondisi kesehatan warga di sekitar lokasi aman.

‎”Dari dinas juga sudah melakukan tinjauan ke lokasi dan pengecekan ke warga. Untuk manusia, hasilnya aman,” tambahnya.

‎Sebagai tindak lanjut, pihak Dinas terkait juga telah menyelenggarakan sosialisasi di tingkat kalurahan. Sosialisasi tersebut berfokus pada implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 10, khususnya mengenai prosedur penanganan ternak sapi atau hewan ternak lainnya yang mati atau sakit.

‎Dalam aturan tersebut, warga diimbau untuk segera melaporkan kejadian kematian ternak agar dapat dilakukan penanganan sesuai prosedur, termasuk mekanisme pemberian tali asih bagi warga yang terdampak.

‎Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai kronologi lengkap kejadian tersebut. Warga diminta untuk tetap tenang dan segera melaporkan kepada petugas kesehatan hewan jika menemukan gejala penyakit pada hewan ternak mereka guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Penulis: Hm_UR.
Editor: Redaksi.

Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14