KARAWANG | UNGKAPREALITA.COM | Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Endang Sodikin , pada Kamis (31/7/2015), beragendakan pembahasan Tiga Raperda Prioritas dan APBD 2025. Diantaranya,

* Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Permukiman Kumuh
* Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
* Raperda tentang RPJMD Karawang 2025–2029

Selain itu, DPRD juga menyetujui perubahan KUA-PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2025, dan menerima nota pengantar Raperda untuk KUA-PPAS 2026.

Dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Iqbal Jamalulail S.IP., M.Kesos, juga turut menyampaikan pandangannya.

Ia meminta pemerintah untuk juga memperhatikan sekolah swasta.

Hal ini disampaikannya sebagai upaya untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.

Pada tahun ajaran baru ini, Jumlah peserta didik Kabupaten Karawang dari tingkat Paud sampai dengan SMA/Sederajat baik yang berstatus Negeri maupun Swasta berjumlah 449.143 jiwa (Kemendikdasmen per tanggal 29 Juli 2025).

Sebanyak 943 sekolah negeri dan 2.684 sekolah Swasta berdiri di tanah pangkal perjuangan ini, dari tingkat Paud hingga SMA/Sederajat, dengan presentase 46% dari jumlah peserta didik berada di bawah naungan sekolah swasta.

“Kita harus mengapresiasi program prioritas pembangunan dan pembenahan sekolah yang difokuskan oleh saudara Bupati kepada sekolah-sekolah negeri, akan tetapi kami kira perlu adanya pertimbangan kembali, agar hilangnya dikotomi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta yang keduanya sama-sama memiliki semangat membangun peradaban,” kata Gus Iqbal mengawali sambutannya.

Sekolah swasta lanjutnya, seharusnya juga bisa merasakan bantuan dari tangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

“Kami sedang tidak berbicara atas nama sekolah swasta yang diunggulkan, kami sedang tidak berbicara atas nama sekolah yang sudah mewah dan mahal, tapi kami berbicara atas nama sekolah-sekolah swasta yang atapnya bocor, dindingnya ambrol, dan lantainya yang tidak terkontrol, Mereka yang SPP-nya kecil, dan mereka yang SPP-nya bisa dihutang.

Walaupun dengan keadaan yang sedemikian adanya, mereka tidak pernah berhenti untuk terus turut andil dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, anak-anak Karawang, anak-anak Bumi Pangkal Perjuangan,” ungkapnya lagi.

Gus Iqbal kembali menuturkan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Dan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat

“Jika permasalahan tersebut terus berlangsung, kami khawatir ini akan berimplikasi pada biaya di sekolah swasta yang akan meningkat secara signifikan, karena kebutuhannya yang tidak bisa diakomodir oleh pemerintah daerah,” ulasnya.

“Seperti yang kita ketahui bersama, banyak orang yang tidak mampu yang anaknya tidak lolos masuk ke sekolah negeri, dan pasti akan dihadapkan pada persoalan tersebut. Kami tidak rela jika ini akan menjadi beban berat untuk masyarakat kecil yang memiliki kewajiban menyekolahkan anak-anaknya,” tutur Gus Iqbal.

Selain itu, Ia menambahkan, bahwa Pondok Pesantren mengambil peran fundamental dalam pembentukan karakter bangsa.

“Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Karawang, saat masa-masa kampanye tahun lalu, banyak diantara kami pasti silaturahmi, menghadap kepada para Ustad, Ajengan, dan Kiai-Kiai pimpinan Pondok pesantren, meminta doa, restu, mungkin juga dukungan untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan. Dan terbukti dari doa, restu, serta dukungan beliau-beliau kami bisa berada di forum yang terhormat ini, tentunya atas seizin Allah yang maha menjadikan,” ujarnya.

“Ingin sekali rasanya Kami bisa berbalas budi kepada mereka, untuk turut bisa membantu perjuangannya dalam memakmurkan Agama melalui regulasi yang sudah ada,” terangnya.

Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Penyelengaraan Pesantren, yang di dalamnya terkandung antara lain yaitu:

1. Pemberian penghargaan kepada Pesantren
2. Pelibatan Pesantren dalam penyusunan program Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat
3. Bantuan operasional Pesantren; dan
4. Bantuan sarana dan prasarana.
Hal tersebut seolah pupus, saat kami mengetahui hilangnya nomen klatur kamus usulan mengenai kepesantrenan di Kabupaten Karawang, dengan penjelasan yang kami anggap masih bias.

“Pesantren memegang peran penting dalam pembentukan karakter masyarakat, kaidah-kaidah kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama. Maka dari itu, kami meminta dengan segala hormat kepada Bupati Karawang, untuk mengeksistensikan kembali peraturan Daerah yang sudah ada mengenai kepesantrenan di Kabupaten Karawang,” pungkasnya. (red)

KARAWANG | UNGKAPREALITA.COM | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang menyikapi secara serius dinamika yang terjadi di masyarakat terkait proses rekrutmen tenaga kerja di PT FCC Indonesia yang berlokasi di kawasan industri Karawang.

Isu ini menjadi sorotan setelah beredarnya video dan pemberitaan yang memperlihatkan pernyataan keberatan dari salah satu tokoh masyarakat setempat mengenai proses seleksi calon pekerja di perusahaan tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Rosmalia Dewi, menyatakan bahwa Disnaker telah menerima informasi awal dan saat ini tengah melakukan penelusuran terhadap proses perekrutan yang dimaksud.

Langkah koordinasi dengan pihak perusahaan dan unsur pengawas ketenagakerjaan juga telah dilakukan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran regulasi.

“Kami mengingatkan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Karawang wajib menjalankan proses rekrutmen secara terbuka, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja,” ujar Rosmalia Dewi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Disnakertrans Karawang tidak akan mentolerir jika ditemukan praktik rekrutmen yang tidak sah, termasuk percaloan, intervensi non-prosedural, atau seleksi yang tidak transparan. Jika terdapat dugaan pelanggaran, pihaknya akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan hukum.

“Kami telah memanggil pihak perusahaan untuk meminta klarifikasi atas prosedur yang dijalankan. Jika ditemukan pelanggaran administratif atau ketenagakerjaan, maka Disnaker akan menyampaikan pelaporan ke instansi pengawas ketenagakerjaan pusat, untuk diberikan sanksi tegas,” ujar Rosmalia.

Disnakertrans Karawang juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan proses rekrutmen kerja di wilayah Kabupaten Karawang, dengan menyampaikan aduan atau laporan melalui kanal resmi Disnaker. Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dan, jika perlu, investigasi lapangan.

“Kami mengapresiasi partisipasi publik yang mengedepankan etika dan tata cara penyampaian aspirasi yang konstruktif. Pemerintah daerah menjamin keterbukaan informasi dan perlindungan hak-hak pencari kerja,” tambahnya.

Sebagai kawasan industri strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, profesional, dan berpihak pada prinsip keadilan sosial. (rls)

KARAWANG | UNGKAPREALITA.COM | Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), Dr. NR. Icang Rahardian, SH., MH., S.Ak., memberikan sambutan dan arahannya dalam kegiatan silaturahmi, konsolidasi, dan koordinasi para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Sekretariat IWOI DPD Karawang, Perumahan Jasmine Village, Melbourne Cluster A11, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Dalam arahannya, Icang menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada para Ketua DPD yang hadir, antara lain Ketua DPD Karawang, Ketua DPD Sukabumi, Ketua DPD Subang, Ketua DPD Majalengka, Ketua DPD Indramayu, Ketua DPD Kota Bekasi, dan Ketua DPD Sumedang.

“Pada prinsipnya, IWOI saat ini sedang masuk pada fase persiapan verifikasi Dewan Pers. Sejak tujuh tahun lalu, kita telah memberikan pembinaan, benih, pupuk, dan modal agar organisasi ini dapat berjalan,” ujar Icang.

Ia menegaskan bahwa tahun ini dirinya memberi kebebasan kepada DPD dan DPW untuk mengambil sikap masing-masing. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari proses pendewasaan organisasi.

“Memang di tahun ini saya biarkan DPD dan DPW untuk mengambil sikap masing-masing. Kenapa demikian? Karena disaat bertahun-tahun dinina-bobokan, anak tidak akan menjadi cerdas. Di tengah kesibukan saya, saya selalu memantau kegiatan di setiap DPD dan DPW. Ini akan ada konsekuensinya ketika IWOI terverifikasi Dewan Pers,” tegasnya.

Icang menambahkan bahwa mereka yang selama ini tidak berjuang dan tidak berinvestasi dalam membesarkan organisasi, tidak akan bisa tumbuh bersama ketika IWOI telah resmi menjadi konstituen Dewan Pers.

“Disaat orang tidak berjuang, disaat orang tidak berinvestasi, kita pastikan mereka tidak akan bisa tumbuh bersama kita saat sudah terverifikasi sebagai konstituen Dewan Pers. Kenapa hari ini banyak DPD dan DPW yang hidup segan mati tak mau? Saya biarkan hingga proses verifikasi Dewan Pers selesai sambil mereka mengevaluasinya mau ikut maju atau tidak, baru kita tertibkan,” katanya.

Ia menekankan bahwa akan ada dua keputusan penting dari Dewan Pers terkait proses ini. Pertama, pengakuan IWOI sebagai konstituen Dewan Pers, dan kedua, penunjukan IWOI untuk membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) serta Tempat Uji Kompetensi (TUK) bagi wartawan.

Selain pengarahan dari Ketua Umum, kegiatan ini juga menjadi wadah para Ketua DPD untuk berbagi informasi mengenai kondisi di wilayah masing-masing, termasuk hambatan dan strategi dalam proses verifikasi Dewan Pers. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan seluruh DPD siap menjalani proses verifikasi secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Icang Rahardian: Verifikasi Dewan Pers untuk Legitimasi dan Profesionalisme

Dalam kesempatan tersebut, Dr. NR. Icang Rahardian kembali menegaskan bahwa verifikasi Dewan Pers adalah langkah strategis dalam memperkuat legitimasi organisasi dan meningkatkan profesionalisme anggotanya.

“Verifikasi ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga untuk menegaskan bahwa IWOI hadir sebagai organisasi wartawan yang terpercaya, akuntabel, dan berkualitas,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa IWOI bukan sekadar organisasi profesi, tetapi merupakan barisan jurnalis yang memiliki misi besar dalam memperkuat demokrasi.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa IWOI bukan hanya sebuah organisasi profesi, tetapi juga barisan jurnalis yang memiliki misi besar dalam menguatkan demokrasi. Verifikasi ini adalah bukti bahwa kita hadir sebagai organisasi yang terbuka, berkualitas, dan siap mendukung para anggotanya,” tegas Icang.

Lebih lanjut, Icang menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinannya tidak hanya dinilai dari capaian organisasi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan anggota.

“Saya ingin agar seluruh anggota merasa sejahtera dan mendapatkan manfaat nyata dari keanggotaan mereka di organisasi ini,” ungkapnya.

Ia berharap proses verifikasi Dewan Pers dapat rampung pada akhir tahun 2025, sehingga tahun 2026 bisa menjadi momentum bagi IWOI untuk melakukan berbagai gebrakan demi kesejahteraan para Ketua DPD dan seluruh anggotanya.

“Saya berharap target verifikasi Dewan Pers bisa selesai di akhir tahun 2025 nanti, jadi 2026 gebrakan untuk mensejahterakan anggota bisa dilakukan,” ujarnya.

Menutup arahannya, Icang menekankan pentingnya momen yang digelar di DPD IWOI Karawang ini sebagai simbol kebangkitan organisasi wartawan.

“Agenda yang digelar di DPD IWOI Karawang ini sebagai pertanda kebangkitan organisasi wartawan, karena sejarah Soekarno hingga mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting Karawang,”lanjut Icang.

“Karawang dikenal sebagai kota pangkal perjuangan, tempat para pejuang dan rakyat mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa. Semangat perjuangan itulah yang kini ingin dihidupkan kembali oleh IWOI sebagai bentuk pengabdian dan perjuangan di bidang jurnalistik. Dengan mengambil semangat dari tanah yang sarat sejarah ini, saya berharap para wartawan di IWOI mampu menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, idealisme, dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran serta memperjuangkan profesionalisme demi masa depan pers Indonesia yang lebih bermartabat,”pungkasnya. (Red)

CIKAMPEK | UNGKAPREALITA.COM | Penolakan pasien BPJS Kesehatan oleh rumah sakit seringkali menjadi masalah yang menimbulkan keresahan. Padahal rumah sakit dilarang menolak pasien gawat darurat, termasuk pasien BPJS.

Salah satu pasien BPJS, Susi Susanti warga Desa Wancimekar Kotabaru Karawang merasa kecewa setelah adanya penolakan saat hendak berobat ke Rumah Sakit Izza Cikampek pada hari Selasa (15/07/2025) malam kemarin.

“Sempat masuk IGD dan kata dokternya kamarnya penuh, cari rumah sakit lain aja, kata dokter di IGD” katanya saat bercerita.

Dengan kondisi yang lemas, bahkan dirinya meminta kepada dokter yang berada di IGD untuk melakukan pengobatan biasa seperti pasien lainnya.

“Mau berobat biasa aja tetap ngga bisa kata dokternya tetap keukeuh ke rumah sakit lain aja. Kok begitu ya apakah karena saya pasien peserta BPJS,” ucapnya merasa heran.

Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung meninggalkan ruangan IGD Rumah Sakit Izza Cikampek dengan penuh rasa kecewa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit tersebut.

“Kalau ditolak untuk rawat inap tidak apa-apa karena saya juga tau dia (dokter) bilangnya kamarnya penuh, tapi kalau mau berobat biasa masih ditolak itu yang saya tidak bisa terima dan masih kecewa dengan pelayanan rumah sakit izza,” ungkapnya.

Sementara, saat dikonfirmasi Dirut Rumah Sakit Izza Cikampek, dr Dik Adi Nugraha mengaku akan menulusuri apa yang terjadi atas nama pasien tersebut dan meminta maaf atas ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan rumah sakit.

“Sebelumnya kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya Kang Yana, saya coba telusur dulu apa yang terjadi atas nama pasien tersebut,” terangnya. *** ( Red )