YOGYAKARTA – www.ungkaprealita.com Isu pungutan liar (pungli) kembali menjadi sorotan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keluhan masyarakat terhadap pungutan yang dianggap tidak jelas dasar dan tarifnya terus menjadi perhatian publik

.
Fenomena tersebut muncul dalam berbagai sektor, mulai dari parkir, pelayanan administrasi hingga aktivitas usaha. Sejumlah kasus bahkan telah mendapat perhatian aparat penegak hukum.

YOGYA MEMANAS

Salah satu yang terbaru mencuat adalah dugaan pungli terhadap pelaku usaha food truck di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Keluhan tersebut viral dan kemudian ditindaklanjuti Polresta Yogyakarta dengan melakukan pendalaman serta verifikasi terhadap informasi yang beredar.

Kasus ini membuat publik kembali mempertanyakan pengelolaan pungutan di kawasan yang menjadi salah satu ruang publik dan destinasi wisata Kota Yogyakarta.

KULON PROGO: BERUJUNG PROSES HUKUM

Di Kulon Progo, perkara dugaan pungutan terhadap masyarakat bahkan telah masuk proses hukum. Polisi menetapkan Lurah Garongan, Ngadiman, sebagai tersangka dalam perkara dugaan pungutan terhadap warga dalam pelayanan administrasi.
Kasus tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan publik yang seharusnya berlangsung transparan dan sesuai ketentuan.

BANTUL IKUT PERKETAT PENGAWASAN

Sementara di Bantul, persoalan pungutan parkir menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian. Aparat bersama instansi terkait melakukan pengawasan di sejumlah kawasan wisata, bisnis dan perkantoran sebagai langkah pencegahan pungutan di luar ketentuan.

BAGAIMANA SLEMAN DAN GUNUNGKIDUL?

Sleman dan Gunungkidul juga menjadi bagian dari wilayah yang membutuhkan pengawasan terhadap praktik pungutan liar. Namun, setiap informasi mengenai dugaan pungli harus diverifikasi terlebih dahulu agar tidak berubah menjadi tuduhan yang merugikan pihak tertentu.

Pemberantasan pungli pada akhirnya bukan hanya soal nominal uang. Persoalan yang lebih besar adalah kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Warga berhak mengetahui secara jelas: berapa tarif resmi, siapa yang berwenang menarik pungutan, dan ke mana uang tersebut disetorkan.
Kini perhatian publik tertuju pada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Apakah setiap dugaan pungli akan benar-benar dibongkar, atau hanya berhenti setelah ramai di media sosial?
Masyarakat pun menunggu langkah konkret: transparansi, penindakan dan pelayanan publik tanpa pungutan liar

Mbh mar.

GUNUNGKIDUL — www.ungkaprealiya.com Kampanye perdana pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Kasmanto, berlangsung lancar dan tertib. Dalam kegiatan tersebut, Kasmanto menyapa langsung warga masyarakat Kalitekuk sekaligus menyampaikan sejumlah gagasan pembangunan yang menjadi harapannya untuk kemajuan desa.

Di hadapan warga, Kasmanto membawa konsep pembangunan yang dikemas sederhana namun mencakup seluruh lapisan

masyarakat. Dua gagasan utama yang disampaikan yakni “Mbangun Desa Kanti Tumoto” dan “Mbangun Dusun Nganti Wangun.”

Menurut Kasmanto, pembangunan desa tidak cukup hanya dilakukan di pusat pemerintahan desa. Setiap dusun juga harus mendapatkan perhatian sehingga pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

> “Mbangun desa kanti tumoto, mbangun dusun nganti wangun. Itulah harapan saya untuk warga Kalitekuk,” ujar Kasmanto dalam kampanye perdananya.

Ia menegaskan, pembangunan ke depan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi masing-masing wilayah. Dengan begitu, program pembangunan diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Kampanye perdana tersebut juga menjadi momentum bagi Kasmanto untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Interaksi dengan warga dinilai penting agar setiap program yang nantinya dijalankan dapat disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Kasmanto berharap dukungan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan Kalitekuk yang lebih tertata, maju, dan pembangunan yang dirasakan secara merata hingga tingkat dusun.

Mbh mar

GUNUNGKIDUL —www.ungkaprealita.com Kekeringan kembali menghantui warga Padukuhan Ngricik, Kalurahan Melikan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. Di tengah kebutuhan air bersih yang semakin mendesak, muncul polemik mengenai keberadaan mobil tangki air yang pada 2017 disebut pernah diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan.

Kondisi Ngricik yang rawan kekeringan bukan persoalan baru. Pada 2017, warga bahkan pernah diberitakan harus menggali lubang di Telaga Banteng untuk mendapatkan sisa air ketika telaga mengering.

Kini, ketika kebutuhan air kembali menjadi persoalan, keberadaan armada tangki tersebut kembali menjadi sorotan publik.

Informasi mengenai penjualan kendaraan tangki bantuan itu sebelumnya beredar pada Agustus 2026. Namun, warga Ngricik kemudian menggelar musyawarah dan membantah anggapan bahwa kendaraan tersebut dijual secara sepihak oleh kepala dusun. Warga menyatakan kendaraan dikelola melalui kelompok masyarakat dan keputusan mengenai kendaraan disebut telah dibahas bersama.
Terlepas dari polemik tersebut, satu persoalan yang kini menjadi perhatian utama adalah kebutuhan air bersih warga.

Sejumlah catatan menunjukkan bahwa Padukuhan Ngricik memang termasuk wilayah yang sejak lama menghadapi keterbatasan akses air. Bahkan pada 2023, Ngricik masih disebut sebagai salah satu padukuhan di Melikan yang belum mendapatkan akses PDAM dan mengandalkan tangki komunal maupun bantuan air ketika kemarau panjang terjadi.

Kondisi tersebut membuat warga berharap pemerintah maupun pihak terkait segera mengambil langkah nyata. Bukan hanya mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi memastikan air bersih benar-benar sampai kepada masyarakat.

Pertanyaan warga kini sederhana: ketika kemarau datang dan air kembali sulit didapat, siapa yang harus bertanggung jawab menyediakan solusi?
Polemik mobil tangki pun diharapkan dapat dibuka secara transparan. Jika kendaraan tersebut memang telah dijual berdasarkan kesepakatan masyarakat, warga berhak mengetahui dasar keputusan, mekanisme penjualan, penggunaan hasil penjualan, serta rencana pengadaan sarana pengganti.

Sebab, bagi warga yang sedang menghadapi kekeringan, persoalannya bukan sekadar kendaraan atau aset.
Persoalannya adalah air. Dan bagi warga Ngricik, air bersih bukan kemewahan—melainkan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.

Mbh mar

• BANTUL — www.ungkaprealita.com Jajaran Polres Bantul mengamankan dua pria berinisial KS (34) dan NA (18) terkait dugaan kepemilikan obat terlarang. Dari tangan keduanya, polisi disebut menemukan 34 tablet obat yang diduga jenis Alprazolam.

Penangkapan tersebut berlangsung pada Kamis, 17 September 2026. Puluhan tablet itu dilaporkan ditemukan tersimpan di bagian jok sepeda motor yang digunakan kedua pria tersebut
.
Petugas kemudian mengamankan KS dan NA beserta barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga melakukan pendalaman guna mengetahui asal-usul obat tersebut serta dugaan tujuan kepemilikannya.

Kasus ini kini masih dalam proses penanganan aparat kepolisian. Status hukum kedua pria tersebut dan pasal yang dikenakan perlu menunggu keterangan resmi dari Polres Bantul.
Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan peredaran obat tersebut.

Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai kronologi lengkap penangkapan serta hasil pemeriksaan terhadap kedua terduga belum dijelaskan secara rinci.

BANTUL — www.ungkaprealita.com Seorang pria berinisial NM (43), warga Kudus, Jawa Tengah, harus berurusan dengan polisi setelah diduga melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus menyewa perangkat permainan PlayStation 4 (PS4) dan televisi menggunakan KTP yang diduga palsu.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah tempat rental PlayStation di Jalan Kauman, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Bantul, pada Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.
Saat itu, NM diduga menyewa satu set PS4 dan sebuah televisi 40 inci. Untuk meyakinkan pemilik rental, NM menyerahkan KTP sebagai jaminan dan membayar biaya sewa sebesar Rp150 ribu.

Namun, setelah masa sewa berakhir, barang yang disewa tak kunjung dikembalikan. Pemilik rental juga disebut tidak dapat menghubungi NM.
Kecurigaan semakin kuat setelah korban mengecek alamat yang tercantum dalam KTP tersebut. Warga di sekitar alamat mengaku tidak mengenal NM. Korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi dengan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar Rp7 juta.

Polisi Lacak Pelaku
Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Pandak melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV.
Petugas kemudian memperoleh informasi bahwa NM diduga hendak menyewa barang kembali di tempat lain. Dalam upaya tersebut, NM disebut menggunakan KTP berbeda, tetapi foto wajah yang digunakan masih sama.

Polisi bersama korban kemudian mendatangi lokasi persewaan tersebut. NM akhirnya diamankan pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

Dari pemeriksaan awal, NM disebut mengakui telah membawa satu set PS4 dan TV 40 inci milik korban. Polisi mendapat keterangan bahwa barang tersebut kemudian dijual ke wilayah Pati, Jawa Tengah.

Polisi juga masih mendalami pengakuan NM yang disebut pernah melakukan aksi serupa di tiga lokasi lain di wilayah Yogyakarta.

Saat ini NM menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Pandak. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain KTP yang diduga palsu dan celana jeans.

Perkara tersebut diproses sebagai dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Status dan pembuktian pidana selanjutnya tetap bergantung pada hasil penyidikan serta proses hukum yang berjalan.

Mbh. Mar

CILACAP – www.ungkap realita. Com Kasus seorang pria yang dikenal dengan sebutan Mbah Supri di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,

kembali menjadi perhatian publik. Pria berinisial S tersebut ditangkap polisi setelah terungkap dugaan pencabulan terhadap sejumlah perempuan yang datang sebagai pasien pengobatan alternatif.

Kasus tersebut diungkap Polresta Cilacap pada November 2023. Saat itu polisi menyebut sedikitnya 10 perempuan telah terdata sebagai korban. Polisi juga menyampaikan bahwa dugaan korban masih dapat bertambah karena penyelidikan terus dikembangkan.

Menurut keterangan Wakapolresta Cilacap AKBP Arief Fajar Satria, pelaku diduga menjalankan aksinya sejak akhir 2021 dengan modus mengaku mampu menyembuhkan berbagai penyakit melalui pengobatan alternatif.

Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan bahwa sejumlah korban mengalami tindakan seksual berulang kali. Salah satu korban bahkan disebut mengalami tindakan tersebut hingga 23 kali.

Kasus tersebut terungkap setelah salah seorang korban melapor kepada polisi. Korban mengaku mendapatkan ancaman apabila tidak mengikuti kemauan pelaku. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya perempuan lain yang diduga mengalami perlakuan serupa.

Pelaku akhirnya diamankan di wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan praktik pengobatan yang dijalankan pelaku.
Atas perkara tersebut, polisi menyebut tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana ketentuan pasal yang diterapkan penyidik.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap praktik pengobatan yang menggunakan ancaman, tekanan, ataupun tindakan yang tidak berkaitan dengan prosedur medis yang wajar. Masyarakat yang merasa menjadi korban juga dapat melaporkan dugaan kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum.

Mbah mar

PURWOREJO, JAWA TENGAH — www.ungkaprealita.com Kasus penagihan pinjaman online (pinjol) di Kabupaten Purworejo menjadi perhatian publik setelah seorang perempuan berinisial UH ditemukan bersama seorang debt collector (DC) berinisial LSH di sebuah kamar kos wilayah Bayan, Purworejo.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (21/7/2026) dan kemudian viral di media sosial. Polisi menyebut persoalan itu bermula dari tunggakan pinjol milik UH yang nilainya lebih dari Rp4 juta.

Menurut hasil pemeriksaan awal polisi, LSH yang merupakan petugas penagihan kemudian berkomunikasi dengan UH terkait tunggakan tersebut. Dalam komunikasi itu disebut muncul kesepakatan bahwa utang akan dianggap lunas apabila UH bersedia melakukan hubungan intim dengan LSH.

Keduanya kemudian bertemu di sebuah rumah kos di Kecamatan Bayan.

Keberadaan UH bersama seorang pria di kamar kos diketahui suaminya. Sang suami, RW, kemudian meminta pendampingan kepada Polsek Bayan. Polisi bersama RW mendatangi lokasi dan menemukan UH bersama LSH di dalam kamar. Keduanya kemudian diamankan untuk dimintai keterangan.
Namun, polisi memastikan hubungan badan belum sempat terjadi. Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Dwiyono menyatakan keduanya baru beberapa menit berada di dalam kamar ketika diketahui dan didatangi.
Peristiwa tersebut kemudian mendapat perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 23 Juli 2026, OJK memanggil manajemen Kredivo dan KrediFazz untuk meminta penjelasan mengenai dugaan tindakan tidak patut dalam proses penagihan tersebut.

Belakangan, perkara tersebut diselesaikan melalui mediasi. Kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan tidak membuat laporan polisi. Petugas penagihan juga disebut sepakat tidak lagi melakukan penagihan kepada korban.

Kasus ini menjadi sorotan karena memperlihatkan pentingnya praktik penagihan pinjaman yang sesuai aturan dan etika. Masyarakat yang menghadapi dugaan intimidasi atau tindakan tidak patut dalam penagihan pinjol dapat melaporkannya kepada

Mbah mar

BOGOR — www.ungkaprealita.com Jumat, 18 September 2026 Forum Alumni BEM Bogor Raya menyatakan Kabupaten Bogor berada dalam kondisi darurat korupsi. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengusut tuntas seluruh dugaan korupsi serta segera menetapkan tersangka dalam perkara yang sedang ditangani.

Dalam pernyataan sikapnya, FABEM Bogor Raya menilai praktik korupsi, suap, dan nepotisme telah mengancam tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan, serta merugikan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Bogor.

Desakan tersebut disampaikan menyusul tindakan KPK RI yang melakukan penyelidikan dan penggeledahan di sejumlah instansi di Kabupaten Bogor, di antaranya Bapenda, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan. FABEM mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut dan mendesak adanya kepastian hukum.

FABEM Bogor Raya menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi maupun perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Mereka juga menyerukan agar seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Lima tuntutan FABEM Bogor Raya:

1. Usut tuntas seluruh dugaan korupsi di Kabupaten Bogor.
2. Tangkap dan adili para pelaku korupsi sesuai ketentuan hukum.
3. Tolak segala bentuk intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bogor.
4. Bongkar jaringan korupsi yang diduga melibatkan pejabat daerah maupun pihak lainnya.
5. Desak KPK segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Kabupaten Bogor serta menolak segala bentuk impunitas.

FABEM Bogor Raya juga memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada KPK untuk merespons tuntutan tersebut. Mereka menyatakan akan kembali melakukan aksi dengan eskalasi yang lebih besar apabila tuntutan tidak dipenuhi.

“Bogor Darurat Korupsi. Bersihkan Bogor dari Korupsi. Tolak Impunitas.”

FORUM ALUMNI BEM BOGOR RAYA

Yogi Ariananda — Koordinator Lapangan 1
Riduan S. Purba — Koordinator Lapangan 2

GUNUNGKIDUL —www.ungkap realita. Com Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) di Kabupaten Gunungkidul menghadapi persoalan serius di tingkat kalurahan. Sejumlah lurah memilih berhati-hati dan belum bersedia membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) aset Kopdes Merah Putih.

Sikap tersebut bukan berarti para lurah menolak program pemerintah. Kekhawatiran utama justru berkaitan dengan spesifikasi, kondisi, nilai aset, serta siapa yang harus bertanggung jawab setelah dokumen serah terima ditandatangani.

Lurah Gari, Widodo, sebelumnya menyampaikan bahwa sebagian lurah memilih tidak mencentang kolom klasifikasi kesesuaian barang karena mereka tidak memiliki keahlian teknis untuk memastikan seluruh spesifikasi barang telah sesuai dengan dokumen.
Kondisi inilah yang membuat para lurah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, program Kopdes Merah Putih harus berjalan. Namun di sisi lain, tanda tangan pada BAST merupakan bagian dari administrasi pertanggungjawaban aset.

Pertanyaan yang muncul pun cukup mendasar: jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, nilai, jumlah, atau kondisi barang, siapa yang harus bertanggung jawab?
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyebut keberatan para lurah antara lain menyangkut tanggung jawab pemeliharaan aset. Para lurah juga mengusulkan agar dokumen serah terima tidak serta-merta menempatkan seluruh beban pemeliharaan kepada lurah.

Pemerintah daerah menyebut proses validasi dan verifikasi aset perlu menjadi dasar sebelum penandatanganan dilakukan.
Ketua Paguyuban Lurah Gunungkidul (Semar), Suhadi, juga menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan penolakan terhadap Kopdes Merah Putih. Para lurah, menurutnya, ingin memastikan nilai dan kondisi aset telah diverifikasi terlebih dahulu.

Kini perhatian publik tertuju pada pemerintah daerah dan pihak terkait. Apakah mekanisme verifikasi aset sudah cukup memberikan perlindungan administrasi kepada lurah?
Sebab, percepatan program tentu penting. Namun, percepatan juga perlu dibarengi dengan dokumen yang jelas, spesifikasi yang terverifikasi, nilai aset yang transparan, serta pembagian tanggung jawab yang tegas
.
Jangan sampai persoalan administrasi hari ini justru berubah menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Publik pun menunggu kejelasan: aset Kopdes Merah Putih ini sebenarnya diserahkan kepada siapa, siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, dan sejauh mana lurah harus bertanggung jawab setelah BAST ditandatangani?

Mbah..

GUNUNGKIDUL —www.ungkaprealita.com Misteri penemuan bayi laki-laki di Padukuhan Kemejing I, Kalurahan Kemejing, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, akhirnya terungkap.

Polres Gunungkidul melalui jajaran Polsek Semin membeberkan hasil penyelidikan dalam konferensi pers di Mapolres Gunungkidul, Selasa (1/9/2026). Polisi menetapkan seorang perempuan berinisial JM (34), warga setempat, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Polisi menyebut JM merupakan ibu kandung bayi yang ditemukan warga.

Kasus ini bermula pada Senin (3/8/2026) pagi. Warga mendengar suara tangisan bayi dari arah semak-semak di belakang rumah. Setelah dilakukan pencarian bersama warga dan Ketua RT, ditemukan sebuah tas berwarna cokelat yang ternyata berisi bayi laki-laki yang dibalut jaket berwarna biru.

Bayi tersebut kemudian dievakuasi ke Puskesmas Semin I untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Polisi menyebut kondisi bayi saat ditemukan dalam keadaan sehat dan normal.

Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan sejumlah petunjuk penting, termasuk bercak darah di sekitar rumah JM. Petunjuk tersebut kemudian didalami melalui pemeriksaan saksi dan barang bukti hingga mengarah kepada JM.
Polisi menyebut JM diduga melahirkan seorang diri di rumah sebelum bayi tersebut dimasukkan ke dalam tas dan ditinggalkan di lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya.

Menurut keterangan kepolisian, alasan sementara yang disampaikan tersangka berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kekhawatiran tidak mampu membesarkan serta membiayai bayi tersebut. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui seluruh latar belakang perkara dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Kasus tersebut kini ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Gunungkidul. Sementara itu, bayi telah mendapatkan perlindungan dan pengasuhan sementara melalui lembaga yang ditunjuk bersama Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul.

Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena lokasi penemuan bayi ternyata berada tidak jauh dari tempat tinggal tersangka. Kepolisian menegaskan proses hukum masih berjalan dan penyidikan terus dilakukan untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.

Mbah mar