GUNUNGKIDUL – www.ungkaprealita.com Pascapengunduran diri Jogoboyo Kalurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, menyusul persoalan dugaan penyalahgunaan pajak masyarakat
, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti untuk diselesaikan oleh pemerintah kalurahan setempat.
Lurah Sawahan, Suwarto, mengungkapkan bahwa pembenahan internal pemerintahan kalurahan menjadi salah satu prioritasnya. Mulai dari penataan perangkat kalurahan, pembenahan administrasi, hingga penyelesaian persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hingga kini masih menyisakan tunggakan
.
Saat ditemui awak media di kantornya, Senin (12/10/2026), Suwarto menegaskan bahwa dirinya sebagai pimpinan kalurahan memiliki tanggung jawab untuk membenahi berbagai persoalan yang ada demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Masih banyak persoalan yang harus kami tata kembali, termasuk perangkat kalurahan dan administrasinya. Itu semua menjadi tanggung jawab saya sebagai pimpinan di sini. Sedikit demi sedikit mulai saya benahi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal dan kembali percaya kepada kami,” ungkap Suwarto.
Tunggakan PBB Capai Rp85 Juta, Administrasi Tanah Jadi Kendala
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kalurahan Sawahan adalah tunggakan PBB yang disebut mencapai sekitar Rp85 juta.
Menurut Suwarto, persoalan tersebut perlu ditelusuri dan diselesaikan secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa tunggakan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang masih berada di masyarakat, sehingga diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan status pembayaran dan penyelesaiannya.
Namun, persoalan yang dinilai cukup rumit bukan semata-mata menyangkut nominal uang pajak, melainkan juga administrasi kepemilikan tanah.
Suwarto menyebut sekitar 20 persen objek tanah yang menjadi perhatian masih menghadapi kendala administrasi karena pemiliknya belum jelas atau belum dapat dipastikan berdasarkan data yang ada.
“Yang membuat kami cukup pusing bukan hanya persoalan uang pajak, tetapi juga administrasinya. Ada sekitar 20 persen tanah yang pemiliknya belum jelas. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BKD Gunungkidul agar persoalan ini bisa dituntaskan dan tidak terus menjadi beban bagi pemerintahan kalurahan,” jelasnya.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya mengaku telah melayangkan surat kepada dinas terkait agar administrasi kepemilikan tanah yang bermasalah dapat ditelusuri dan diluruskan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperjelas data objek pajak, memastikan kewajiban perpajakan, serta mencegah munculnya persoalan serupa pada masa mendatang.
Cegah Penyalahgunaan, Warga Diminta Bayar Pajak Langsung ke Bank
Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan, Suwarto juga menegaskan kebijakan agar pembayaran pajak masyarakat dilakukan secara langsung melalui bank atau kanal pembayaran resmi yang ditunjuk pemerintah.
Ia mengaku telah menekankan kepada para dukuh dan pihak terkait agar tidak menerima setoran uang pajak masyarakat secara langsung. Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat transparansi dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana pajak.
“Kami menekankan kepada para dukuh dan masyarakat agar pembayaran pajak dilakukan langsung melalui bank yang ditunjuk pemerintah, misalnya Bank BPD.
Dengan begitu, pembayaran lebih tertib, ada bukti transaksi, dan masyarakat bisa mengetahui bahwa kewajibannya telah dibayarkan,” tegasnya.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk membangun sistem pembayaran pajak yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat juga diharapkan menyimpan bukti pembayaran sebagai pegangan apabila di kemudian hari diperlukan pengecekan terhadap status pelunasan PBB.
Suwarto: Kami Ingin Menata Sawahan dari Nol
Suwarto menyadari bahwa membangun kembali kepercayaan masyarakat bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan pembenahan secara bertahap, keterbukaan informasi, serta komitmen seluruh perangkat kalurahan untuk menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah kalurahan harus hadir untuk memberikan pelayanan yang baik sekaligus menyelesaikan persoalan administrasi yang selama ini menjadi pekerjaan rumah.
Ia pun meminta dukungan dan doa restu masyarakat agar dapat menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik.
“Saya mohon doa restu dan dukungan masyarakat agar kami selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memimpin Kalurahan Sawahan. Kami ingin menata semuanya dari nol, membenahi yang masih kurang, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Transparansi Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan Publik
Persoalan tunggakan PBB sebesar Rp85 juta dan kendala administrasi kepemilikan tanah menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara terukur oleh Pemerintah Kalurahan Sawahan bersama instansi terkait.
Publik tentu berharap pembenahan yang disampaikan lurah tidak berhenti pada pernyataan semata, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata, data yang jelas, serta laporan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kejelasan mengenai rincian tunggakan, status pembayaran wajib pajak, dan penyelesaian administrasi objek tanah menjadi hal penting agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Di sisi lain, kebijakan pembayaran pajak secara langsung melalui kanal resmi diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kini, tantangan bagi kepemimpinan Suwarto adalah membuktikan bahwa pembenahan dari nol benar-benar membawa perubahan, menciptakan pemerintahan kalurahan yang tertib administrasi, transparan, dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat Sawahan.
Redaksi
