GUNUNGKIDUL —www.ungkap realita com
Proyek pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana wisata Watugendong di Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, menjadi perhatian. Proyek yang bersumber dari APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp763.252.700 tersebut
memunculkan sejumlah pertanyaan terkait metode pelaksanaan dan kesesuaian material yang digunakan.
Sorotan muncul setelah papan informasi kegiatan mencantumkan metode pelaksanaan swakelola.
Sementara itu, informasi yang berkembang di masyarakat menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak ketiga atau rekanan dari wilayah Wonosari dalam pengerjaan fisik proyek.
Selain itu, pantauan di lapangan menemukan penggunaan batu keprus untuk pekerjaan pasangan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Meski demikian, kedua persoalan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran.
Diperlukan pemeriksaan dokumen, klarifikasi dari pelaksana, serta penilaian teknis untuk memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan.
Anggaran Rp763 Juta, Mekanisme Pelaksanaan Jadi Perhatian
Berdasarkan dokumentasi papan informasi kegiatan, proyek pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana pariwisata Watugendong menggunakan anggaran sebesar Rp763.252.700 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
Lingkup pekerjaan yang tercantum terbilang cukup luas, mulai dari pembangunan area camping ground, reservoir air dan sumur, penataan lanskap playground, talud pengaman, jalur pedestrian di kawasan gazebo, kandang satwa dan kolam retensi, toilet dan kamar mandi komunal, hingga pembangunan amphitheater, plaza, serta anak tangga naik.
Dengan nilai anggaran dan cakupan pekerjaan tersebut, transparansi pelaksanaan menjadi hal penting
. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana pekerjaan direncanakan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan, serta bagaimana kualitas dan volume pekerjaan diawasi.
Pencantuman metode swakelola pada papan proyek juga menjadi dasar untuk menelusuri mekanisme pelaksanaan yang sebenarnya.
Dugaan Rekanan dari Wonosari Perlu Diklarifikasi
Informasi mengenai dugaan keterlibatan rekanan dari wilayah Wonosari menjadi salah satu hal yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kalurahan Beji.
Dalam mekanisme swakelola, keterlibatan pihak luar tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Pengadaan material dari pemasok, penyewaan peralatan, maupun penggunaan tenaga ahli perlu dibedakan dari penyerahan pekerjaan utama kepada pihak ketiga.
Karena itu, pemeriksaan perlu memastikan siapa pelaksana resmi kegiatan, siapa yang mengendalikan pekerjaan sehari-hari, bagaimana tenaga kerja direkrut dan dibayar, serta bagaimana pengadaan material dan peralatan dilakukan.
Apabila terdapat penyerahan pekerjaan utama kepada rekanan, mekanismenya perlu diuji berdasarkan kategori swakelola dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
Kejelasan mengenai pelaksana dan mekanisme pekerjaan menjadi kunci untuk memastikan kesesuaian antara informasi pada papan proyek dan praktik di lapangan.
Batu Keprus Ditemukan, Apakah Sesuai Spesifikasi?
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah penggunaan batu keprus untuk pekerjaan pasangan.
Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memeriksa spesifikasi teknis, gambar kerja, RAB, serta ketentuan material untuk masing-masing jenis pekerjaan.
Sejumlah hal perlu dipastikan, antara lain apakah batu keprus diperbolehkan dalam dokumen perencanaan, apakah mutu dan ukurannya memenuhi persyaratan, serta apakah metode pemasangannya sesuai dengan peruntukan pekerjaan.
Penilaian terhadap material tidak cukup hanya berdasarkan tampilan visual. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk menentukan apakah material yang digunakan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang berwenang perlu melakukan evaluasi dan menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan.
Sebaliknya, apabila material tersebut memang diperbolehkan dalam spesifikasi dan memenuhi persyaratan, penjelasan teknis diperlukan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpulan keliru.
Dokumen Proyek Perlu Dibuka untuk Pemeriksaan
Untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan, sejumlah dokumen dapat menjadi bahan penelusuran, di antaranya:
Dokumen perencanaan dan RAB.
Spesifikasi teknis serta gambar kerja.
Penetapan tim pelaksana dan pengawas.
Dokumen pengadaan material dan penggunaan peralatan.
Catatan tenaga kerja serta pembayaran.
Laporan perkembangan pekerjaan.
Dokumen pemeriksaan mutu dan volume pekerjaan.
Berita acara penyelesaian serta serah terima hasil pekerjaan.
Dokumen tersebut dapat membantu membandingkan rencana dengan realisasi di lapangan, termasuk memastikan kesesuaian metode pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
Pemeriksaan juga perlu mempertimbangkan sumber anggaran, karakter kegiatan, serta ketentuan pengadaan yang secara khusus berlaku bagi pemerintah kalurahan.
Pemerintah Kalurahan Beji Diharapkan Memberikan Penjelasan
Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, Pemerintah Kalurahan Beji perlu memberikan klarifikasi mengenai sejumlah pertanyaan mendasar.
Pertama, siapa pelaksana resmi proyek pembangunan wisata Watugendong dan bagaimana mekanisme swakelola yang diterapkan?
Kedua, apakah benar terdapat pihak ketiga dari wilayah Wonosari yang terlibat dalam pekerjaan fisik? Jika ada, dalam kapasitas apa pihak tersebut dilibatkan?
Ketiga, bagaimana mekanisme pengadaan material dan pembayaran tenaga kerja?
Keempat, apakah batu keprus yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB?
Kelima, siapa yang bertanggung jawab mengawasi mutu, volume, dan progres pekerjaan hingga selesai?
Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dapat menilai pelaksanaan pembangunan berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan.
Transparansi Anggaran Menjadi Kepentingan Publik
Pembangunan sarana-prasarana wisata diharapkan mampu meningkatkan daya tarik kawasan Watugendong sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Namun, manfaat tersebut perlu didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang transparan, kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengelolaan anggaran sesuai ketentuan.
Pengawasan masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penggunaan uang publik. Akan tetapi, setiap dugaan harus tetap diuji melalui dokumen, pemeriksaan teknis, dan klarifikasi pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan rekanan dan kesesuaian penggunaan batu keprus masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Pemerintah Kalurahan Beji, pelaksana kegiatan, maupun pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan penjelasan berdasarkan fakta dan dokumen pendukung.
Redaksi ungkap reakita
