KARAWANG | UNGKAPREALITA.COM | Dugaan kejanggalan kembali mencuat dalam pelaksanaan proyek pemerintah di Kabupaten Karawang. Proyek pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kampung Bakan Setu, Desa Mulangsari, Kecamatan Pangkalan, diduga tidak sesuai dengan keterangan pada papan proyek.
Dalam papan informasi, kegiatan tersebut tercantum sebagai “rehabilitasi bangunan”, namun fakta di lapangan justru menunjukkan pembangunan dilakukan dari nol — dimulai dari pondasi hingga berdirinya struktur utama bangunan. Tak tampak sedikit pun sisa bangunan lama yang seharusnya direhabilitasi.
“Kalau rehab itu kan memperbaiki yang sudah ada. Tapi ini jelas bangun baru semua, dari pondasi, dinding, sampai atap,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya, Jumat (10/10/2025).
Warga pun mempertanyakan kejelasan status proyek tersebut. Mereka mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selaku pihak berwenang untuk memberikan klarifikasi terbuka.
“Kami hanya ingin tahu yang sebenarnya. Jangan sampai judulnya rehab, tapi kenyataannya bangun baru. Ini kan uang rakyat,” tegas seorang warga lainnya.
Sementara itu, mandor proyek saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengakui bahwa di lokasi pembangunan tidak terdapat bangunan eksisting.
“Terkait judul kegiatan, alangkah baiknya Bapak konfirmasi ke Dinas saja, karena yang buat judul kegiatan itu Dinas. Sedikit informasi yang bisa kami sampaikan, di area lahan proyek ini tidak ada bangunan eksisting. Kami bangun baru dari tanah kosong yang tidak terdapat bangunan di atasnya,” tulis mandor proyek dalam pesannya.
Pernyataan tersebut kian memperkuat dugaan bahwa proyek berlabel “rehabilitasi” tersebut nyatanya merupakan pembangunan baru sepenuhnya.
Secara teknis, rehabilitasi dan pembangunan baru memiliki perbedaan signifikan, termasuk pada perhitungan anggaran.
Rehabilitasi total biasanya membutuhkan biaya tambahan untuk pembongkaran dan perbaikan struktur lama, sementara pembangunan baru lebih mudah dihitung karena dimulai dari lahan kosong.
Jika benar proyek ini dikerjakan sebagai bangunan baru namun tetap menggunakan nomenklatur “rehabilitasi”, maka patut dipertanyakan keabsahan perencanaan dan kesesuaian penggunaan anggaran.
Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari Dinas Kesehatan Karawang agar dugaan penyimpangan dalam proyek ini tidak semakin menguat.
(IL)
